Serahkan DPA APBD 2025, Hermus Ingatkan Hati-Hati Dalam Pengelolaan Anggaran

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com— Bupati Manokwari Hermus Indou menyerahkan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) APBD tahun anggaran 2025 kepada Pimpinan OPD dilingkup pemda Manokwari. Sekaligus dengan penandatanganan pakta integritas, Kamis (8/5/2025).

Penyerahan DPA tersebut dilakukan secara simbolis kepada Satuan Polisi Pamong Prajab(Satpol-PP), Bapenda, Dinas kesehatan, BPBD dan Kepala Distrik Sidey.

Bupati mengatakan, penyerahan DPA tersebut bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan sebuah momen strategis dan simbol dimulainya pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan dan disepakati bersama dalam APBD t.a 2025.

“Ini merupakan bentuk komitmen kita untuk melaksanakan tugas pembangunan dan pelayanan publik secara tepat waktu, efisien, dan bertanggung jawab,” kata Hermus.

Hermus juga menyampaikan beberapa poin penting pada penyerahan DPA pemerintah Kabupaten Manokwari tahun 2025. Terkait kebijakan efisiensi pemerintah dan implikasinya terhadap perencanaan dan pelaksanaan APBD tahun 2025.

Diketahui kondisi fiskal nasional dan daerah saat ini berkembang sangat dinamis sehingga menuntut semua pihak untuk menerapkan kebijakan efisiensi secara menyeluruh.

Sejalan dengan arahan Presiden RI, Pemda Manokwari berkomitmen melakukan efisiensi seluruh belanja daerah untuk menghindari pemborosan, dan mengarahkan anggaran secara optimal pada program prioritas pembangunan daerah yang berdampak langsung kepada pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hermus mengatakan Efisiensi tidak berarti memotong secara serampangan, namun merupakan optimalisasi pengelolaan keuangan daerah berdasarkan prinsip value for money, akuntabilitas, dan transparansi.

Ia menyebut implikasi kebijakan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan APBD Manokwari tahun 2025 yaitu:

Pertama, Pengurangan belanja operasional yang bersifat konsumtif dan tidak berdampak langsung pada pelayanan publik, Penguatan belanja modal dan belanja langsung yang mendukung pencapaian target pembangunan daerah, Penguatan sistem monitoring dan evaluasi dalam penggunaan anggaran setiap OPD.

Dan Penyesuaian program kerja agar lebih responsif terhadap isu-isu strategis dan kebutuhan riil masyarakat di daerah.

Kedua, prioritas belanja APBD tahun 2025 sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah tersebut serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, maka prioritas belanja APBD tahun 2025 diarahkan dan difokuskan pada Belanja operasional, yang urgent seperti gaji ASN dan belanja operasional kantor yang penting untuk memastikan kesinambungan dan efektivitas kinerja ASN dalam masyarakat.

Kemudian, memberikan pelayanan kepada peningkatan kualitas pelayanan dasar, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial dalam upaya pengentasan kemiskinan di daerah ini.

Selanjutnya percepatan pembangunan infrastruktur strategis ibukota provinsi papua barat dan infrastruktur dasar serta konektivitas antar wilayah, terutama di wilayah-wilayah pinggiran dan kampung-kampung, pengentasan kemiskinan ekstrem dan penurunan angka stunting, sebagai bagian dari agenda pembangunan manusia yang berkeadilan.

Dan pelaksanaan program 100 hari kerja pasangan bupati dan wakil bupati manokwari sebagai titik awal dan titik start, wujud integritas politik, etika dan moral dalam memenuhi janji politik pilkada pemerintahan hero dan sekaligus menjadi pondasi dan pilar manajemen pemerintahan yang sangat kokoh dalam menentukan efektivitas dan produktivitas pemerintahan dan pembangunan di kabupaten manokwari 5 tahun ke depan.

Termasuk penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif dan bersih, termasuk digitalisasi layanan publik dan reformasi birokrasi, serta Pengembangan ekonomi lokal, termasuk pengendalian inflasi daerah, pemberdayaan umkm. ekonomi kreatif, pertanian dan sektor perikanan yang berkelanjutan.

Ketiga, penyerahan DPA ini sebagai tanda dimulainya pelaksanaan anggaran tahun 2025, yang harus segera ditindaklanjuti oleh seluruh perangkat daerah dengan menyusun rencana kerja, penjadwalan kegiatan, dan percepatan pelaksanaan kegiatan sejak triwulan pertama.

Juga sebagai bentuk komitmen bersama antara kepala daerah dan seluruh opd untuk melaksanakan apbd secara efisien, efektif, dan akuntabel sesuai dengan prinsip good governance dan clean government.

Serta sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan konstitusional kepada masyarakat yang telah memberikan amanah dan harapan besar untuk mewujudkan Manokwari yang maju, mandiri, dan sejahtera.

“Dengan demikian seluruh perangkat daerah, para pejabat birokrasi pemerintah daerah agar bekerja lebih cepat, lebih cermat, dan lebih kolaboratif, dengan semangat melayani masyarakat,”tegasnya

Dalam mewujudkan pelaksanaan APBD perlu meningkatkan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah, serta memperkuat sinergi dengan mitra pembangunan. Melaksanakan anggaran dengan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap regulasi, dan berorientasi pada hasil.

Menghindari keterlambatan pelaksanaan kegiatan karena akan berdampak pada serapan anggaran dan kualitas pembangunan.

“Saya percaya dengan semangat kebersamaan dan integritas, kita mampu mewujudkan pelaksanaan APBD tahun 2025 yang berkualitas, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah,”cetusnya.(jp/alb)