Bawaslu Manokwari Canangkan Kampung Pengawasan Partisipatif Pertama di Meyof

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Penguatan demokrasi tidak cukup hanya bertumpu pada penyelenggara pemilu. Keterlibatan masyarakat hingga tingkat kampung dinilai menjadi salah satu kunci untuk mencegah pelanggaran sekaligus menjaga kualitas demokrasi.
Atas dasar itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Manokwari mencanangkan Kampung Pengawasan Partisipatif melalui program Desa Peduli Demokrasi (DEDIKASI) di Kampung Meyof, Distrik Manokwari Selatan, Sabtu (21/11/2026).
Kampung Meyof menjadi lokasi pertama pelaksanaan program DEDIKASI di Kabupaten Manokwari. Pencanangan tersebut dihadiri Bupati Manokwari Hermus Indou, didampingi Wakil Bupati H. Mugiyono.
Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (HP2H) Bawaslu Manokwari, Yustinus Yosep Maturan, mengatakan program tersebut merupakan tindak lanjut Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023.
Menurut Yustinus, pendidikan demokrasi dan pengawasan pemilu harus dibangun dari lingkungan masyarakat paling bawah. Karena itu, DEDIKASI diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran warga agar tidak hanya menjadi pemilih, tetapi juga terlibat aktif mengawasi proses demokrasi.
“Tujuannya adalah proses demokrasi ini kita mulai penguatannya dari yang paling bawah. Bagaimana pengawasan partisipatif dan upaya pencegahan pelanggaran yang akan datang kita upayakan dari tingkat bawah melalui literasi, pendidikan, serta kepedulian masyarakat terhadap demokrasi,” ujarnya di sela-sela kegiatan.
Ia menilai, penetapan Kampung Meyof sebagai lokasi perdana memiliki arti penting. Selain berada di kawasan lembah, Meyof juga masih berstatus kampung persiapan. Kondisi tersebut dinilai menjadi momentum untuk membangun kesadaran demokrasi sejak dini melalui keterlibatan langsung masyarakat.
“Kalau partisipasinya kuat, maka demokrasi itu kuat karena levelnya dari bawah. Ini sangat menguatkan proses demokrasi kita ke depan,” katanya.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Bawaslu Manokwari juga membentuk Forum Warga Kampung Meyof serta menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan pemerintah kampung setempat. Kegiatan turut diisi sosialisasi pengawasan bersama Bawaslu Provinsi Papua Barat dan kepala kampung.
Yustinus menegaskan, pengawasan partisipatif tidak boleh hanya bergerak ketika tahapan pemilu berlangsung. Edukasi dan pencegahan justru perlu dilakukan jauh sebelum tahapan dimulai agar masyarakat memiliki pemahaman dan kesiapan dalam mengawal proses demokrasi.
Terlebih, tahapan pemilu berikutnya dijadwalkan mulai bergulir pada Juni 2027. Dengan demikian, pencanangan DEDIKASI di Kampung Meyof diharapkan menjadi langkah awal membangun budaya pengawasan yang melibatkan masyarakat secara aktif dan berkelanjutan.(jp/alb).










