Jelang Rakornas, Wagub Lakotani Pimpin Rapat Bersama 14 OPD Bahas Penanggulangan Kemiskinan
MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Pemerintah Provinsi Papua Barat menggelar Rapat lintas sektor membahas tentang capaian sekaligus mengevaluasi perencanaan penanggulangan kemiskinan tahun 2025 di Papua Barat.
Rapat yang diprakarsai Bappeda Papua Barat pada Jumat (14/3/2025), dipimpin Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani SH.,M.Si dilantai IV Kantor Gubernur. Dihadiri lengkap 14 Pimpinan Organisasi perangkat Daerah (OPD) terkait dilingkup Pemprov Papua Barat.
14 OPD yang masuk dalam lintas sektor penanggulangan kemiskinan Papua Barat yaitu diantaranya Dinas Kesehatan, Dinas PMK, Dinas Kehutanan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi, Dinas Pendidikan, Dinas TPH Bun dan Dinas PUPR.
Plt. Kepala Bappeda Papua Barat Deassy D Tetelepta mengatakan, Rapat tersebut dilaksanakan dalam rangka persiapan pemprov menjelang Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) perencanaan penanggulangan kemiskinan yang akan dilaksanakan pada 17 Maret 2025.
Papua Barat adalah salah satu Provinsi yang masuk dalam 10 prioritas Kebijakan Nasional pengentasan kemiskinan. Sehingga patut diapresiasi karena tentu adanya intervensi dari pemerintah pusat ke Daerah.
“Sehingga hari ini bapak Wakil Gubernur mengumpulkan perangkat daerah yang terkait dengan program penanggulangan kemiskinan dimaskud. Dalam rapat tadi (red) masing-masing OPD melaporkan apa saja yang sudah dikerjakan dan apa saja yang perlu untuk ditingkatkan dan perlu untuk dievaluasi,”Kata Deassy Tetelepta kepada awak media.
Kedepan setiap kegiatan yang dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat oleh 14 OPD ini harus tepat sasaran. Hanya diperuntukan bagi masyrakat miskin yang berhak mendapatkan.
Berkaca dari data dua tahun terakhir penanggulangan kemiskinan di Papua Barat mencapai target, menurun hingga 0,49 persen dari 21,66 persen. Dengan target setiap tahunnya 0,5 persen.
Namun pemerintah Provinsi akan menambah presentasi target hingga 1 persen yang kemudian akan diinclude dalam RPJMD Papua Barat.
“Karena penanggulangan kemiskinan ini merupakan bagian dari visi misi Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Barat. Program sudah ada di setiap perangkat daerah, setiap kegiatan mempunyai kontribusi bagi penanggulangan kemiskinan,”ujarnya
Langkah strategis untuk mencapai target 1 persen penurunan angka kemiskinan tentu perlunya kolaborasi antara semua perangkat daerah sehingga program ini dapat terealisasi dan tepat sasaran.(jp/cr01).
