DPR PBPemprov PBPolitikProvinsi Papua Barat

DPRP Papua Barat dan MRPB Terima Aspirasi Penolakan PSN dan Militerisme di Papua

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com — Massa aksi yang tergabung dalam Solidaritas Rakyat Papua Barat Bergerak menyerahkan dokumen aspirasi penolakan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan militerisme di Tanah Papua kepada Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) dan DPR Papua Barat, Kamis (7/5/2026).

Penyerahan aspirasi tersebut berlangsung di kawasan lampu merah Haji Bauw, Kabupaten Manokwari, dan diterima langsung oleh Ketua MRPB, Judson Ferdinandus Waprak, bersama Wakil I DPR Papua Barat, Petrus Makbon.

Dalam dokumen aspirasi yang disampaikan, ratusan Massa menolak berbagai proyek investasi dan aktivitas yang dinilai merusak lingkungan hidup serta mengancam ruang hidup masyarakat adat di Tanah Papua.

Selain menolak PSN dan militerisme, massa aksi juga menyuarakan penolakan terhadap aktivitas pertambangan ilegal, pembalakan hutan, serta keberadaan militer non-organik di Papua.

Mereka turut mendesak pemerintah untuk segera menarik aparat militer dari sejumlah wilayah konflik, menghentikan pembangunan proyek yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat adat, hingga menyelesaikan berbagai persoalan pengungsian di Papua.

Ketua MRPB, Judson Ferdinandus Waprak, saat menerima aspirasi massa menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti tuntutan tersebut bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat.

“Kami akan menyikapi aspirasi ini dalam agenda bersama gubernur,” ujar Judson di hadapan massa aksi.

Sementara itu, Wakil I DPR Papua Barat, Petrus Makbon, mengatakan seluruh aspirasi yang diterima akan diteruskan hingga ke pemerintah pusat agar mendapat perhatian serius.

“Aspirasi ini akan kami sampaikan hingga ke pusat,” kata Petrus Makbon.

Dalam penyampaian sikapnya, massa aksi juga memberikan tenggat waktu selama dua minggu kepada pemerintah dan para pihak terkait untuk memberikan hasil atau tindak lanjut atas tuntutan yang telah disampaikan.

Aksi demonstrasi tersebut sebelumnya dilakukan oleh ratusan mahasiswa dan elemen masyarakat di sejumlah titik di Manokwari, yakni lampu merah Sanggeng, lampu merah Haji Bauw, dan depan Kampus UNIPA, dengan pengawalan aparat kepolisian. (jp/jn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button

Hati-hati salin tanpa izin kena UU no.28 Tentang Hak Cipta