Kekeringan Mulai Meluas, Orgenes Wonggor: Pemerintah Harus Bergerak Sebelum Dampak El Niño Makin Parah

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com— Menghadapi ancaman dampak El Niño yang berpotensi memicu kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), hingga krisis air dan pangan, Pemerintah Provinsi Papua Barat diminta segera mengambil langkah antisipasi secara terpadu.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Papua Barat, Orgenes Wonggor, Kamis (13/8/2026) mendesak Pemprov Papua Barat membentuk tim lintas sektor yang melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk menyusun langkah konkret menghadapi berbagai kemungkinan dampak El Niño.

Menurutnya, perubahan pola iklim dan kondisi cuaca ekstrem saat ini mulai dirasakan di sejumlah wilayah Papua Barat. Karena itu, pemerintah tidak boleh menunggu sampai dampaknya meluas dan menimbulkan persoalan yang lebih serius bagi masyarakat.

“El Niño ini akibat dari perubahan iklim. Beberapa daerah, terutama di Indonesia, mulai merasakan dampaknya, termasuk kita di Papua. Pemerintah harus segera melakukan antisipasi,” kata Orgenes.

Ia menilai, OPD terkait harus duduk bersama untuk menyusun pembagian tugas sekaligus memetakan wilayah yang memiliki potensi terdampak kekeringan, Karhutla maupun krisis air.

Menurutnya, sektor pertanian menjadi salah satu yang harus mendapat perhatian serius. Pemerintah perlu memastikan kesiapan lahan pertanian, ketersediaan air dan irigasi, serta menyiapkan langkah perlindungan terhadap kebun masyarakat yang berada di kampung-kampung, wilayah pesisir maupun daerah pedalaman.

“Misalnya pertanian, tanggung jawabnya seperti apa terhadap lahan dan irigasi. Kemudian bagaimana menyiapkan langkah untuk mengantisipasi kebun-kebun masyarakat di kampung, pesisir dan pedalaman agar tidak terdampak kekeringan,” ujarnya.

Orgenes mengingatkan, jika kekeringan berlangsung panjang dan lahan pertanian masyarakat ikut terbakar atau mengalami gagal panen, dampaknya tidak hanya terhadap ekonomi petani, tetapi juga dapat mengancam ketersediaan pangan masyarakat.

“Kalau sampai kebun-kebun ini terbakar atau semuanya sudah kering, pasti kelaparan bisa terjadi. Ini yang harus diantisipasi pemerintah sejak sekarang,” tegasnya.

Selain sektor pertanian dan pangan, Orgenes meminta pemerintah memperhatikan dampak El Niño terhadap kesehatan masyarakat. Kondisi kekeringan dan asap akibat Karhutla berpotensi menimbulkan persoalan kesehatan apabila tidak ditangani secara cepat dan terkoordinasi.

Karena itu, ia mendorong seluruh OPD yang memiliki tugas dan fungsi terkait, termasuk sektor kesehatan, pertanian, kehutanan, lingkungan hidup, pekerjaan umum serta penanggulangan bencana, untuk memiliki rencana kerja yang jelas.

“Ini bencana alam yang bisa saja terjadi, sehingga harus diantisipasi. Jangan sampai ketika dampaknya sudah besar, pemerintah baru bergerak,” katanya.

Belajar dari Ancaman Karhutla

Orgenes juga mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan sektor kehutanan dalam menghadapi potensi Karhutla. Menurutnya, kondisi panas dan kering dapat membuat kawasan hutan maupun lahan menjadi sangat mudah terbakar.

Ia mencontohkan kebakaran di kawasan wisata Gunung Bromo yang pernah menyebabkan kawasan tersebut ditutup akibat kebakaran. Menurutnya, kejadian tersebut menjadi pelajaran bahwa sumber api sekecil apa pun dapat menimbulkan dampak besar ketika kondisi lingkungan sedang kering.

“Bagaimana persiapan dari Dinas Kehutanan? Kita harus belajar dari kejadian-kejadian seperti itu. Kalau tidak diantisipasi, akibatnya bisa lebih fatal,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah juga menghadapi tantangan karena belum dapat memastikan secara pasti sampai kapan kondisi El Niño dan cuaca panas tersebut berlangsung. Karena itu, langkah mitigasi harus dilakukan sejak dini berdasarkan pemetaan dan data lapangan.

Sungai di Fakfak Mulai Mengering

Orgenes mengaku telah melihat langsung indikasi kekeringan di sejumlah wilayah Papua Barat. Salah satunya saat dirinya berkunjung ke Kabupaten Fakfak beberapa waktu lalu.

Ia menyebut, sepanjang perjalanan dari Bandara Torea menuju pusat Kota Fakfak, dirinya melihat sejumlah sungai yang biasanya dialiri air mulai mengering.

“Hanya beberapa sungai yang masih terlihat alirannya. Sebagian besar sungai lainnya sudah kering,” ungkapnya.

Bahkan, kata Orgenes, kondisi tersebut juga disampaikan langsung oleh Bupati Fakfak saat dirinya berdiskusi mengenai kondisi wilayah tersebut. Pemerintah daerah, menurutnya, mulai menghadapi persoalan dalam memenuhi kebutuhan air masyarakat.

Kondisi itu menjadi alarm bagi Pemprov Papua Barat agar segera menyiapkan langkah antisipasi sebelum persoalan kekeringan meluas ke wilayah lainnya.

“Air ini merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, pemerintah provinsi harus memikirkan bagaimana mengantisipasi kondisi kekeringan ini agar tidak semakin meluas,” katanya.

Harus Punya Data Wilayah Rawan

Orgenes menekankan, tim lintas sektor yang dibentuk pemerintah nantinya tidak boleh hanya bekerja di atas meja. Tim tersebut harus memiliki data mengenai wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan, Karhutla, maupun kerusakan lahan pertanian.

Pemetaan tersebut, menurutnya, penting untuk menentukan langkah intervensi pemerintah, terutama bagi masyarakat yang berada jauh dari pusat pemerintahan.

“Tim ini harus punya data. Kita harus tahu daerah mana saja yang memiliki potensi kerusakan lahan pertanian akibat kemarau panjang, daerah mana yang rawan kebakaran, dan bagaimana masyarakat di sana menghadapi situasi ini,” jelasnya.

Ia juga meminta OPD terkait turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi masyarakat dan memastikan kebutuhan dasar mereka tetap terpenuhi.

“Kolaborasi lintas sektor harus dilakukan dengan turun langsung ke wilayah-wilayah yang memiliki potensi kekeringan dan kebakaran hutan. Jangan hanya menunggu laporan dari masyarakat,” tegas Orgenes.

Menurutnya, langkah tersebut menjadi semakin penting apabila kondisi kemarau terus berlangsung hingga melewati Agustus. Pemerintah harus memperhitungkan berbagai kemungkinan dampak yang dapat muncul apabila kekeringan semakin panjang.

“Kalau upaya pencegahan sudah dilakukan sejak awal, kita optimistis ketika dampak kemarau terjadi, dampak buruknya bisa ditekan sekecil mungkin,” ujarnya.

Orgenes berharap pemerintah tidak menunggu sampai terjadi korban maupun krisis yang lebih besar. Menurutnya, pencegahan dan kesiapsiagaan merupakan langkah paling penting dalam menghadapi ancaman bencana akibat perubahan kondisi iklim.

“Jangan sampai ada korban. Pencegahan dini itu penting untuk dilakukan,” pungkasnya.(jp/ask).