Kejati PB Optimis 2022 Raih Predikat WBK, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi Wakil Kejagung
MANOKWARI,JAGATPAPUA.com-Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat menyatakan siap menindak lanjuti rekomendasi Wakil kejaksaan agung RI terkait faktor yang mengakibatkan kegagalan meraih predikat dalam pembangunan ZI menuju WBK-WBBM.
Hal itu diungkapkan Kepala Kejati Papua Barat Juniman Hutagaol SH.MH usai memimpin Apel Integritas penguatan komitmen bersama pembangunan zona integritas menuju wilayah Bebas Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Pada kejaksaan tinggi Papua Barat, Kamis (14/4/2022).
Rekomendasi tersebut diantaranya, membangun komunikasi lebih intensif dengan pengguna layanan stakeholder sehingga mengurangi GAP antara kualitas layanan dan integritas layanan.
Juga mengelola manajemen media dengan tujuan untuk menyebarluaskan perubahan kepada masyarakat dan stakeholder lainnya sehingga terciptanya persepsi positif dari pengguna layanan.
Serta meningkatkan kualitas pelayanan dan monev secara berkala terhadap survey kepuasan masyarakat untuk dijadikan dasar perbaikan pelayanan yang berkelanjutan dan meningkatkan strategi komunikasi setiap unit kerja untuk menjelaskan kepada pengguna layanan atas berbagai upaya perbaikan yang telah dilakukan dalam meningkatkan kualitas layanan dan integritas organisasi.
“Saya berharap tahun 2022 ini Kejati Papua Barat bisa mendapatkan predikat WBK. Kebetulan beberapa waktu lalu ada surat dari Kejagung selaku tim penilai pusat bahwa untuk Papua barat ada beberapa poin faktor yang mengakibatkan kegagalan dimaksud. Dan juga tidak hanya menyebutkan faktor apa yang mengakibatkan kegagalan juga merekomendasikan apa sikap yang harus diambil sehingga kegagalan itu bisa tidak terulang lagi,”urai Kejati
Makanya secara khusus saya minta kepada ketua tim Pokja dan seluruh penanggung jawab 6 area perubahan untuk mencermati surat wakil jaksa agung tersebut.
“Jika dipedomani maka tentu saya berharap kita akan meraih impian. Terutama dalam hal penyebar luasan informasi. Setelah Pencanangan ZI menuju WBK-WBBM ini harus segera disebarluaskan ke publik melalui media. Dan tidak hanya pencanangannya, semua yang dilakukan berkaitan dengan WBK harus dipublikasikan media,”tandas Kejati Papua Barat
Ia mengakui, dengan usia Kejati Papua Barat saat ini baru 2 tahun 2 bulan, dalam pelayanan tugas, tidak kalah dengan satker Kejati lain yang sudah lebih dahulu ada dan eksis.
“Malah kita bisa menyamai. Tetapi untuk pembangunan ZI mau tak mau sarana dan prasarana harus memadai, jika kantor masih bersifat sementara bagaimana mau bangun sarana dan prasarana secara maksimal. Tetapi kita tidak boleh kendor atau patah semangat, seoptimal ya sarpras kita buatkan walaupun kantor kita masih bersifat sementara,”tandas Hutagaol.(jp/ask)
