Hukum & KriminalKejaksaan Tinggi PBPolda Papua BaratProvinsi Papua Barat

Ahli Soroti Kualitas Alat Bukti dalam Penetapan Desty-Petra sebagai Tersangka Kematian Yanto Idorway

Penetapan seseorang sebagai tersangka tidak cukup hanya didasarkan pada jumlah alat bukti. Isi, kualitas, dan relevansi bukti juga harus diperiksa.

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com— Kualitas dan relevansi alat bukti menjadi sorotan dalam sidang praperadilan kasus kematian Yanto Idorway di Pengadilan Negeri Manokwari, Kamis, (19/11/ 2026). Ahli hukum pidana yang dihadirkan pihak pemohon menilai penetapan seseorang sebagai tersangka tidak cukup hanya didasarkan pada jumlah alat bukti. Isi, kualitas, dan relevansi bukti juga harus diperiksa.

Pandangan itu disampaikan Dr. Selamat Lumbangaol, ahli hukum pidana dari Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Jakarta, saat memberikan keterangan di hadapan hakim tunggal Muslim Muhaimin Ash Sidiq. Ia menjawab sejumlah pertanyaan hakim mengenai standar minimal dua alat bukti, kualitas keterangan saksi, serta kewenangan praperadilan dalam menguji keabsahan penetapan tersangka.

Selamat menjelaskan, penilaian terhadap alat bukti harus dimulai dengan melihat corpus delicti atau inti peristiwa pidana yang didakwakan. Dalam perkara yang berkaitan dengan kematian seseorang, misalnya, harus ada bukti yang menerangkan secara jelas sebab kematian korban.

Menurut dia, dokumen visum et repertum yang dibuat dokter spesialis forensik dapat menjadi alat bukti untuk menerangkan penyebab kematian. Namun, pembuktian tidak berhenti pada fakta bahwa korban meninggal. Jika perkara juga menyangkut dugaan penyertaan, harus ada bukti yang menunjukkan keterlibatan masing-masing orang.

“Turut serta itu harus ada kerja sama atau meeting of mind, serta perwujudan nyata dari kesepakatan tersebut. Siapa berbuat apa,” ujar Selamat dalam persidangan.

Ia mengatakan, bukti keterlibatan tidak harus selalu berasal dari keterangan saksi yang melihat langsung peristiwa. Bukti elektronik, seperti rekaman kamera pengawas atau komunikasi melalui telepon seluler, juga dapat digunakan untuk menunjukkan adanya kesepakatan maupun tindakan yang berkaitan dengan tindak pidana.

Selamat mencontohkan, rekaman CCTV, percakapan WhatsApp, dan data elektronik dari telepon seluler dapat menjadi bagian dari rangkaian pembuktian. Namun, keberadaan bukti tersebut harus disertai relevansi yang jelas terhadap peristiwa pidana yang sedang diperiksa.

“Tidak bisa hanya bicara saksi. Yang harus dilihat adalah kualitas dan relevansi alat buktinya,” katanya.

Dalam menjawab pertanyaan hakim mengenai ketentuan minimal dua alat bukti, Selamat merujuk Pasal 235 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Menurut dia, ketentuan tersebut mengharuskan penilaian terhadap alat bukti tidak berhenti pada aspek kuantitas.

Dua alat bukti, kata dia, harus memiliki keterkaitan dengan peristiwa pidana dan mampu menerangkan aspek yang hendak dibuktikan. Karena itu, pemeriksaan terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka perlu mempertimbangkan kualitas bukti, meskipun belum memasuki pembuktian kesalahan seseorang dalam pokok perkara.

Ia juga menjelaskan bahwa pengujian kualitas alat bukti dalam praperadilan memiliki dimensi formal yang berkaitan dengan substansi bukti. Hakim perlu melihat bukti tersebut akan digunakan untuk membuktikan apa dan apakah relevan dengan dugaan tindak pidana.

“Intinya, para ahli hukum pidana menyebutnya kualitas dan relevansi,” ujar Selamat.

Keterangan saksi dan batas penilaian praperadilan

Dalam persidangan itu, hakim juga meminta pandangan ahli mengenai kualitas keterangan saksi setelah KUHAP baru memperluas pemaknaan saksi.

Selamat berpendapat, kualitas keterangan saksi perlu dilihat dari konteks pengetahuan saksi terhadap peristiwa pidana. Salah satu aspek yang dapat diperiksa adalah keberadaan saksi di lokasi kejadian atau tempat kejadian perkara (TKP).

Ia membedakan keterangan saksi yang melihat atau mengalami langsung peristiwa dengan (testimonium de auditu) , yakni keterangan yang diperoleh dari cerita atau informasi orang lain.

Menurut Selamat, keterangan tidak langsung memiliki kualitas pembuktian yang relatif lebih lemah apabila berdiri sendiri. Keterangan semacam itu perlu didukung alat bukti atau keterangan lain.

Sebaliknya, saksi yang benar-benar berada di lokasi kejadian dan melihat peristiwa secara langsung memiliki karakteristik pembuktian yang berbeda. Meski demikian, penilaian terhadap benar atau tidaknya isi keterangan tersebut tetap merupakan bagian dari pemeriksaan materi perkara.

Pembedaan itu penting, kata dia, agar pengujian formal terhadap kualitas alat bukti dalam praperadilan tidak dicampuradukkan dengan pembuktian kesalahan tersangka dalam persidangan pokok perkara.

Sidang praperadilan tersebut merupakan bagian dari permohonan yang diajukan Desty dan Petra melalui kuasa hukum Posma Roy Mangapul Silitonga. Mereka menggugat Kapolda Papua Barat cq Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua Barat sebagai termohon. Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat dan Asisten Pidana Umum Kejati Papua Barat turut ditempatkan sebagai pihak terkait.

Persidangan yang dimulai sekitar pukul 10.00 WIT itu turut dihadiri keluarga almarhum Yanto Idorway, koordinator kuasa hukum keluarga Yan Cristian Warinusy, serta juru bicara kuasa hukum Yohanes Akan.

Sidang dijadwalkan berlanjut pada Jumat, 20 November 2026, dengan agenda penyampaian kesimpulan dari pihak pemohon dan termohon di Pengadilan Negeri Manokwari.(jp/ask).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta