Polda Papua Barat Bantah Seluruh Dalil Praperadilan Tersangka Kematian Yanto Idorway
Penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan kedua pemohon telah dilakukan sesuai prosedur hukum.

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com— Tim hukum Polda Papua Barat membantah seluruh dalil yang diajukan kuasa hukum Petra Timotius Pattipeilohy dan Desty Marenska Thenu dalam gugatan praperadilan kasus kematian Yanto Idorway. Kepolisian menyatakan penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan kedua pemohon telah dilakukan sesuai prosedur hukum.
Bantahan tersebut disampaikan dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Manokwari, Papua Barat, Selasa, (17/11/2026). Jawaban termohon dibacakan langsung oleh tim hukum Polda Papua Barat yang dipimpin PS Kanit 2 Subdit 1 Ditreskrimum Polda Papua Barat, Otto Woff, S.H.
Sidang dipimpin hakim tunggal Muslim Muhaimin Ash Sidiq. Keluarga Yanto Idorway turut hadir mengawal persidangan bersama koordinator kuasa hukum keluarga, Yan Christian Warinussy.
Dalam jawabannya, kepolisian menegaskan penetapan Petra dan Desty sebagai tersangka pada 25 September 2026 telah didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Penyidik juga menyatakan penetapan tersebut telah melalui mekanisme gelar perkara.
Polda Papua Barat merujuk Pasal 90 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Menurut termohon, surat penetapan tersangka telah memenuhi persyaratan formal karena mencantumkan identitas tersangka, uraian singkat perkara, dan hak-hak tersangka.
Kepolisian juga menolak anggapan bahwa tidak dicantumkannya Visum et Repertum dalam surat penetapan tersangka membuat penetapan tersebut tidak sah. Menurut tim hukum Polda, keberadaan alat bukti merupakan aspek materiil pembuktian, bukan unsur yang wajib dicantumkan dalam surat penetapan tersangka.
Untuk memperkuat argumentasinya, termohon membeberkan sejumlah bukti yang telah dikumpulkan penyidik. Bukti tersebut meliputi pemeriksaan terhadap 10 saksi, keterangan dua ahli, hasil visum et repertum atau otopsi, foto, video, serta barang bukti yang telah disita.
Menurut kepolisian, keterangan para saksi memiliki kesesuaian dengan kronologi perjalanan wisata ke Air Terjun Memti yang dilakukan kedua tersangka bersama korban, termasuk waktu dan lokasi kematian Yanto.
Hasil pemeriksaan ahli dan otopsi juga menjadi bagian penting dalam argumentasi termohon. Berdasarkan hasil tersebut, korban diperkirakan meninggal pada Sabtu, 18 Juli 2026, antara pukul 14.30 hingga 16.30 WIT.
Penyebab kematian disebut akibat mati lemas karena jalan napas bagian atas terbenam dalam air ketika korban masih hidup. Pemeriksaan laboratorium juga dilaporkan tidak menemukan diatom atau ganggang air dalam paru-paru korban.
Termohon turut menyoroti sejumlah luka pada tubuh korban, antara lain di daun telinga kanan, pangkal lengan kanan, siku kanan, dan lengan bawah kanan, serta adanya bagian tulang hasta yang terpotong akibat kekerasan tajam.
Kepolisian berpendapat temuan tersebut tidak sesuai dengan gambaran peristiwa korban sekadar tergelincir dan hanyut sebagaimana keterangan yang sebelumnya disampaikan para pemohon.
Berdasarkan rangkaian bukti itu, penyidik menetapkan Petra dan Desty sebagai tersangka dengan sangkaan Pasal 458 ayat (1) dan/atau Pasal 466 ayat (3) juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Selain penetapan tersangka, termohon membantah keberatan pemohon mengenai keabsahan penahanan. Polda menyatakan surat perintah penahanan terhadap kedua tersangka telah memenuhi persyaratan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (3) KUHAP.
Kepolisian menyebut surat penahanan telah memuat identitas tersangka, alasan penahanan, uraian singkat perkara pidana yang disangkakan, serta tempat penahanan. Untuk syarat objektif, termohon beralasan ancaman pidana dalam pasal yang disangkakan mencapai 15 tahun penjara.
Sementara itu, syarat subjektif dikaitkan dengan dugaan ketidaksesuaian keterangan kedua pemohon dengan fakta yang ditemukan penyidik selama pemeriksaan.
Polda Papua Barat juga membantah dalil bahwa kedua tersangka tidak pernah dipanggil secara sah untuk memberikan keterangan pada tahap penyelidikan. Namun, dalam jawaban yang disampaikan, termohon menguraikan bahwa sejak 19 Juli 2026 penyidik masih berada dalam rangkaian pencarian korban yang sebelumnya dilaporkan tergelincir dan hanyut di aliran Air Terjun Memti.
Adapun mengenai keberatan terkait pemberitahuan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), pemohon sebelumnya mendalilkan bahwa tidak disampaikannya SPDP kepada pihak terkait merupakan pelanggaran prosedur. Mereka merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015.
Dalam permohonannya, kuasa hukum Petra dan Desty juga mempersoalkan perpanjangan masa penahanan yang dinilai tidak memenuhi syarat formal, materiil, objektif, maupun subjektif.
Perkara praperadilan ini menguji keabsahan tindakan hukum kepolisian terhadap kedua tersangka, mulai dari penetapan tersangka hingga penangkapan dan penahanan.
Setelah pembacaan jawaban termohon, persidangan dijadwalkan berlanjut dengan agenda Pembuktian dari pihak pemohon dan Termohon pada Rabu 18 dan Kamis 19 November 2026.
Dengan demikian, argumentasi kedua pihak masih akan diuji melalui rangkaian persidangan sebelum hakim tunggal menjatuhkan putusan. Putusan praperadilan nantinya akan menentukan apakah tindakan hukum yang dilakukan penyidik terhadap Petra dan Desty telah memenuhi ketentuan hukum acara pidana.
Dalam perkara ini, Kapolda Papua Barat cq Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Papua Barat bertindak sebagai termohon, sedangkan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat dan Asisten Pidana Umum Kejati Papua Barat ditempatkan sebagai pihak terkait.(jp/ask).










