Filep Wamafma Dorong Implementasi Pelayanan Satu Atap Di Setiap RS Dan Puskesmas Di PB
MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Ketua Komite III DPD RI Dr Filep Wamafma SH.,M. Hum mendorong penerapan pelayanan satu atap di setiap Pusat pelayanan Kesehatan baik Rumah Sakit (RS) dan Puskesmas di Papua Barat.
Hal itu ditekankan Filep Wamafma dalam Forum Komunikasi dan Kemitraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Provinsi Papua Barat yang digelar BPJS bersama Pemprov Papua Barat pada Selasa (18/3/2025).
Pelayanan satu pintu yang dimaksudkan Senator asal Papua Barat ini adalah ada ruangan khusus yang disiapkan Rumah sakit atau Puskesmas untuk pelayanan BPJS, Jasa Raharja, dan Tenaga Kerja.
Implementasi pelayanan Satu Atap tersebut tentu akan mempermudah masyarakat yang masuk dalam kepesertaan JKN KIS untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari segi pengurusan administrasi.
“Dalam sambutan saya tadi (red), saya tekankan terkait pelayanan satu atap, semua Rumah Sakit dan Puskesmas sudah ada pelayanan BPJS, Jasa Raharja, Tenaga Kerja, jadi ketika ada problem pelayanan di Rumah Sakit atau Puskesmas yang terkait dengan administrasi pasien tidak perlu jauh-jauh mengurus administrasi tetapi sudah ada semua di Rumah Sakit,”kata Senator Filep Wamafma
“Karena kenyataan yang dialami masyarakat selama ini, jika ada jenis Penyakit yang tidak ter-cover dalam BPJS pasien dengan kondisi sakit harus antri lagi di dinas sosial dan tempat-tempat yang bisa diminta bantuan, ” ujarnya
Menurut Filep Wamafma, dengan zaman teknologi saat ini maka pelayanan satu pintu tentu telah menjadi Icon umum. Ia optimis Pelayanan satu atap akan menjadi atensi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat untuk kemudian disetujui.
Ia mendorong agar pelayanan satu atap dapat diterapkan dalam tahun 2025 ini di setiap Puskesmas dan RS yang ada di wilayah kota.
“Jadi tidak ada lagi orang ke BPJS ditolak, ke Dinas Sosial ditolak lagi kemudian akan membuat pasien itu putus asa padahal dia membutuhkan keselamatan. Saya pikir dalam situasi seperti ini Administrasi diabaikan dulu pelayanan kesehatan itu jauh lebih penting,”cetusnya.
Sementara Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mengatakan setuju dengan Pelayanan satu Pintu yang disampaikan oleh Ketua Komite III DPD RI. Menurut Dominggus OPD sudah harus menerjemahkan ini.
“Sejak periode pertama pemerintahan saya dan pak wakil Gubernur, selalu saya sampaikan ke OPD Kalau Gubernur bicara satu kata, menjadi tugas OPD untuk menerjemahkan itu menjadi seribu kata, kalau Gubernur bicara satu kalimat OPD terjemahkan 1000 kalimat,”tegas Gubernur
Ia juga mengatakan menerima saran baik dari Ketua Komite III DPD RI Filep Wmafma terkait pelayanan Satu atap.
“Kita bisa implementasikan pelayanan satu atap, Badan Pengelolaan Keuangan, Dinas Kesehatan dan rumah sakit coba diterjemahkan dan dilaksanakan,” kata Gubernur Dominggus.(jp/cr01)
