Kab Teluk BintuniPemprov PBProvinsi Papua Barat

Bupati Teluk Bintuni Desak Perubahan Perdasus DBH Migas, Sebyar Minta Hak Daerah Penghasil Diperhatikan

Kabupaten Teluk Bintuni sebagai daerah penghasil semestinya memperoleh porsi yang lebih besar.

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com– Bupati Teluk Bintuni Yohanes Manibuy meminta pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas bumi di Papua Barat diatur kembali. Ia menilai Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 22 Tahun 2022 belum mengakomodasi kepentingan daerah penghasil, terutama Kabupaten Teluk Bintuni dan masyarakat adat Suku Sebyar yang terdampak langsung aktivitas industri migas.

Desakan itu disampaikan Yohanes dalam Focus Group Discussion (FGD) pembahasan dan pendalaman materi Rancangan Peraturan Daerah Khusus (Raperdasus) tentang perubahan atas Perdasus Nomor 22 Tahun 2022. Kegiatan yang digelar Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPR Papua Barat tersebut berlangsung di Hotel Vita, Manokwari, Jumat, (20/11/2026). FGD dibuka Ketua Bapemperda DPR Papua Barat Amin Ngabarin bersama Bupati Teluk Bintuni Yohanes Manibuy.

Dalam kesempatan itu, Yohanes menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRP Papua Barat yang menginisiasi pembahasan perubahan regulasi tersebut. Menurut dia, revisi Perdasus Nomor 22 Tahun 2022 merupakan harapan masyarakat adat Suku Sebyar yang selama ini menyuarakan aspirasi agar pembagian DBH migas lebih memperhatikan daerah penghasil.

Aspirasi tersebut, kata Yohanes, telah disampaikan dalam pertemuan pada 6 Oktober 2025 yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, DPR Kabupaten Teluk Bintuni, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Forum Komunikasi Hak-hak Masyarakat Adat Suku Sebyar, serta tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh perempuan.

Salah satu rekomendasi pertemuan itu adalah mendesak pemerintah dan DPR Papua Barat merevisi Perdasus Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pembagian, Pengelolaan, dan Penatausahaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Alam dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat.

Yohanes menilai mekanisme pembagian DBH migas dalam regulasi tersebut belum mencerminkan asas by origin atau keberpihakan kepada daerah asal penghasil sumber daya alam.

Menurut dia, Kabupaten Teluk Bintuni sebagai daerah penghasil semestinya memperoleh porsi yang lebih besar. Terlebih, masyarakat adat yang bermukim di sekitar lokasi sumur minyak dan gas bumi turut menanggung dampak langsung dari aktivitas eksploitasi sumber daya alam tersebut.

Persoalan lain yang disoroti Yohanes adalah belum adanya pengaturan terperinci mengenai distribusi dan pengelolaan DBH migas hingga ke tingkat masyarakat adat terdampak.

Ia merujuk sejumlah regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 Tahun 2024.

Menurut Yohanes, berbagai ketentuan tersebut perlu diterjemahkan lebih konkret dalam perubahan Perdasus agar pembagian DBH migas tidak berhenti pada pemerintah provinsi dan kabupaten, tetapi juga menjangkau masyarakat adat di wilayah penghasil.

Perhatian khusus juga diarahkan pada alokasi 10 persen dana tambahan DBH migas untuk pemberdayaan masyarakat adat. Yohanes mengatakan, alokasi tersebut telah diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan, tetapi mekanisme penyalurannya belum mengatur secara terperinci penerima manfaat hingga masyarakat adat di lokasi penghasil migas.

Ia menyoroti Pasal 8 huruf d Perdasus Nomor 22 Tahun 2022 yang mengatur alokasi 10 persen untuk belanja bantuan pemberdayaan masyarakat adat di provinsi sesuai kewenangannya.

Ketentuan itu, kata dia, perlu diperjelas agar pemberdayaan tidak hanya menyasar masyarakat adat dalam lingkup kewenangan pemerintah provinsi, tetapi juga masyarakat adat di kabupaten penghasil, termasuk Suku Sebyar di Teluk Bintuni.

Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni berharap perubahan Perdasus dapat memberikan kepastian mengenai pembagian, pengelolaan, dan penatausahaan DBH migas, sekaligus memastikan masyarakat adat yang berada di sekitar wilayah operasi migas memperoleh manfaat nyata dari pengelolaan sumber daya alam.(jp/ask).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta