Jangkau Pedalaman di 7 Kabupaten, Filep Perjuangkan Program Pendidikan di Papua Barat Tepat Sasaran
Untuk Pegunungan Arfak, dibutuhkan pendekatan afirmatif karena karakter geografis dan tantangan aksesnya berbeda dengan kabupaten lain. PIP 2026 di daerah ini telah menjangkau 864 peserta didik dengan nilai sekitar Rp432,38 juta.
MANOKWARI, JAGATPAPUA.com— Anggota DPD RI asal Papua Barat, Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum., C.L.A., terus memperjuangkan agar program pendidikan pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menjangkau masyarakat di seluruh kabupaten di Provinsi Papua Barat.
Perjuangan tersebut bukan hanya pada peningkatan anggaran pendidikan, melainkan juga memastikan program seperti Program Indonesia Pintar (PIP), revitalisasi satuan pendidikan, digitalisasi pembelajaran, Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), Wajib Belajar 13 Tahun, peningkatan kompetensi guru, pendidikan karakter, serta penjaminan mutu menjangkau anak-anak dan sekolah di daerah secara adil.
Seperti diketahui, pada 2026, Kemendikdasmen menetapkan sejumlah program prioritas, antara lain pembangunan dan revitalisasi 11.744 satuan pendidikan, digitalisasi pembelajaran pada 288.865 satuan pendidikan, perluasan PIP kepada sekitar 19,48 juta peserta didik, penanganan Anak Tidak Sekolah, serta peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.
“Kita perjuangkan hak pendidikan merata dan setara, memastikan program nasional tidak hanya terkonsentrasi di pusat kabupaten/kota, tapi juga dirasakan anak-anak di kampung, distrik, wilayah pesisir dan pegunungan memperoleh hak pendidikan yang sama. Karena itu, kami mengawal program pendidikan berdampak secara tepat sasaran,” tegas Filep Wamafma, Minggu (4/9/2026).
Filep manambahkan, di Papua Barat, PIP tahun 2026 telah menjangkau puluhan ribu siswa penerima. Diantaranya yakni Manokwari sebanyak 10.421 siswa dengan anggaran sekitar Rp6,637 M, Fakfak sebanyak 6.507 siswa sekitar Rp4,145 M, Teluk Bintuni sebanyak 5.059 siswa sekitar Rp3,084 M, Teluk Wondama sebanyak 916 siswa sekitar Rp441,825 juta.
Kemudian Pegunungan Arfak sebanyak 864 siswa sekitar Rp432,375 juta, Kaimana sebanyak 826 siswa sekitar Rp413,100 juta dan Manokwari Selatan sebanyak 737 siswa sekitar Rp386,400 juta
Berdasarkan data penyaluran PIP Kemendikdasmen yang dipublikasikan untuk 2026, tujuh kabupaten tersebut mencatat sedikitnya 25.330 peserta didik penerima PIP dengan total nilai penyaluran sekitar Rp15,54 miliar.
“Angka ini menunjukkan bahwa program pendidikan pusat sudah berjalan dan telah menyentuh masyarakat, tetapi pengawasan tetap diperlukan agar cakupan penerima manfaat terus diperluas dan memastikan tidak ada anak yang kehilangan kesempatan pendidikan hanya karena faktor kemiskinan, jarak, kondisi geografis, maupun keterbatasan sarana,” sebutnya.
Di kesempatan yang sama, Filep Wamafma menegaskan bahwa ukuran keberhasilan program pendidikan harus menunjukkan banyaknya anak yang benar-benar menerima manfaat dan kualitas pendidikan mereka meningkat.
Oleh sebab itu, Sekretaris MPR RI For Papua ini menyampaikan bahwa pengawasan DPD RI diarahkan pada empat hal utama, antara lain:
1.Ketepatan sasaran penerima manfaat;
2.Pemerataan program antar-kabupaten;
3.Kualitas dan keberlanjutan pelaksanaan program;
4.Transparansi anggaran dan hasil program di tingkat sekolah.
Secara resmi, BPMP Papua Barat mencatat program prioritas 2026 mencakup revitalisasi satuan pendidikan, digitalisasi pembelajaran, SPMB, Wajib Belajar 13 Tahun, pendidikan karakter, MBG, pembelajaran dan penilaian, serta penjaminan mutu pendidikan.
Selain itu, konsolidasi pendidikan 2026 di Papua Barat dipandangnya juga telah melibatkan pemerintah daerah, dinas pendidikan, Bappeda kabupaten, BPMP, BGTK, serta perwakilan DPD RI, dengan pembahasan mengenai perencanaan, penganggaran, revitalisasi satuan pendidikan dan pemanfaatan teknologi pendidikan.
“Saya akan terus mengawal agar program pendidikan 2026 tidak berhenti pada besaran anggaran dan laporan administrasi. Indikator penting adalah memastikan target program terpenuhi yakni anak-anak Papua Barat mendapatkan sekolah yang layak, guru yang berkualitas, bantuan yang tepat sasaran, pembelajaran yang modern, dan kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan,” tegas Filep Wamafma.
*Sebaran realisasi PIP dan program pendidikan lainnya serta karakteristik kebutuhan daerah*
Berdasar sebaran penerima PIP, Kabupaten Manokwari menjadi salah satu wilayah dengan penerima manfaat PIP terbesar di Papua Barat. Data penyaluran PIP 2026 mencatat 10.421 peserta didik sebagai penerima dengan nilai penyaluran sekitar Rp6,64 miliar.
Menurutnya, program pendidikan yang berjalan di Manokwari juga mencakup SPMB 2026/2027, digitalisasi pembelajaran, peningkatan mutu guru, penguatan pendidikan karakter, TKA dan penjaminan mutu.
Dalam pelaksanaan SPMB 2026, SMP Negeri 3 Manokwari membuka lima rombongan belajar dengan kapasitas maksimal 150 siswa, sementara SMA Negeri 3 Manokwari menyediakan 180 kursi dalam lima rombongan belajar.
Sementara itu di Fakfak, PIP 2026 telah disalurkan kepada 6.507 peserta didik dengan nilai sekitar Rp 4,14 Miliar. Program prioritas lainnya diarahkan pada revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, peningkatan kompetensi guru, pemerataan akses pendidikan, penguatan pendidikan vokasi dan penjaminan mutu.
“Dengan karakter wilayah dan potensi ekonomi Fakfak, penguatan pendidikan vokasi juga penting agar lulusan tidak hanya memperoleh ijazah, tetapi mempunyai kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah,” ungkap Filep.
Kemudian, Filep yang akrab disapa Pace Jas Merah itu mengatakan, di sejumlah kunjungan mendapati bahwa Teluk Bintuni menjadi daerah yang membutuhkan perhatian khusus karena wilayahnya memiliki pusat-pusat pertumbuhan ekonomi strategis tetapi masih menghadapi tantangan pemerataan layanan pendidikan.
PIP 2026 di daerah ini telah menjangkau 5.059 peserta didik dengan nilai sekitar Rp3,08 miliar. Pelaksanaan SPMB 2026 juga telah berjalan. Di SD Negeri 02 Teluk Bintuni, proses penerimaan murid baru bahkan dilakukan secara luring untuk menghindari hambatan teknologi dan memastikan masyarakat dapat mengakses layanan pendidikan.
“Bagi Teluk Bintuni, kami menekankan pentingnya menghubungkan pendidikan dengan kebutuhan daerah, termasuk pendidikan vokasi, teknologi, keterampilan kerja, digitalisasi dan kebutuhan tenaga terampil pada sektor industri serta pembangunan daerah,” urainya.
Selanjutnya, PIP 2026 di Kabupaten Kaimana telah menjangkau 826 peserta didik dengan nilai sekitar Rp413,1 juta. Selain PIP, Kaimana menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian dalam digitalisasi pembelajaran. BPMP Papua Barat melaksanakan bimbingan teknis implementasi digitalisasi pembelajaran dan pemanfaatan Rumah Pendidikan di Kabupaten Kaimana.
“Kami apresiasi program ini karena penting untuk mengurangi kesenjangan akses pembelajaran berkualitas, terutama bagi sekolah yang menghadapi keterbatasan sumber belajar dan tenaga pendidik,” sebutnya.
Sementara itu, PIP 2026 di Teluk Wondama menjangkau 916 peserta didik dengan nilai sekitar Rp441,83 juta. Menurutnya, untuk wilayah seperti Teluk Wondama, prioritas pendidikan harus ditekankan pada akses, pemerataan guru, sarana-prasarana, digitalisasi, PIP dan keberlanjutan pendidikan anak sampai jenjang menengah.
Filep menilai kebijakan pendidikan di daerah kepulauan tidak dapat menggunakan pendekatan yang sama dengan wilayah perkotaan.
“Sekolah di wilayah kepulauan harus mendapatkan afirmasi sesuai kondisi geografisnya. Jangan sampai jarak dan keterbatasan transportasi jadi kendala anak Papua Barat kehilangan hak untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas,” kata Filep.
Di Manokwari Selatan, PIP 2026 telah menjangkau 737 peserta didik dengan nilai sekitar Rp386,4 juta. Manokwari Selatan juga menjadi bagian dari sasaran penguatan digitalisasi pembelajaran. Sebelumnya BPMP Papua Barat mengadvokasi dukungan digitalisasi bagi sekolah-sekolah di Manokwari dan Manokwari Selatan, termasuk pemanfaatan perangkat pembelajaran digital.
“Program di daerah ini perlu diarahkan pada peningkatan kualitas guru, pemerataan sarana pendidikan, digitalisasi, PIP, serta penjaminan mutu sekolah,” katanya menambahkan.
Untuk Pegunungan Arfak, dibutuhkan pendekatan afirmatif karena karakter geografis dan tantangan aksesnya berbeda dengan kabupaten lain. PIP 2026 di daerah ini telah menjangkau 864 peserta didik dengan nilai sekitar Rp432,38 juta.
“Pegaf tidak dapat diperlakukan sama persis dengan daerah yang akses infrastrukturnya sudah maju. Dibutuhkan kebijakan afirmatif agar anak-anak di wilayah pegunungan memperoleh kesempatan pendidikan yang setara,” ujar Filep.(jp/rls).
