DPR PBKab FakfakKab KaimanaKab ManokwariKab Manokwari SelatanKab Pegunungan ArfakKab Teluk BintuniKab Teluk WondamaPemprov PBPolitikProvinsi Papua Barat

Bapemperda Siapkan Perdasus Baru DBH Migas, Target Disahkan Sebelum 30 November

Percepatan pengesahan juga merupakan bentuk komitmen DPR Papua Barat terhadap aspirasi masyarakat adat

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPR Provinsi Papua Barat memastikan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pembagian, Pengelolaan, dan Penatausahaan Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Alam akan dicabut dan diganti dengan regulasi baru.

Keputusan tersebut diambil setelah pembahasan perubahan terhadap sejumlah ketentuan dalam Perdasus lama dinilai telah melampaui 50 persen dari keseluruhan substansi regulasi. Karena itu, pembentukan aturan baru dianggap lebih tepat dibandingkan sekadar melakukan revisi.

Ketua Bapemperda DPR Papua Barat, Amin Ngabalin, S.Pi., mengatakan kesepakatan tersebut merupakan hasil Forum Group Discussion (FGD) penyusunan Rancangan Perdasus (Raperdasus) yang melibatkan masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni sebagai daerah penghasil dan terdampak, serta Kabupaten Fakfak dan Kaimana.

FGD yang berlangsung di Manokwari, Jumat, 20 November 2026, itu juga menampung berbagai aspirasi masyarakat, termasuk masukan tertulis dari masyarakat Suku Sebyar.

Amin menjelaskan, dari total 18 pasal dalam Perdasus Nomor 22 Tahun 2022, sebanyak 13 pasal mengalami koreksi mendasar. Setelah dikombinasikan dengan berbagai masukan masyarakat, rancangan regulasi baru tersebut kini disusun menjadi 17 pasal.

“Karena sesuai ketentuan ini sudah melebihi 50 persen, maka Perdasus yang lama ini nanti kita sepakat untuk dicabut dan diganti Perdasus baru. Nanti penomorannya mengikuti pengundangan dalam Lembaran Daerah,” ujar Amin.

Bapemperda menargetkan Raperdasus baru tentang DBH Migas tersebut dapat disahkan sebelum 30 November 2026. Target itu dinilai penting agar regulasi baru dapat menjadi landasan dalam pembahasan dan penetapan APBD Induk Papua Barat Tahun Anggaran 2027.

Amin mengatakan, percepatan pengesahan juga merupakan bentuk komitmen DPR Papua Barat terhadap aspirasi masyarakat adat, khususnya Suku Sebyar yang sebelumnya meminta adanya pembenahan regulasi pembagian DBH Migas.

“Harus diketok tahun ini karena ini janji kita kepada masyarakat Suku Sebyar kemarin bahwa sebelum Natal dan Tahun Baru regulasi ini sudah harus disahkan. Kita kejar sebelum 30 November supaya bisa segera di-plotting masuk ke sistem e-Perda Nasional Kemendagri,” katanya.

Untuk memenuhi tenggat tersebut, Bapemperda telah menyiapkan tahapan pembahasan secara maraton. Setelah penandatanganan berita acara FGD bersama unsur masyarakat, pembahasan akan dilanjutkan melalui rapat sinkronisasi dengan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.

Sejumlah instansi yang akan dilibatkan antara lain Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pemberdayaan Kampung, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pendapatan Daerah, serta Inspektorat.

Tahapan berikutnya adalah harmonisasi bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat. Setelah itu, Raperdasus dijadwalkan mengikuti pra-fasilitasi dengan Direktorat Produk Hukum Daerah, Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta pada 26-27 November 2026.

“Setelah sinkronisasi dengan eksekutif selesai, langsung kita lakukan harmonisasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat. Minggu depan, tepatnya jadwal tanggal 26 dan 27 November, kita akan melakukan pra-fasilitasi dengan Direktorat Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri di Jakarta, sehingga pulang dari sana akhir bulan ini sudah bisa Paripurna Tingkat I,” jelasnya.

Di sisi lain, pembahasan Raperdasus DBH Migas menjadi bagian dari upaya DPR Papua Barat mempercepat penyelesaian agenda legislasi daerah tahun 2026.

Selain Raperdasus DBH Migas, DPR Papua Barat juga tengah memproses dua rancangan regulasi lainnya, yakni tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat serta Perlindungan Cagar Budaya Keagamaan.

Dengan ketiga rancangan tersebut, DPR Papua Barat mencatatkan capaian sekitar 17 produk hukum daerah atau setara 80 hingga 90 persen dari target Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026.(jp/alb).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta