HeadlineHukum & KriminalKejaksaan Tinggi PBPolda Papua BaratPolri

Polda Papua Barat Minta Hakim Tolak Praperadilan Kematian YI, Keterangan Ahli Tak Berdasar

Keterangan ahli pemohon hanya dapat dipertanggungjawabkan sebagian. Selebihnya, menurut polisi, merupakan pendapat yang didasarkan pada pengalaman, bukan ketentuan hukum yang relevan dengan perkara.

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com — Kepolisian Daerah Papua Barat meminta hakim tunggal Pengadilan Negeri Manokwari menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan dalam perkara kematian Yanto Idorway. Polisi menilai dalil pemohon tidak berdasar. Mereka juga mempersoalkan keterangan ahli yang dihadirkan pemohon karena dianggap tidak merujuk pada materi gugatan.

Sikap tersebut tertuang dalam kesimpulan tertulis Polda Papua Barat selaku termohon dalam perkara praperadilan Nomor 13/Pid.Pra/2026/PN Mnk. Dokumen tertanggal 19 November 2026 itu diserahkan Oleh Tim Hukum Polda Papua Barat Otto Woff, SH kepada hakim tunggal Muslim Muhaimin Ash Sidiq dalam sidang dengan agenda penyampaian kesimpulan para pihak di Pengadilan Negeri Manokwari, Jumat, (11/2026).

Dalam kesimpulannya, Polda Papua Barat menyoroti sejumlah bagian jawaban tertulis ahli pemohon, Selamat Lumban Gaol. Polisi menilai sejumlah dasar hukum yang dicantumkan ahli tidak memiliki relevansi dengan objek praperadilan.

Polda Papua Barat, misalnya, mempersoalkan pencantuman Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Menurut termohon, ketiga regulasi tersebut tidak berkaitan dengan substansi perkara praperadilan yang sedang diperiksa.

Selain itu, polisi menilai uraian kasus posisi yang disampaikan ahli tidak lengkap. Sejumlah bagian kronologi, menurut termohon, hanya berupa ilustrasi dan tidak menggambarkan rangkaian peristiwa secara utuh. Polda Papua Barat juga mempertanyakan pencantuman sejumlah peristiwa yang melibatkan Polda Sulawesi Utara pada Juli 2024 karena dianggap tidak memiliki hubungan dengan perkara yang sedang disidangkan.

Persoalan lain yang disoroti adalah substansi keterangan ahli mengenai ketentuan Pasal 90 ayat (3) KUHAP. Dalam kesimpulannya, termohon menyebut ahli menyatakan surat penetapan tersangka yang memuat identitas tersangka, uraian singkat perkara, dan hak tersangka telah memenuhi persyaratan formil.

Namun, ketika ditanya mengenai pencantuman alat bukti dalam surat penetapan tersangka, ahli dinilai tidak memberikan argumentasi hukum yang secara langsung berkaitan dengan objek perkara. Termohon menyebut penjelasan ahli lebih bertumpu pada pengalaman empiris.

Polda Papua Barat juga menyoroti jawaban ahli mengenai frasa “perbuatannya atau keadaannya” dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP. Menurut termohon, ahli hanya menjelaskan unsur perbuatan, tetapi tidak menguraikan makna unsur keadaan secara memadai.

Unsur keadaan menjadi penting dalam perkara kematian Yanto Idorway. Termohon mengaitkannya dengan keterangan bahwa korban diduga tergelincir dan hanyut.

Sementara itu, berdasarkan hasil otopsi yang dikutip dalam kesimpulan, waktu kematian korban diperkirakan empat hingga enam jam setelah makan terakhir.

Termohon berpendapat unsur keadaan perlu mendapat perhatian dalam menilai dugaan tindak pidana yang menjadi latar belakang perkara tersebut. Namun, argumentasi itu merupakan posisi hukum Polda Papua Barat yang masih harus dinilai hakim dalam memutus permohonan praperadilan.

Dalam bagian akhir kesimpulannya, Polda Papua Barat menyatakan keterangan ahli pemohon hanya dapat dipertanggungjawabkan sebagian. Selebihnya, menurut polisi, merupakan pendapat yang didasarkan pada pengalaman, bukan ketentuan hukum yang relevan dengan perkara.

Atas dasar itu, Polda Papua Barat meminta hakim mempertimbangkan seluruh argumentasi, bukti surat, serta dokumen yang telah diajukan selama persidangan. Termohon berharap hakim menolak seluruh permohonan praperadilan atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima.

Polisi juga menyatakan putusan yang dijatuhkan hakim diharapkan mencerminkan prinsip keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.(jp/ask).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta