Jakarta Mau Bawa Papua ke Mana?” Mambieuw Soroti Pengawasan Dana Otsus
MANOKWARI, JAGATPAPUA.com — Ketua Kesatria Parlemen Jalanan (Parjal) Papua Barat, Ronald Mambieuw mengkritik kebijakan pemerintah pusat terkait penertiban dan pengawasan pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) di Papua.
Menurut Ronald, dana Otsus sejak awal dihadirkan sebagai bagian dari kebijakan khusus pemerintah pusat terhadap Papua agar tetap berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun, belakangan pola pengelolaan dana tersebut dinilai semakin dikendalikan pemerintah pusat.
“Dulu dana Otsus diberikan secara global sesuai kebutuhan daerah. Tetapi sekarang dana itu sudah dikapling sesuai agenda pusat. Ini menimbulkan pertanyaan, sebenarnya Jakarta mau membawa Papua ke mana,” ujar Ronald dalam keterangannya.
Ia menilai Papua sebagai daerah dengan status lex specialis seharusnya diberikan kewenangan lebih luas dalam mengelola dana Otsus sesuai kondisi sosial, budaya dan karakter masyarakat Papua.
Menurutnya, pola pelayanan masyarakat di Papua berbeda dengan daerah lain di Indonesia, termasuk dalam pelayanan sosial yang dilakukan pejabat daerah terhadap masyarakat dari kampung maupun pulau-pulau terpencil.
“Jakarta perlu memahami bahwa karakter, budaya dan adat Papua berbeda dengan Jakarta. Banyak pelayanan kemasyarakatan dilakukan secara langsung dan tidak semuanya bisa dibuktikan dengan administrasi formal seperti kuitansi,” katanya.
Ronald juga meminta pemerintah pusat memberi kepercayaan penuh kepada pemerintah daerah Papua sebagai perpanjangan tangan negara dalam mengelola dana Otsus, tanpa terlalu banyak pembatasan administratif yang dinilai justru mempersulit pelayanan kepada Orang Asli Papua (OAP).
“Kami minta jangan terlalu memaksakan pola pengelolaan dari pusat yang tidak sesuai dengan kondisi Papua. Daerah khusus harus tetap diperlakukan secara khusus,” tegasnya.
Ia bahkan mengingatkan bahwa jika kekhususan Papua terus dibatasi, maka kondisi tersebut dapat memicu kekecewaan masyarakat Papua terhadap implementasi Otonomi Khusus.
Selain itu, Ronald menyoroti kondisi kemiskinan di Papua Barat yang menurutnya masih tinggi meskipun dana Otsus terus dikucurkan pemerintah pusat.
“Papua Barat saat ini masih masuk urutan provinsi termiskin. Karena itu pola penyaluran dana Otsus harus dievaluasi dan kewenangan pengelolaannya diberikan lebih luas kepada Papua sesuai budaya, adat dan karakter masyarakat Papua,” tandasnya. (jp/jn)
