HeadlineHukum & KriminalKab ManokwariKab Pegunungan ArfakKejaksaan Tinggi PBPolda Papua BaratPolriProvinsi Papua Barat

Praperadilan Kasus Yanto Idorway, Kuasa Hukum Desty-Petra Sebut Penetapan Tersangka Cacat Formil

Jika permohonan dikabulkan, kuasa hukum meminta agar Petra dan Desty segera dibebaskan dari tahanan.

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com— Tim kuasa hukum Desty Marenshka Thenu dan Petra Timotius Pattipeilohy mengajukan sejumlah keberatan terhadap proses penetapan tersangka, penangkapan, hingga penahanan kedua kliennya dalam kasus kematian presenter TVRI Papua Barat, Yanto Idorway. Keberatan tersebut disampaikan dalam sidang perdana praperadilan di Pengadilan Negeri Manokwari, Senin, (16/11/2026).

Permohonan praperadilan dengan nomor perkara 13/Pid.Pra/2026/PN.Mnk itu diajukan untuk menguji sah atau tidaknya tindakan penyidik Polda Papua Barat dan Kejaksaan Tinggi Papua Barat terhadap Desty dan Petra.

Dalam perkara ini, pemohon menggugat Kapolda Papua Barat cq Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua Barat sebagai termohon. Adapun Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat dan Asisten Pidana Umum Kejati Papua Barat turut ditempatkan sebagai pihak terkait dalam permohonan tersebut.

Sidang dipimpin hakim tunggal Muslim Muhaimin Ash Sidiq. Dalam persidangan, hakim memberikan kesempatan kepada kuasa hukum pemohon, Posma Roy Mangapul Silitonga, untuk membacakan pokok-pokok keberatan sekaligus petitum permohonan praperadilan.

Salah satu persoalan utama yang disoroti kuasa hukum adalah penerbitan surat penetapan tersangka terhadap kedua kliennya pada 25 September 2026. Petra ditetapkan melalui Surat Nomor S.Tap.Tsk/100/IX/RES.1.6/2026/Ditreskrimum, sedangkan Desty melalui Surat Nomor S.Tap.Tsk/101/IX/RES.1.6/2026/Ditreskrimum.

Menurut pemohon, surat penetapan tersangka terhadap Desty tidak mencantumkan kronologi singkat perkara, uraian mengenai hasil visum, kesimpulan, maupun alat bukti yang menjadi dasar penetapan tersangka. Kuasa hukum menilai kondisi tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 90 ayat (1) dan ayat (3) serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

Atas dasar itu, mereka meminta hakim menyatakan penetapan tersangka terhadap Desty cacat formil dan tidak sah secara hukum.

Selain penetapan tersangka, kuasa hukum juga mempersoalkan surat perintah penahanan terhadap Petra dan Desty yang diterbitkan pada 26 September 2026. Mereka meminta hakim menyatakan kedua surat penahanan tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Persoalan lain yang menjadi keberatan pemohon adalah dugaan tidak diserahkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada kedua tersangka. Kuasa hukum merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 dan meminta hakim menyatakan penyidikan serta penetapan tersangka batal demi hukum apabila kewajiban pemberitahuan tersebut tidak dipenuhi.

Keberatan juga diarahkan terhadap perpanjangan masa penahanan yang dilakukan melalui Kejati Papua Barat. Berdasarkan dokumen yang dibacakan dalam persidangan, perpanjangan penahanan terhadap Petra dan Desty berlangsung selama 40 hari, terhitung sejak 16 Oktober hingga 24 November 2026. Keduanya saat ini ditahan di Rumah Tahanan Polda Papua Barat.

Kuasa hukum meminta hakim menyatakan perpanjangan penahanan tersebut tidak sah karena dinilai tidak memiliki dasar hukum yang semestinya.

Dalam petitumnya, pemohon meminta hakim mengabulkan seluruh permohonan praperadilan. Mereka juga meminta agar seluruh tindakan penyidikan yang bersumber dari Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor SP.Sidik.Lanjutan/103.a/IX/RES.1.6/2026/Ditreskrimum tertanggal 17 September 2026 dinyatakan tidak sah, termasuk segala tindakan hukum turunannya.

Tak hanya itu, pemohon meminta hakim memerintahkan Polda Papua Barat menghentikan penyidikan berdasarkan laporan polisi Nomor LP/A/1/VII/2026/SPKT/SATRESKRIM/POLRES PEGUNUNGAN ARFAK/POLDA PAPUA BARAT tertanggal 27 Juli 2026.

Jika permohonan dikabulkan, kuasa hukum meminta agar Petra dan Desty segera dibebaskan dari tahanan. Mereka juga memohon pemulihan nama baik dan rehabilitasi terhadap kedua kliennya.

Kuasa hukum turut meminta hakim mengingatkan termohon dan turut termohon agar tidak melanggar ketentuan Pasal 163 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.

Sidang praperadilan ini sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada Senin pekan lalu. Namun, persidangan sempat tertunda karena pihak Kejaksaan Tinggi Papua Barat tidak hadir.

Melalui praperadilan ini, Kuasa Hukum Desty dan Petra berupaya menguji legalitas rangkaian tindakan aparat penegak hukum dalam perkara kematian Yanto Idorway. Seluruh dalil tersebut masih merupakan argumentasi pemohon yang harus diuji dan dipertimbangkan hakim dalam proses persidangan.(jp/ask).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta