Pembelian LPG Dibatasi, Pertamina Diminta Beri Kuota Khusus untuk Dapur MBG di Manokwari
Meningkatnya Kebutuhan Masyarakat Terhadap LPG Juga Menjadi Tantangan Tersendiri
MANOKWARI, JAGATPAPUA.com — Ketua Komite III DPD RI, Senator Filep Wamafma meminta adanya kuota khusus gas LPG bagi dapur-dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Manokwari, Papua Barat.
Permintaan itu disampaikan saat Komite III DPD RI menggelar rapat bersama Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Barat, Bondan Santoso, Koordinator Regional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Papua Barat Erika Vionita Werinussa, Sales Branch Manager (SBM) Pertamina Patra Niaga Papua Barat, Ahmad Sofyan Halim serta Perwakilan Dinas ESDM Papua Barat.
Pertemuan yang digelar pada Senin (25/5/2026), tadi malam, di Hotel Mansinam Beach Manokwari tersebut menyikapi kelangkaan gas LPG yang mulai berdampak terhadap operasional dapur MBG di Papua Barat.
Filep mengatakan, persoalan kelangkaan gas LPG bukan hanya terjadi di Papua Barat, melainkan menjadi persoalan nasional yang dipengaruhi situasi global, termasuk konflik internasional yang berdampak terhadap distribusi energi.
“Dari hasil rapat tadi malam, memang kelangkaan gas ini merupakan problem nasional. Situasi global ikut mempengaruhi distribusi migas, termasuk gas LPG di Papua Barat. Tapi untuk LPG khusus Papua Barat, saya harap jadi atensi pihak Pertamina, untuk memberikan kuota khusus bagi dapur MBG” ujar Filep di Manokwari.
Menurutnya, keterbatasan pasokan LPG di Papua Barat juga dipengaruhi jalur distribusi yang cukup panjang. Selama ini, pasokan LPG untuk Papua Barat sebagian besar dikirim dari Surabaya, sementara jalur distribusi alternatif dari Maluku belum berjalan maksimal karena keterbatasan akses kapal.
“Kondisi ini tentu mempengaruhi rasio dan kecepatan distribusi migas ke Papua Barat,” katanya.
Selain faktor distribusi, meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap LPG juga menjadi tantangan tersendiri. Di sisi lain, Pertamina melakukan pembatasan pembelian sebagai langkah antisipasi terhadap potensi penimbunan dan penjualan kembali LPG di pasaran.
Namun demikian, Filep menegaskan bahwa kebutuhan dapur-dapur MBG harus menjadi prioritas karena program tersebut berkaitan langsung dengan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya para pelajar.
Karena itu, dalam rapat bersama pihak terkait, Komite III DPD RI meminta agar disiapkan mekanisme khusus bagi dapur MBG untuk memperoleh pasokan LPG tanpa hambatan.
“Pada pertemuan tadi malam, kami meminta agar ada kuota khusus bagi dapur-dapur MBG dan itu sudah disepakati. Dapur MBG nantinya akan mendapatkan mekanisme tersendiri agar tidak mengalami hambatan dalam memperoleh gas LPG,” tegasnya.
Ia juga meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Papua Barat untuk memperketat pengawasan distribusi LPG agar kelangkaan tidak terus terjadi di Manokwari.
Menurut Filep, penggunaan LPG di Papua Barat terus meningkat seiring peralihan masyarakat dari minyak tanah ke gas LPG. Karena itu, pemerintah daerah perlu mengantisipasi ketersediaan stok energi rumah tangga tersebut.
“Pemerintah provinsi harus memastikan stok LPG tetap tersedia dan mudah diakses masyarakat,” katanya.
Selain persoalan energi, Filep turut menyoroti ketergantungan Papua Barat terhadap pasokan pangan dari luar daerah. Padahal, program MBG dinilai memiliki potensi besar untuk menggerakkan ekonomi masyarakat lokal.
Ia menyebut hingga saat ini sebagian kebutuhan pangan masih didatangkan dari Surabaya, Manado dan daerah lainnya karena Papua Barat belum memiliki kemandirian pangan yang kuat.
“Kita harus jujur mengakui bahwa daerah ini belum maksimal memanfaatkan potensi ekonominya sendiri. Padahal MBG memiliki peluang ekonomi yang sangat besar untuk masyarakat,” ujarnya.
Karena itu, Komite III DPD RI meminta seluruh dapur MBG di Papua Barat memaksimalkan penggunaan hasil pertanian dan pangan lokal, seperti sayur-mayur, ikan, ayam dan daging dari petani maupun peternak lokal.
Menurutnya, langkah tersebut penting agar program MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi rakyat.
Namun, ia mengakui masih terdapat kendala pada ketersediaan buah-buahan tertentu seperti apel, jeruk dan anggur yang masih harus didatangkan dari luar daerah karena keterbatasan produksi lokal.
Hal tersebut, lanjut Filep, menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah untuk membangun kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Kita harus mulai berpikir bagaimana mengelola potensi ekonomi daerah agar mampu menggerakkan ekonomi rakyat. Jika ini dipacu secara serius, saya yakin program MBG mampu memberikan kontribusi besar bagi ekonomi keluarga masyarakat Papua Barat,” tandasnya.(jp/ask).