40 Hari Perpanjangan Penahanan Desty-Petra Dipersoalkan, Ini Jawaban Kejati Papua Barat
Kejati Papua Barat berpandangan bahwa tindakan perpanjangan penahanan tersebut memiliki dasar kewenangan yang jelas.

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com– Kejaksaan Tinggi Papua Barat menegaskan bahwa penerbitan surat perpanjangan penahanan terhadap Desty Marenska Thenu dan Petra Timotius Pattipelohy alias Petra telah dilakukan sesuai ketentuan hukum acara pidana.
Penegasan itu disampaikan melalui jawaban Turut Termohon dalam sidang praperadilan Nomor 13/Pid.Pra/2026/PN Mnk di Pengadilan Negeri Manokwari Selasa (17/11/2026).
Dalam persidangan tersebut, Jaksa Joko Suryanto, selaku kuasa hukum Turut Termohon Kejaksaan Tinggi Papua Barat, membantah dalil-dalil keberatan yang diajukan para pemohon melalui kuasa hukumnya.
Salah satu pokok keberatan yang dipersoalkan pihak pemohon adalah keabsahan tindakan perpanjangan penahanan terhadap kedua tersangka. Kuasa hukum Desty dan Petra menilai perpanjangan penahanan tersebut tidak memenuhi persyaratan formil, materiil, objektif, maupun subjektif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Namun, Kejati Papua Barat berpandangan bahwa tindakan perpanjangan penahanan tersebut memiliki dasar kewenangan yang jelas.
Joko Suryanto menjelaskan, kewenangan Kejaksaan dalam perkara ini bukan menetapkan tersangka, melakukan penangkapan, ataupun menerbitkan surat perintah penahanan awal. Kewenangan tersebut berada pada penyidik kepolisian.
Adapun peran Kejaksaan, menurut dia, terbatas pada pemberian perpanjangan penahanan atas permohonan penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 102 ayat (2) KUHAP. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada Penuntut Umum untuk memberikan perpanjangan penahanan paling lama 40 hari setelah menerima permohonan dari penyidik.
“Pemberian perpanjangan penahanan bukan merupakan tindakan mengambil alih kewenangan penyidik, melainkan mekanisme pengawasan dan pengendalian secara yuridis terhadap kelanjutan pembatasan kemerdekaan seseorang dalam proses penyidikan,” demikian substansi argumentasi Turut Termohon dalam jawabannya.
Kejati Papua Barat juga mengungkapkan bahwa sebelum menerbitkan surat perpanjangan penahanan, pihaknya telah menerima permohonan resmi dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Papua Barat pada 12 Oktober 2026.
Permohonan tersebut masing-masing diajukan untuk Petra Timotius Pattipelohy melalui surat Nomor B/43.8/X/RES.1.6/2026/Ditreskrimum dan untuk Desty Marenska Thenu melalui surat Nomor B/44.8a/X/RES.1.6/2026/Ditreskrimum.
Menurut Kejati, penyidik menyampaikan bahwa proses penyidikan belum selesai dan masih membutuhkan waktu untuk melanjutkan pemeriksaan tersangka serta melengkapi alat bukti. Penyidik juga disebut telah melampirkan resume sementara hasil penyidikan atau laporan perkembangan penyidikan sebagai bahan pertimbangan.
Berdasarkan permohonan tersebut, Kejati Papua Barat menerbitkan dua surat perpanjangan penahanan pada 14 Oktober 2026. Untuk Petra, diterbitkan Surat Nomor B-201/R.2.4/Enz.1/10/2026. Sedangkan untuk Desty diterbitkan Surat Nomor B-200/R.2.4/Enz.1/10/2026. Kedua surat tersebut menetapkan perpanjangan penahanan selama 40 hari, terhitung sejak 16 Oktober hingga 24 November 2026.
Kejaksaan menilai penerbitan surat itu dilakukan sebelum masa penahanan awal berakhir pada 15 Oktober 2026. Karena itu, menurut Turut Termohon, tidak terdapat kekosongan masa penahanan maupun pemberlakuan perpanjangan secara surut. Selain mempersoalkan aspek kewenangan dan jangka waktu, Kejati Papua Barat juga menjelaskan dasar objektif penahanan terhadap kedua pemohon.
Dalam jawabannya, Kejaksaan menyebut para pemohon disangkakan melakukan tindak pidana terkait peristiwa meninggalnya seseorang di Kampung Sisrang, Distrik Aggi Gida, Kabupaten Pegunungan Arfak, pada 18 Juli 2026. Pasal yang disangkakan adalah Pasal 458 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan/atau Pasal 466 ayat (3) juncto Pasal 20 huruf c KUHP.
Kejaksaan berpendapat bahwa ancaman pidana dalam kedua ketentuan tersebut telah memenuhi kualifikasi tindak pidana yang memungkinkan dilakukannya penahanan berdasarkan Pasal 100 ayat (1) KUHAP.
Meski demikian, Joko Suryanto menegaskan bahwa penahanan tidak semata-mata dapat didasarkan pada beratnya ancaman pidana. Menurut jawaban Turut Termohon, ketentuan Pasal 100 ayat (5) KUHAP juga mensyaratkan adanya minimal dua alat bukti yang sah serta keadaan tertentu yang menjadi alasan subjektif dilakukannya penahanan.
Keadaan tersebut antara lain risiko melarikan diri, menghilangkan barang bukti, menghambat pemeriksaan, mengulangi tindak pidana, atau memengaruhi saksi.
Kejaksaan menyatakan telah melakukan penelitian terhadap permohonan perpanjangan penahanan beserta dokumen perkembangan penyidikan yang disampaikan penyidik.
Meski demikian, substansi mengenai terpenuhi atau tidaknya alasan subjektif penahanan tetap menjadi salah satu aspek penting yang dipersoalkan dalam pengujian praperadilan.
Dalam kesimpulannya, Turut Termohon meminta hakim tunggal praperadilan menolak seluruh permohonan para pemohon sepanjang ditujukan kepada Kejaksaan Tinggi Papua Barat.
Kejaksaan berpendapat bahwa penerbitan kedua surat perpanjangan penahanan tersebut merupakan pelaksanaan kewenangan yang diberikan undang-undang, sepanjang persyaratan formil dan materiil penahanan dapat dibuktikan berdasarkan dokumen yang sah.(jp/ask).










