Wabup Mugiyono Tegaskan Disiplin ASN, Kinerja Pejabat Manokwari Akan Dievaluasi Berkala
Para pejabat tidak terjebak dalam euforia setelah mendapatkan jabatan, tetapi segera membangun komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dengan pimpinan maupun jajaran di bawahnya.
MANOKWARI, JAGATPAPUA.com — Wakil Bupati Manokwari, H. Mugiyono, S.Hut., M.Ling., menegaskan pentingnya kedisiplinan, integritas, dan peningkatan kinerja seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari.
Penegasan tersebut disampaikan Mugiyono saat memberikan arahan kepada jajaran aparatur pemerintah daerah. Ia meminta seluruh ASN dan PPPK tidak hanya menunjukkan kinerja ketika berada dalam pengawasan pimpinan, tetapi memiliki kesadaran dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara.
Menurutnya, kehadiran dalam apel maupun pelaksanaan tugas kedinasan merupakan bagian dari bentuk disiplin sekaligus cerminan integritas seorang pegawai.
“Bukan bekerja hanya ketika diawasi atau ada CCTV. Ingatlah bahwa setiap sumpah jabatan yang kita ucapkan melibatkan Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan melihat di mana pun kita berada,” tegas Mugiyono.
Mugiyono juga menyinggung pelantikan dan mutasi lebih dari 300 pejabat di lingkungan Pemkab Manokwari, mulai dari pejabat administrator, pengawas hingga Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
Ia menjelaskan, proses rotasi dan mutasi tersebut merupakan bagian dari penyegaran organisasi melalui mekanisme tour of duty dan tour of area. Karena itu, pejabat yang baru dilantik diminta segera menyesuaikan diri dengan tugas dan tanggung jawab baru.
Mugiyono mengingatkan agar para pejabat tidak terjebak dalam euforia setelah mendapatkan jabatan, tetapi segera membangun komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dengan pimpinan maupun jajaran di bawahnya.
“Jangan sampai setelah dilantik kemudian merasa sudah selesai. Justru setelah dilantik, tugas dan tanggung jawab semakin besar,” ujarnya.
Lebih lanjut, Mugiyono menegaskan bahwa pemerintah daerah akan melakukan evaluasi terhadap kinerja para pejabat secara berkala. Evaluasi dapat dilakukan dalam kurun waktu enam bulan apabila ditemukan persoalan atau pejabat dinilai tidak mampu menjalankan tugas sesuai ketentuan.
Ia mengatakan, evaluasi tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan setiap pejabat benar-benar mampu menjalankan amanah jabatan dan memberikan kontribusi terhadap pencapaian target pembangunan daerah.
Mugiyono bahkan mengingatkan bahwa ASN maupun PPPK yang terbukti tidak memenuhi ketentuan kepegawaian atau melakukan pelanggaran berat dapat dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku.
Ia menyebut, pemerintah daerah juga telah berkoordinasi dengan tenaga ahli di bidang hukum untuk memastikan setiap langkah terkait pembinaan dan penegakan disiplin kepegawaian dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kalau ada yang melanggar aturan berat, tentu ada konsekuensinya. Bisa saja diberhentikan sesuai ketentuan, bukan hanya didemosi,” tegasnya.
Wakil Bupati juga mendorong seluruh jajaran birokrasi membangun kerja sama tim yang kuat, mulai dari pimpinan daerah, kepala dinas, kepala badan, kepala bidang hingga kepala seksi.
Menurutnya, keberhasilan maupun kegagalan dalam menjalankan program pemerintahan tidak dapat dibebankan hanya kepada satu orang. Karena itu, setiap aparatur harus memahami tugas dan tanggung jawabnya serta mampu bekerja secara kolektif.
“Jadikan diri kita sebagai bagian dari penyebab keberhasilan pembangunan di Kabupaten Manokwari, bukan sebaliknya,” katanya.
Mugiyono kemudian meminta seluruh jajaran Pemkab Manokwari meningkatkan kecepatan kerja, memperkuat koordinasi, menjaga integritas, serta memastikan setiap program dan anggaran pemerintah dilaksanakan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia menekankan, penyerapan anggaran tidak boleh hanya berorientasi pada realisasi administrasi, tetapi harus mampu menghasilkan program pembangunan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Manokwari.
“Semua harus bekerja dengan sungguh-sungguh, membangun koordinasi dan memastikan apa yang dikerjakan pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya.(jp/ask).