BPK Papua Barat Gandeng Media Kawal Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah
Sepanjang 2026, BPK Perwakilan Papua Barat melaksanakan sejumlah pemeriksaan, mulai dari pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah, pemeriksaan kinerja, hingga pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com– Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Papua Barat menggandeng insan pers untuk memperkuat pengawasan publik terhadap pengelolaan keuangan negara dan daerah. Upaya itu dilakukan melalui kegiatan Media Workshop dan Gathering di Auditorium BPK RI Perwakilan Papua Barat, Manokwari, Rabu, (18/11/2026).
Kegiatan tersebut tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi antara lembaga pemeriksa keuangan dan wartawan. BPK juga berupaya membangun kesamaan pemahaman mengenai hasil pemeriksaan agar informasi yang sampai kepada masyarakat tidak menimbulkan penafsiran keliru.
Kepala Sekretariat Perwakilan BPK RI Papua Barat, Indra Priyo Suseno, membuka kegiatan sekaligus menyampaikan materi mewakili Kepala Perwakilan BPK Papua Barat, Agus Priyono, yang belum dapat menghadiri pembukaan dan dijadwalkan bergabung pada Kamis, 19 November 2026.
Dalam sambutan tertulis Kepala Perwakilan BPK, Indra mengatakan media memiliki posisi strategis dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Pers, menurut dia, bukan hanya bertugas menyampaikan informasi, melainkan juga berperan membentuk pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara.
“Hasil pemeriksaan yang berkualitas tidak akan berdampak optimal tanpa pemahaman publik yang utuh. Di sinilah peran media sangat strategis,” kata Indra.
Sepanjang 2026, BPK Perwakilan Papua Barat melaksanakan sejumlah pemeriksaan, mulai dari pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah, pemeriksaan kinerja, hingga pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
Pemeriksaan tersebut mencakup Pemerintah Provinsi Papua Barat dan tujuh pemerintah kabupaten, yakni Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Fakfak, dan Kaimana.
Di tengah luasnya cakupan pemeriksaan itu, ketepatan pemberitaan menjadi perhatian BPK. Sejumlah istilah teknis dalam hasil pemeriksaan, seperti opini BPK, tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, dan kerugian daerah, dinilai membutuhkan pemahaman yang memadai agar tidak disalahartikan.
Indra mengatakan workshop tersebut menjadi ruang dialog antara BPK dan jurnalis untuk membahas persoalan teknis sekaligus menyerap masukan dari media. BPK berharap pemberitaan mengenai pengelolaan keuangan daerah dapat disajikan secara akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami membuka ruang diskusi untuk menyerap aspirasi dan masukan dari insan pers demi meningkatkan kualitas penyampaian informasi publik,” ujarnya.
Selain workshop, kegiatan tersebut dikemas dalam bentuk media gathering. BPK berharap pertemuan informal itu dapat mempererat hubungan kelembagaan dengan wartawan, sekaligus membuka ruang komunikasi yang lebih intensif di tengah dinamika kerja jurnalistik.
Indra juga menyinggung tekanan pekerjaan dan tenggat waktu yang dihadapi jurnalis dalam menjalankan tugas peliputan. Karena itu, kegiatan gathering diharapkan menjadi kesempatan bagi kedua pihak untuk membangun komunikasi dalam suasana yang lebih terbuka dan kekeluargaan.
Pembukaan kegiatan berlangsung hangat. Indra menyampaikan pantun penyemangat kepada para jurnalis sebelum secara resmi membuka Media Workshop dan Gathering BPK RI Perwakilan Papua Barat Tahun 2026.
Ia berharap hubungan dengan media tidak berhenti pada komunikasi saat publikasi kegiatan atau penyampaian hasil pemeriksaan. Kemitraan tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya memperluas akses informasi dan memperkuat kontrol masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah.(jp/alb).










