Yan Christian Warinussy Tegaskan Praperadilan Menguji Formalitas, Bukan Materi Perkara
Keberadaan dua alat bukti tidak cukup dipersoalkan hanya dengan menyatakan alat bukti tersebut tidak sah.
MANOKWARI, JAGATPAPUA.com– Koordinator Kuasa Hukum Keluarga Yanto Idorway, Yan Christian Warinussy, menegaskan bahwa pemeriksaan praperadilan berfokus pada aspek formal proses hukum, bukan menguji materi perkara. Menurut dia, sah atau tidaknya penetapan tersangka harus dilihat dari proses penyidik memperoleh alat bukti.
Pernyataan itu disampaikan Yan menanggapi pandangan ahli mengenai kecukupan dua alat bukti dalam penetapan tersangka Desty dan Petra dalam kasus dugaan pembunuhan Yanto Idorway. Hal tersebut mengemuka dalam sidang pembuktian praperadilan di Pengadilan Negeri Manokwari, Kamis, (19/11/2026).
“Kalau kita sidang praperadilan, kita bicara formal. Kita tidak bicara materi. Bagaimana kejadiannya, apakah korban jatuh atau dianiaya, itu bukan ranah praperadilan,” kata Yan.
Menurut Yan, pokok pemeriksaan praperadilan adalah menguji apakah alat bukti yang digunakan penyidik diperoleh melalui prosedur yang sah atau justru melanggar hukum. Ia menilai keberadaan dua alat bukti tidak cukup dipersoalkan hanya dengan menyatakan alat bukti tersebut tidak sah. Pemohon, kata dia, harus menunjukkan letak pelanggaran dalam proses perolehannya.
Yan mencontohkan alat bukti berupa visum et repertum, hasil autopsi, keterangan saksi, hingga bukti forensik digital. Termasuk di dalamnya rekaman percakapan melalui WhatsApp maupun komunikasi telepon.
Ia mengatakan, sepanjang alat bukti tersebut diperoleh melalui kewenangan dan prosedur yang sah, penyidik berhak menggunakannya sebagai dasar dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka.
“Cara penyidik memperoleh alat bukti itu apakah melawan hukum atau tidak. Itu saja sebenarnya,” ujarnya.
Yan juga menjelaskan bahwa penetapan tersangka tidak berdiri pada satu alat bukti. Penyidik, menurut dia, menghubungkan keterangan para saksi dengan hasil visum, autopsi, serta bukti-bukti forensik untuk membangun keterkaitan antara para terduga pelaku dan peristiwa yang diselidiki.
Ia menilai penyidik memiliki kewenangan untuk menyimpulkan keterlibatan seseorang berdasarkan rangkaian alat bukti yang diperoleh. Termasuk ketika keterangan para tersangka mengenai keberadaan mereka saat kejadian dinilai memiliki hubungan dengan bukti lain yang ditemukan penyidik.
Dalam perkara ini, Yan menyoroti dugaan keterlibatan Desty dan Petra yang disebut berada bersama korban. Ia mengatakan penyidik memiliki dasar untuk menduga adanya keterlibatan keduanya apabila keterangan tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain.
Yan turut merujuk Pasal 20 mengenai penyertaan dalam tindak pidana sebagai bagian dari argumentasinya. Namun, menurut dia, pengujian dalam praperadilan tetap harus diarahkan pada keabsahan prosedur penetapan tersangka dan perolehan alat bukti, bukan pembuktian kesalahan para tersangka.
“Kalau sudah dilakukan pemeriksaan saksi, kemudian dihubungkan dengan semua alat bukti, lalu penyidik meyakini ada keterlibatan mereka, itu menjadi dasar penyidik menetapkan tersangka. Yang harus dibuktikan di praperadilan adalah apakah alat bukti itu diperoleh secara sah atau tidak,” katanya.
Ia menambahkan, proses pemeriksaan terhadap Desty dan Petra telah dilakukan sebelum status keduanya ditingkatkan menjadi tersangka. Karena itu, Yan menilai prosedur penyidikan dalam penetapan tersangka telah dipenuhi.
Menurut dia, kondisi berbeda dapat terjadi apabila penyidik memperoleh keterangan melalui pemaksaan atau tindakan yang bertentangan dengan hukum. Dalam keadaan seperti itu, keabsahan alat bukti patut dipersoalkan.
Di sisi lain, keluarga korban berharap hakim tunggal yang memeriksa perkara praperadilan tersebut dapat menjatuhkan putusan yang adil serta memberikan kepastian hukum.
Warinussy juga menyinggung keberadaan pihak yang ditempatkan sebagai turut termohon dalam perkara tersebut. Menurut dia, pihak yang hanya melakukan tindakan perpanjangan penahanan untuk kepentingan penyidikan tidak serta-merta harus dipersoalkan sebagai pihak yang memiliki peran dalam penetapan tersangka.
Ia menilai tindakan perpanjangan penahanan berkaitan dengan kebutuhan penyidik menyelesaikan proses pemberkasan perkara. Adapun konsultasi atau diskusi antara pihak terkait dan penyidik, menurut dia, merupakan hal yang wajar dalam proses penanganan perkara.
Warinussy menambahkan, inti pemeriksaan praperadilan dalam perkara ini tetap terletak pada satu pertanyaan, apakah penetapan tersangka terhadap Desty dan Petra telah dilakukan berdasarkan alat bukti yang diperoleh secara sah dan sesuai prosedur hukum.(jp/ask).










