Kab ManokwariProvinsi Papua Barat

Meyof Penuhi Lima Kriteria Sebagai Kampung Pengawasan Partisipatif

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Pemerintah Kabupaten Manokwari bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Manokwari mulai membangun budaya pengawasan demokrasi dari tingkat kampung. Kampung Persiapan Meyof, Distrik Manokwari Selatan, ditetapkan sebagai lokasi pertama program Kampung Pengawasan Partisipatif berkonsep Desa Peduli Demokrasi (DEDIKASI).

Pencanangan program tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Manokwari Hermus Indou bersama Wakil Bupati H. Mugiyono, Sabtu (21/11/2026). Penetapan Meyof sebagai kampung percontohan ditandai dengan penanaman pohon di lokasi kegiatan.

Sejumlah unsur pemerintah dan penyelenggara pemilu turut hadir, di antaranya Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Manokwari, Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat Saborofek, jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta masyarakat Kampung Meyof.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Manokwari H. Mugiyono mengatakan, keterlibatan pemerintah daerah dalam pencanangan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap upaya Bawaslu memperkuat kesadaran masyarakat dalam mengawal demokrasi.

Menurut dia, keberhasilan pengawasan pemilu tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat. Karena itu, program DEDIKASI harus diterjemahkan melalui sikap dan tindakan nyata warga dalam menjaga integritas demokrasi.

Mugiyono menjelaskan, terdapat lima kriteria utama yang menjadi landasan pelaksanaan Desa Peduli Demokrasi.

Pertama, menolak praktik politik uang. Kedua, menolak politik identitas yang berpotensi memecah belah masyarakat. Ketiga, melawan penyebaran berita bohong atau hoaks.

“Desa Peduli Demokrasi yang pertama itu menolak politik uang secara umum, kedua menolak politik identitas pemecah belah, dan ketiga melawan berita bohong dan hoaks,” ujar Mugiyono.

Adapun dua kriteria lainnya, kata dia, masyarakat harus berani melaporkan dugaan pelanggaran pemilu melalui mekanisme resmi yang telah ditetapkan.

Selain itu, warga juga memiliki tanggung jawab menjaga keamanan, ketertiban, dan persaudaraan di lingkungan masing-masing.
Lima kriteria tersebut diharapkan menjadi pedoman bersama agar masyarakat tidak sekadar menjadi peserta dalam setiap kontestasi politik, tetapi juga berperan sebagai penjaga nilai-nilai demokrasi.(jp/alb).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta