Puluhan Tahun Terisolir, Empat Distrik di Pegaf Segera Nikmati Akses Internet

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com — Setelah puluhan tahun berada dalam keterisolasian telekomunikasi, masyarakat di empat distrik di Kabupaten Pegunungan Arfak (Pegaf), Papua Barat, akhirnya mendapat angin segar. Pemerintah Provinsi Papua Barat menargetkan kawasan blank spot di wilayah tersebut mulai dibuka tahun ini.

Empat distrik yang menjadi prioritas pembangunan jaringan telekomunikasi tersebut yakni Distrik Hingk, Minyambouw, Catubouw dan Membey.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfo Perstatik) Papua Barat, Frans P. Istia, mengatakan pihaknya saat ini tengah mempersiapkan pembangunan Base Transceiver Station (BTS) di masing-masing distrik.

“Ada sekitar empat distrik yang kita sementara persiapkan untuk membangun BTS di sana. Yang pertama itu Distrik Hingk, kemudian Distrik Minyambouw, Catubouw dan Distrik Membey,” kata Istia kepada wartawan usai apel pagi di Kantor Gubernur Papua Barat, Arfai, Senin (5/10/2026).

Menurutnya, tahap awal pembangunan akan dilakukan dengan menempatkan satu BTS di setiap distrik. Keberadaan BTS tersebut diharapkan tidak hanya melayani pusat distrik, tetapi juga mampu menjangkau kampung-kampung dan permukiman masyarakat di sekitarnya.

Skema pembangunan dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan operator telekomunikasi. Pemerintah daerah akan menyiapkan infrastruktur dasar berupa tower dan sumber daya listrik (power), sedangkan Telkomsel menyediakan perangkat teknologi jaringan.

“Ini kita kerja sama dengan Telkomsel sendiri. Kita pemerintah daerah menyiapkan tower dan power, kemudian Telkomsel menyediakan perangkatnya, yaitu perangkat teknologi untuk bisa akses internet. Jadi mereka siapkan jaringan itu agar bisa dinikmati masyarakat di sekitar Pegunungan Arfak,” jelasnya.

Frans mengakui, kondisi geografis Papua Barat yang ekstrem dan sulit menjadi salah satu kendala terbesar dalam pemerataan akses telekomunikasi.

Menurut dia, pembangunan jaringan secara mandiri oleh pemerintah daerah membutuhkan biaya yang sangat besar, terutama untuk menjangkau wilayah-wilayah pedalaman yang memiliki medan berat serta jarak antarkampung yang berjauhan.

“Kondisi wilayah Papua Barat itu sangat menantang, keadaan geografisnya cukup sulit sehingga tanah Papua ini memang tidak mampu APBD untuk menjawab,” ujarnya.

Namun, kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan masyarakat di wilayah pedalaman kehilangan hak untuk mendapatkan akses informasi dan teknologi.

“Sementara masyarakat yang ada di wilayah-wilayah blank spot di pedalaman, mereka juga punya hak untuk bisa menikmati internet dan telekomunikasi karena berpuluh tahun mereka tidak pernah merasakan,” tegasnya.

Ia menyebutkan, antusiasme masyarakat terhadap rencana pembangunan BTS tersebut juga sangat tinggi. Bahkan, ketika tim melakukan survei di sejumlah titik, warga secara spontan ikut membantu mempersiapkan kebutuhan di lapangan.

“Kita hanya menyampaikan ke pak bupati, pak sekda, bahkan ke kepala distrik setempat. Tetapi dengan sendirinya masyarakat itu semacam sibuk dengan sesuatu yang mereka inginkan hadir di tengah-tengah mereka,” katanya.

“Begitu banyak yang datang berpartisipasi tanpa dikomando. Mereka membantu, untuk lahan mereka sendiri yang siapkan, karena mereka memang menginginkan,” sambungnya.

Frans mengatakan, pembukaan kawasan blank spot merupakan bagian penting dari upaya pemerintah mendorong transformasi digital hingga ke wilayah pedalaman.

Menurutnya, program digitalisasi pemerintahan maupun masyarakat akan sulit diwujudkan apabila masih terdapat kawasan luas yang sama sekali belum tersentuh jaringan telekomunikasi.

“Sejalan dengan pemerintah digital bahwa transformasi digital itu harus menembus sampai ke daerah-daerah pedalaman. Tetapi dengan kondisi kawasan blank spot begitu besar, maka sangat mustahil digitalisasi itu bisa sampai ke sana,” jelasnya.

Karena itu, pemerintah dinilai perlu hadir dan mengambil bagian dalam membuka akses komunikasi bagi masyarakat di wilayah yang selama ini terisolasi.

“Untuk itu tidak ada pilihan lain, pemerintah perlu hadir di tengah-tengah kesulitan masyarakat untuk menjawab kebutuhan mereka,” tegas Frans.

Lebih lanjut, Frans menjelaskan Telkomsel telah menyatakan kesediaannya mendukung penyediaan perangkat teknologi jaringan. Namun, operator telekomunikasi tersebut tidak dapat sepenuhnya membiayai pembangunan infrastruktur di wilayah pedalaman.

Faktor jumlah penduduk yang relatif terbatas serta jarak antarwilayah yang jauh menjadi pertimbangan investasi jaringan telekomunikasi.

Untuk tahap awal, pemerintah menargetkan pembangunan satu BTS di masing-masing dari empat distrik prioritas di Pegaf.

Frans menilai pola kolaborasi tersebut lebih efektif dibandingkan jika pemerintah menggunakan perangkat seperti Starlink secara terpisah di setiap wilayah.

“Untuk empat distrik itu masing-masing satu BTS. Kalau misalnya kita menggunakan skema Starlink, berarti kita perlu hadir di setiap distrik itu paling satu-satu. Tapi dengan memanfaatkan jaringan Telkomsel maka pancarannya lebih luas untuk bisa meng-cover satu wilayah yang cukup full,” katanya.

Selain Pegunungan Arfak, Diskominfo Perstatik Papua Barat juga mulai melakukan pemetaan terhadap sejumlah kawasan blank spot di kabupaten lainnya.

Perhatian khusus diberikan terhadap kawasan pariwisata yang memiliki potensi besar, tetapi masih terkendala minimnya jaringan telekomunikasi.

Salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah Kabupaten Teluk Wondama, termasuk kawasan Kepulauan Auri hingga Pulau Roon Waprak.

“Jadi sasaran kita juga untuk melihat beberapa kawasan-kawasan pariwisata yang potensinya besar, tetapi jaringan itu tidak mendukung untuk promosi dan seterusnya,” ungkap Frans.

“Misalnya wilayah Teluk Wondama, itu kita coba untuk bisa membuka dan survei di wilayah Kepulauan Auri hingga Pulau Roon Waprak, tapi juga kabupaten-kabupaten lainnya,” pungkasnya.(jp/mar).