Pemprov PB Perpanjang Tanggap Darurat Kabut Asap, Modifikasi Cuaca Ditargetkan 11 Oktober

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com– Pemerintah Provinsi Papua Barat memperpanjang status tanggap darurat akibat kabut asap yang ditimbulkan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang hingga kini berdampak terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat.

Selain memperpanjang status tanggap darurat, Pemprov Papua Barat juga mempercepat persiapan pelaksanaan modifikasi cuaca dengan memanfaatkan potensi awan yang diperkirakan tersedia pada 11 hingga 15 Oktober 2026.

Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani, mengatakan langkah tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mempercepat penanganan dampak kabut asap yang semakin meluas di sejumlah wilayah Papua Barat.

“Sebagaimana tadi sudah dipaparkan BMKG tentang potensi awan yang bisa dimanfaatkan. Sehingga rapat hari ini kita percepat supaya potensi awan yang diperkirakan ada pada tanggal 11 sampai tanggal 15 itu bisa kita manfaatkan dalam rangka modifikasi cuaca,” kata Lakotani usia rapat pembahasan penanggulangan dampak kabut asap di Manokwari, Rabu (7/10/2026) di Kantor Gubernur.

Menurutnya, dampak Karhutla tidak hanya dirasakan dari sisi kualitas udara, tetapi telah mengganggu berbagai sektor, mulai dari pendidikan, transportasi, ekonomi hingga kesehatan.

Di bidang pendidikan, sejumlah daerah bahkan telah mengambil kebijakan meliburkan aktivitas belajar mengajar. Salah satunya Kabupaten Kaimana yang telah meliburkan sekolah sejak pekan lalu.

“Di Kaimana sejak minggu kemarin pada hari Jumat sudah diliburkan. Di Manokwari juga sudah diambil langkah serupa. Untuk Fakfak belum mengambil langkah itu karena situasi masih memungkinkan untuk proses belajar mengajar dilakukan,” jelasnya.

Sementara di sektor transportasi udara, kabut asap telah menyebabkan sejumlah penerbangan dibatalkan karena jarak pandang yang tidak memungkinkan bagi pesawat untuk melakukan pendaratan maupun penerbangan.

Lakotani mengaku merasakan langsung dampak tersebut ketika melakukan perjalanan dari Kaimana menuju Manokwari.

Ia mengatakan, penerbangan yang sedianya membawanya kembali ke Manokwari pada Sabtu harus ditunda karena pesawat tidak dapat mendarat. Penerbangan kembali dijadwalkan pada Minggu dan Selasa, namun kembali terkendala kondisi cuaca dan jarak pandang.

“Puji Tuhan, tadi Susi Air bisa mendarat dan kami bisa tumpangi kembali ke Manokwari untuk memimpin rapat ini secara langsung,” katanya.

Tidak hanya transportasi, dampak kabut asap juga dirasakan masyarakat yang bekerja sebagai nelayan, khususnya nelayan tradisional yang memiliki keterbatasan peralatan navigasi.

Menurut Lakotani, kondisi tersebut juga berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat serta menimbulkan dampak terhadap kesehatan.

“Dampaknya sampai sedemikian rupa. Di bidang ekonomi misalnya, saudara-saudara kita yang berprofesi sebagai nelayan juga terganggu. Di bidang kesehatan juga begitu. Oleh karena itu, ini tidak bisa kita biarkan. Harus ada langkah penanganan yang dilakukan oleh pemerintah,” tegasnya.

Lakotani menegaskan, pemerintah tidak ingin menunda langkah penanganan. Karena itu, dalam rapat yang melibatkan BMKG, BNPB, BPBD kabupaten serta Forkopimda, berbagai masukan telah dihimpun untuk segera ditindaklanjuti.

Ia menyebutkan terdapat dua langkah utama yang akan dilakukan Pemprov Papua Barat. Pertama, memperpanjang status tanggap darurat dan menyelesaikan proses administrasinya. Kedua, segera melaksanakan modifikasi cuaca.

“Target kita sebelum tanggal 11 semua urusan administrasi maupun hal teknis lainnya sudah beres. Sehingga pada tanggal 11, aktivitas modifikasi cuaca sudah bisa dilaksanakan,” ujarnya.

Untuk mempercepat persiapan, Pemprov Papua Barat akan berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk BP, SKK Migas dan BMKG. Bahkan, tim kecil direncanakan segera dibentuk untuk menyiapkan aspek teknis pelaksanaan modifikasi cuaca.

“Mungkin besok tim kecil akan segera dibentuk untuk mengatur hal teknis guna penyiapan pelaksanaan tanggal 11 nanti,” kata Lakotani.(jp/mar).