MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Luas wilayah yang masuk dalam kawasan Kumuh di Kabupaten Manokwari diperkirakan seluas 166,81 hektar dan tersebar di 10 kelurahan dan Kampung.
Hal itu diungkapkan Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Papua Barat Marsudi, ST.,SE.MM, saat meletakan batu pertama pembangunan permukiman kumuh program padat karya, Selasa (14/7/2020) di Kelurahan Padarni Manokwari.
“Dalam rangka padat karya program kotaku di tanah Papua, sudah dilakukan proses, sehingga hari ini kita bisa sama-sama menyaksikan pelatakan batu pertama sebagai tanda dimulainya kegiatan program padat karya kota tanpa kumuh di Manokwari,” ujarnya.
“Secara nasional tujuannya adalah untuk mendukung gerakan 100 kosong 100 dan 100 persen air bersi dan 0 persen kawasan kumuh dan 100% kita punya sanitasi yang layak,” sambungnya.
Untuk tahun ini padat karya dikhususkan dalam rangka mendukung situasi Pandemi Covid-19 di tanah Papua, khususnya Manokwari karena perekonomian masyarakat tidak berjalan maksimal.
“Kami dari Kementrian PUPR diminta untuk melakukan percepatan pekerjaan padat karya yang banyak melibatkan masyarakat, supaya masyarakat mendapat pekerjaan dan penghasilan,” sebutnya.
Selain itu, dia mengatakan cipta karya khususnya di Balai Prasarana permukiman wilayah Papua Barat, tahun 2020, mendapat penugasan untuk melakukan percepatan di kegiatan padat karya, baik air bersi, sanitasi ataupun jalan lingkungan sesuai kebutuhan dan direncanakan dan diawasi oleh masyarakat sendiri.
“Karena ekonomi kita sedang menurun saat Pandemi, mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan yang nyaman, bersih dan sehat sesuai standar kesehatan,” ucapnya.
Dia juga menghimbau kepada KSN (kelompok swadaya masyarakat) yang sudah dibentuk untuk selalu menjalankan protokol kesehatan mulai dari jaga jarak, pake masker, dan selalu mencuci tangan dan memberikan contoh yang baik bagi lingkingannya.
Ditambahkan kegiatan oleh Balai Prasarana Permukiman ini akan dilakukan di beberapa lokasi dan bukan hanya di Manokwari, tetapi untuk program kotaku dilakukan juga di kota Sorong dan Kaimana.
“Masing-masing kabupaten mendapat dana sebesar Rp 1 Miliar untuk tahap pertama dicairkan 80 persen atau Rp700 juta dan sisanya akan di cairkan setelah progres mencapai 80 persen,” tandasnya.(alb)
