Kesbangpol Papua Barat Gandeng Wartawan Perkuat Stabilitas Informasi Daerah

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Papua Barat memperkuat sinergi dengan insan pers melalui kegiatan silaturahmi dan diskusi bersama jurnalis yang berlangsung di Melanesia Beach Cafe, Amban Pantai, Manokwari, Jumat (2/10/2026).

Kegiatan yang mengusung tema “Peran Media sebagai Mitra Strategis Pemerintah dalam Menjaga Stabilitas Informasi Daerah” ini menjadi ruang komunikasi terbuka antara pemerintah dan media untuk membahas berbagai isu aktual, sekaligus menyerap aspirasi dan masukan terkait dinamika sosial, politik, serta keamanan di Papua Barat.

Kepala Badan Kesbangpol Papua Barat, Rheinhard Calvin Maniagasi mengatakan, media memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas informasi publik, sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan pemerintah daerah.

Menurutnya, keterlibatan media tidak hanya sebatas menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga menjadi bagian penting dalam memberikan masukan, kritik konstruktif, serta informasi balik bagi pemerintah dalam mengevaluasi pelaksanaan program dan kebijakan.

“Hari ini kami berdiskusi terkait peran media dalam menjaga stabilitas daerah. Media menjadi bagian dari kontrol sosial dalam kebijakan pemerintah terhadap publik di Provinsi Papua Barat. Banyak masukan yang sudah kami dapatkan,” ujar Rheinhard.

Ia menjelaskan, berbagai persoalan dan isu aktual yang berkembang di tengah masyarakat Papua Barat membutuhkan perhatian serta penanganan secara tepat melalui koordinasi lintas sektor.

Karena itu, masukan dari para jurnalis dalam diskusi tersebut dinilai penting sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam merumuskan langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah.

“Masukan sangat baik dari teman-teman jurnalis, terutama berhubungan dengan berbagai isu yang terjadi saat ini. Apa yang disampaikan akan kami laporkan secara berjenjang kepada Gubernur Papua Barat dan Sekda,” jelasnya.

Rheinhard juga mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat agar membangun komunikasi yang lebih terbuka dengan insan pers.

Menurutnya, pemerintah membutuhkan feedback atau informasi balik dari masyarakat, termasuk melalui pemberitaan dan masukan jurnalis, sebagai salah satu instrumen untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program serta memperbaiki kebijakan yang belum berjalan optimal.

“Terkait koordinasi dengan OPD lain, pemerintah dalam melaksanakan kegiatan terutama dalam kebijakan perlu mendapatkan feedback atau informasi balik. Itu menjadi alat ukur dan bahan evaluasi untuk perbaikan setiap program yang dilaksanakan pemerintah,” imbuhnya.

Ia menegaskan, ruang dialog antara pemerintah dan media perlu dibangun secara berkelanjutan, bukan hanya dalam kegiatan seremonial, melainkan menjadi bagian dari pola komunikasi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan demikian, jurnalis dapat menjalankan fungsi profesionalnya secara independen, sementara pemerintah memperoleh informasi dan perspektif langsung mengenai berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.

“Harapan kami, selain Badan Kesbangpol dalam peran media menjaga stabilitas informasi di daerah, saya menyarankan kepada rekan-rekan perangkat daerah juga melaksanakan hal yang sama. Mari kita berikan ruang kepada saudara kita rekan-rekan jurnalis untuk memberikan masukan sebagai bahan kajian kita Pemerintah Provinsi Papua Barat,” tutupnya.

Dalam diskusi tersebut, sejumlah isu strategis menjadi perhatian bersama, di antaranya potensi konflik sosial di daerah, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga peristiwa tragis yang terjadi sebagai buntut aksi demonstrasi dan berdampak terhadap masyarakat maupun berbagai pihak.

Berbagai persoalan tersebut menjadi bahan diskusi untuk mendorong langkah antisipatif, memperkuat koordinasi antarlembaga, serta membangun pola komunikasi publik yang lebih efektif dan bertanggung jawab.

Diskusi berlangsung dalam suasana hangat dan terbuka. Melalui kegiatan ini, Kesbangpol Papua Barat berharap terbangun kemitraan yang konstruktif antara pemerintah dan insan pers, sehingga penyampaian informasi kepada masyarakat dapat berlangsung secara akurat, berimbang, dan tetap mengedepankan kepentingan publik.

Sinergi tersebut juga diharapkan menjadi salah satu upaya memperkuat deteksi dini terhadap potensi kerawanan daerah, sekaligus mendorong terciptanya stabilitas sosial, politik, dan keamanan di Provinsi Papua Barat.(jp/Mar).