Charlie Heatubun Dorong Perencanaan Papua Barat Berbasis Data dan Berdampak Nyata
Yang lebih penting adalah sejauh mana program dan belanja pemerintah memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua Barat, Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, menegaskan bahwa arah pembangunan daerah ke depan harus semakin mengedepankan perencanaan berbasis bukti, data yang valid, serta berorientasi pada dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Charlie kepada awak media di Manokwari, Selasa (6/10/2026), usai dilantik Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan sebagai Kepala Bappeda Papua Barat definitif.
Menurut Charlie, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan maupun besarnya anggaran yang terserap. Yang lebih penting adalah sejauh mana program dan belanja pemerintah memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Perencanaan harus berbasis bukti. Tidak hanya melihat dari seberapa banyak program yang dikerjakan atau seberapa banyak anggaran yang dibelanjakan, tetapi dampaknya seperti apa terhadap kesejahteraan masyarakat di Papua Barat,” ujarnya.
Untuk memperkuat hal tersebut, Bappeda Papua Barat tengah menghadapi masa transisi menuju sistem perencanaan yang semakin terintegrasi melalui interoperabilitas sistem informasi pemerintah.
Charlie menjelaskan, sistem perencanaan pembangunan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dikelola Kementerian Dalam Negeri perlu diselaraskan dengan sistem informasi keuangan daerah (SIKD) di Kementerian Keuangan. Selain itu, sistem informasi terkait percepatan pembangunan Papua di Bappenas juga diharapkan dapat terintegrasi.
Dengan integrasi tersebut, proses pembangunan diharapkan tidak berjalan secara parsial, tetapi memiliki kesinambungan mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga evaluasi program di lapangan.
“Mulai dari proses perencanaan sampai pelaksanaan program kegiatan di lapangan, diharapkan benar-benar memenuhi apa yang menjadi harapan kita semua,” katanya.
Ia menambahkan, perencanaan pembangunan harus didukung data yang berkualitas. Di sisi lain, proses administrasi pemerintahan juga harus berlangsung transparan dan akuntabel sehingga menghasilkan kualitas belanja pembangunan yang lebih baik.
Menurutnya, kualitas belanja menjadi salah satu aspek penting karena anggaran pemerintah harus benar-benar diarahkan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat yang memberikan manfaat langsung.
Charlie mengatakan, dalam waktu dekat Bappeda Papua Barat masih memiliki pekerjaan untuk menuntaskan RKPD Perubahan Tahun 2026, seiring proses pengesahan APBD Perubahan 2026.
Dengan waktu pelaksanaan anggaran 2026 yang semakin terbatas, ia meminta seluruh pihak bekerja secara optimal agar program pembangunan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara efektif.
“Waktu kita tinggal beberapa bulan untuk akhir tahun ini, sehingga perlu kerja keras dari semua pihak, termasuk dari sisi perencanaan di Bappeda, untuk sama-sama menyelesaikan tugas dan tanggung jawab dalam RKPD Perubahan 2026,” ujarnya.
Di saat yang sama, Bappeda Papua Barat mulai mempersiapkan RKPD Tahun 2027. Proses penyelarasan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai masukan, termasuk pokok-pokok pikiran DPRP serta hasil fasilitasi dan evaluasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Charlie berharap seluruh tahapan penyusunan RKPD 2027 dapat diselesaikan sesuai jadwal sehingga perencanaan pembangunan tahun depan memiliki dasar yang kuat dan dapat diimplementasikan secara tepat.
“Perencanaan itu siklusnya sudah ketat. Kita harus mempersiapkan diri agar selalu patuh dan sesuai dengan jadwal yang ada,” katanya.
Selain penyelesaian RKPD 2026 dan persiapan RKPD 2027, agenda strategis Bappeda Papua Barat pada awal tahun depan adalah melakukan revisi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Charlie menyebut revisi RPJMD menjadi momentum penting untuk menyesuaikan arah pembangunan daerah dengan perkembangan situasi global, nasional maupun kondisi Papua Barat.
Menurutnya, berbagai asumsi dan indikator pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya perlu ditinjau kembali agar target pembangunan hingga 2029 lebih realistis, objektif dan sesuai dengan kondisi aktual.
“Situasi sekarang tidak hanya di tingkat global, tetapi juga nasional dan daerah, sehingga kita membutuhkan penyesuaian-penyesuaian,” jelasnya.
Ia mencontohkan target laju pertumbuhan ekonomi dan berbagai indeks pembangunan yang menjadi indikator kinerja daerah. Seluruh target tersebut perlu dikaji berdasarkan perkembangan terbaru agar sasaran akhir RPJMD pada 2029 dapat ditetapkan secara lebih terukur.
“Prediksi-prediksi yang sudah kita buat, kemudian indeks-indeks yang direncanakan, ini perlu penyesuaian. Termasuk laju pertumbuhan ekonomi yang kita harapkan, sehingga lebih riil dan objektif untuk melihat pada akhir RPJMD 2029 sebenarnya target apa yang harus kita capai,” pungkasnya.(jp/ask).
