Tiga Warga Sipil Korban Penembakan Maybrat Dievakuasi ke RSUD Sele Be Solu, Tokoh Adat Desak Investigasi Menyeluruh
Dua dari tiga korban merupakan perempuan, sementara satu lainnya laki-laki.
SORONG, JAGATPAPUA.com — Tiga warga sipil yang dilaporkan menjadi korban insiden penembakan di Kampung Ainot, sekitar kawasan pinggiran Sungai Kamundan, Kabupaten Maybrat, tiba di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sele Be Solu, Kota Sorong, Jumat (14/8/2026).
Ketiga korban masing-masing Silvester Assem, Selfiana Sory, dan Anike Fatie dievakuasi menggunakan ambulans untuk mendapatkan penanganan medis setelah mengalami luka tembak dalam insiden yang terjadi pada Kamis (13/8/2026).
Setibanya di RSUD Sele Be Solu, ketiganya langsung dibawa ke ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) untuk menjalani pemeriksaan dan penanganan medis lebih lanjut.
Anggota DPR Papua Barat Daya sekaligus Ketua Dewan Persekutuan Masyarakat Adat Shywa Wilayah Adat Maybrat dan Tambrauw, Willem Assem, turut berada di rumah sakit untuk menjemput dan memastikan kondisi para korban.
Willem sebelumnya mengecam keras insiden penembakan tersebut. Ia menyebut ketiga korban merupakan warga sipil asal Kampung Aifam, Distrik Aifat Timur Tengah, Kabupaten Maybrat.
Menurut Willem, dua dari tiga korban merupakan perempuan, sementara satu lainnya laki-laki. Ia juga menegaskan bahwa para korban bukan bagian dari kelompok bersenjata maupun organisasi yang disebutnya sebagai TPN-OPM.
“Yang menjadi korban adalah keluarga dekat saya dan warga dari kampung saya sendiri. Mereka masyarakat biasa, bukan bagian dari TPN-OPM,” tegas Willem dalam keterangannya kepada wartawan di Kota Sorong, Jumat (14/8/2026).
Willem mengatakan ketiga korban mengalami luka tembak dan sempat berada dalam kondisi kritis. Karena itu, ia meminta pemerintah dan aparat penegak hukum mengusut secara menyeluruh kronologi kejadian, termasuk alasan hingga terjadi penggunaan senjata terhadap warga sipil.
Ia menilai negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat, terutama warga yang menjalankan aktivitas sehari-hari di wilayahnya.
“Kalau NKRI harga mati, perlakuan aparat negara terhadap warga negara tidak boleh seperti ini. Pendekatan, perlindungan, dan pengayoman terhadap masyarakat harus diutamakan,” ujarnya.
Namun, terkait siapa yang melepaskan tembakan serta bagaimana kronologi lengkap kejadian tersebut, masih diperlukan penjelasan dan hasil penyelidikan resmi dari pihak berwenang.
Atas kejadian tersebut, Willem secara khusus meminta Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi keberadaan aparat keamanan yang bertugas di wilayah Maybrat, termasuk satuan tugas yang menjalankan operasi keamanan di daerah tersebut.
Ia bahkan meminta agar satuan atau personel yang dinilai menimbulkan keresahan masyarakat ditarik dari wilayah Maybrat.
“Saya minta Presiden Prabowo menarik aparat yang bertugas di Maybrat, terutama satgas. Kalau memang kehadiran mereka membuat masyarakat takut, segera tarik keluar dari bumi Maybrat,” katanya.
Menurut Willem, situasi keamanan di sejumlah wilayah Maybrat telah berdampak terhadap rasa aman masyarakat. Ia menyebut warga mulai khawatir menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk ketika pergi ke kebun.
“Jangan sampai masyarakat pergi ke kebun selalu dicurigai. Masyarakat harus merasa aman di tanahnya sendiri,” ujarnya.
Willem juga meminta persoalan tersebut tidak hanya ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Maybrat. Ia mendorong dibentuknya forum bersama yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk mengungkap fakta dan mencari solusi atas persoalan keamanan di wilayah tersebut.
Menurutnya, Bupati Maybrat perlu duduk bersama dengan Kapolda Papua Barat Daya, Pangdam XVIII/Kasuari, Gubernur Papua Barat Daya, DPR Papua Barat Daya, serta Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat Daya.
“Jangan diselesaikan sendiri. Semua harus duduk bersama, mencari tahu kesalahannya ada di mana dan siapa yang harus bertanggung jawab,” tegasnya.
Ia menilai penyelesaian kasus tidak cukup hanya dengan permintaan maaf apabila nantinya ditemukan adanya pelanggaran atau tindakan yang merugikan masyarakat sipil.
“Kami menolak kalau persoalan seperti ini pada akhirnya hanya berujung pada permintaan maaf. Masyarakat adat kami membutuhkan kejelasan, keadilan, dan pertanggungjawaban,” ujarnya.
Willem berharap insiden tersebut menjadi momentum bagi pemerintah dan aparat keamanan untuk mengevaluasi pendekatan keamanan di Maybrat, sekaligus membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap negara.(jp/red).
