Teluk Bintuni Jadi Klaster Baru Ekowisata Mangrove Papua Barat

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com– Pengembangan ekowisata mangrove di Kabupaten Teluk Bintuni diproyeksikan menjadi salah satu klaster baru pariwisata di Papua Barat.

Potensi tersebut kini mulai diakomodir Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi (RIPPAPROV) Papua Barat.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Papua Barat, Jafar Werfete mengatakan, pengembangan ekowisata mangrove Teluk Bintuni menjadi salah satu agenda baru yang dimasukkan dalam dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan provinsi.

“Dengan dukungan teman-teman di DPR, dalam RIPPAPROV kita mengakomodir klaster pengembangan ekowisata mangrove di Teluk Bintuni,” kata Jafar kepada wartawan di Manokwari, Selasa (6/10/2026). 

Menurutnya, klaster ekowisata mangrove tersebut merupakan salah satu pendekatan baru dalam penyusunan RIPPAPROV Papua Barat. Sebelumnya, kawasan tersebut belum secara khusus ditempatkan sebagai klaster pengembangan pariwisata dalam dokumen perencanaan provinsi.

Ia menjelaskan, pemerintah bersama pihak terkait juga telah melakukan pengumpulan data di sejumlah kawasan mangrove yang diproyeksikan menjadi lokasi pengembangan ekowisata di Teluk Bintuni.

“Ini menjadi salah satu klaster baru dalam RIPPAPROV kali ini. Teman-teman juga sudah mengambil data di kawasan yang akan menjadi fokus pengembangan ekowisata mangrove di Teluk Bintuni,” ujarnya.

Selain Teluk Bintuni, Pemprov Papua Barat juga memberikan perhatian terhadap pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Pegunungan Arfak (Pegaf).

Menurut Jafar, karakteristik Pegaf yang memiliki kekayaan budaya serta potensi keanekaragaman hayati, khususnya burung endemik, menjadi dasar pengembangan pariwisata yang lebih menonjolkan wisata budaya dan wisata berbasis alam.

“Khusus untuk Pegunungan Arfak, kita dorong tetap pada wisata budaya. Potensi budayanya masih cukup kaya, kemudian wisata burung juga cukup baik. Itu yang sedang kita dorong,” jelasnya.

Jafar mengatakan, arah pengembangan tersebut sejalan dengan kebijakan pembangunan daerah yang menempatkan Pegunungan Arfak dan kawasan Teluk Triton sebagai dua klaster yang mendapat perhatian khusus dalam pengembangan pariwisata Papua Barat.

Namun, ia menegaskan bahwa fokus terhadap dua kawasan tersebut tidak berarti pemerintah mengabaikan potensi destinasi wisata lainnya di Papua Barat.

“Bukan berarti yang lain tidak kita bangun. Semua tetap kita perhatikan,” kata Jafar.

Dalam RIPPAPROV, kata Jafar, pemerintah provinsi juga mengarahkan penguatan destinasi melalui pendekatan satu daya tarik wisata (DTW) dan satu kampung wisata di setiap kabupaten.

Konsep tersebut diarahkan untuk mendorong destinasi yang telah memiliki potensi agar dapat berkembang menjadi destinasi yang lebih kompetitif atau “naik kelas”.

“Di RIPPAPROV kita mengakomodir satu DTW dan satu kampung wisata di setiap kabupaten untuk ditingkatkan pengembangannya, sehingga menjadi destinasi atau kampung wisata yang naik kelas,” ungkapnya.

Meski demikian, Jafar menekankan bahwa pengembangan destinasi wisata tetap menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten sebagai pemilik kewenangan atas destinasi di wilayahnya.

Pemerintah provinsi, lanjut dia, lebih diarahkan untuk memberikan intervensi dalam bentuk dukungan pengembangan, peningkatan kualitas destinasi, serta penguatan daya saing pariwisata.

“Sebetulnya tanggung jawab untuk memulai atau mengembangkan destinasi ada di kabupaten karena itu menjadi kewenangan kabupaten. Intervensi kita adalah mendorong pengembangan dan meningkatkan daya saing destinasi tersebut,” jelas Jafar.

Sementara itu, untuk Kabupaten Manokwari Selatan, Disbudpar Papua Barat juga telah melakukan pendataan terhadap potensi wisata mangrove yang ada di daerah tersebut.

Namun, Jafar meluruskan bahwa kawasan yang menjadi fokus pengembangan bukanlah kawasan Gunung Botak, melainkan ekosistem mangrove di wilayah Oransbari.

“Untuk mangrove di Manokwari Selatan, staf kita sudah melakukan pendataan. Tetapi yang menjadi fokus klaster pengembangan di Mansel bukan di Gunung Botak, melainkan mangrove yang ada di Oransbari,” tegasnya.

Menurut Jafar, kawasan mangrove Oransbari dinilai lebih siap untuk dikembangkan sebagai destinasi ekowisata. Salah satu pertimbangannya adalah adanya dukungan pemerintah daerah setempat yang telah mengalokasikan anggaran untuk pengembangan kawasan tersebut.

“Informasinya, kawasan mangrove di Oransbari lebih siap untuk dikembangkan. Pemda sendiri juga sudah mengeluarkan cukup banyak anggaran untuk pengembangan wisata mangrove di sana. Karena itu, mereka juga setuju untuk terus kita dorong dan bantu pengembangannya,” tutup Jafar.(jp/ask).