Ini Skema Baru Pembagian DBH Migas Yang Diusulkan Bupati Yohanes Manibuy
Masyarakat Suku Sebyar mengusulkan 25 persen penerimaan dialokasikan untuk sektor pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah pertama, termasuk beasiswa perguruan tinggi bagi OAP
MANOKWARI, JAGATPAPUA.com— Bupati Teluk Bintuni Yohanis Manibuy mengusulkan sejumlah perubahan terhadap skema pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) minyak bumi dan gas alam di Papua Barat.
Usulan tersebut disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) pembahasan rancangan perubahan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 22 Tahun 2022 yang digelar Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPR Papua Barat, Jumat, (20/11/2026).
Dalam forum tersebut, Yohanis menyampaikan sejumlah catatan mengenai pembagian DBH Migas, terutama terkait proporsi penerimaan bagi kabupaten penghasil, kabupaten yang berbatasan langsung, serta daerah yang terdampak langsung oleh aktivitas industri minyak dan gas bumi.
Usulan perubahan itu mencakup dua komponen penerimaan, yakni DBH minyak bumi dan DBH gas alam. Pada skema DBH minyak bumi, penyesuaian diarahkan pada porsi penerimaan kabupaten penghasil, kabupaten berbatasan langsung, dan kabupaten terdampak langsung.
“Pembagian lanjutan untuk kabupaten dalam wilayah provinsi juga menjadi perhatian, terutama dengan mempertimbangkan kondisi daerah tertinggal dan keberpihakan terhadap Orang Asli Papua (OAP), ” ujarnya
Adapun untuk DBH gas alam, usulan perubahan menyasar proporsi pembagian bagi kabupaten penghasil, kabupaten terdampak, serta kabupaten lain dalam wilayah provinsi.
Selain memperjuangkan perubahan komposisi pembagian, Yohanis juga menyoroti aspek pengelolaan dan pemanfaatan DBH Migas. Dalam rancangan perubahan tersebut, estimasi penerimaan dan alokasi belanja DBH Migas diusulkan agar direncanakan serta dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Penggunaan dana tersebut diarahkan untuk mendukung sejumlah sektor prioritas, antara lain pendidikan, kesehatan dan perbaikan gizi, pembangunan infrastruktur, serta bantuan pemberdayaan masyarakat adat, “kata Bupati
Salah satu poin penting dalam pembahasan itu adalah usulan penambahan pasal yang secara khusus mengatur pemanfaatan penerimaan DBH bagi kabupaten penghasil. Dalam usulan tersebut, alokasi penerimaan dirancang mencapai 100 persen dan mekanisme pengaturannya diserahkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten.
Rincian alokasi itu mencantumkan usulan Masyarakat Adat Pemilik Hak Ulayat Suku Sebyar Kabupaten Teluk Bintuni. Mereka mengusulkan 25 persen penerimaan dialokasikan untuk sektor pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah pertama, termasuk beasiswa perguruan tinggi bagi OAP.
Selanjutnya, 20 persen diusulkan untuk sektor kesehatan dan perbaikan gizi, 20 persen untuk pemberdayaan masyarakat adat di wilayah kabupaten, serta 10 persen untuk bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat adat pemilik hak ulayat di wilayah kerja usaha hulu migas.
Adapun 2 persen dialokasikan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara 23 persen lainnya diusulkan untuk pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah pemilik hak ulayat yang berada dalam kawasan kerja usaha hulu migas. Dengan komposisi tersebut, total alokasi yang diusulkan mencapai 100 persen.
Usulan ini menjadi bagian dari upaya mendorong agar pengelolaan DBH Migas tidak semata-mata berorientasi pada pembagian penerimaan antardaerah, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat di sekitar wilayah produksi, khususnya masyarakat adat pemilik hak ulayat.
“Kami berharap Pembahasan perubahan Perdasus Nomor 22 Tahun 2022 ini bisa mengakomodasi kepentingan daerah penghasil, wilayah terdampak, dan masyarakat adat dalam kerangka pengelolaan dana otonomi khusus yang lebih berkeadilan dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat Papua Barat,”tutupnya.(jp/ask).










