Rakornis Dishut Papua Barat Susun Program Strategis Wujudkan Kelestarian Hutan dan Kesejahteraan Rakyat
MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Dinas Kehutanan Papua Barat menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Kehutanan tahun 2023, upaya daerah menata ulang perencanaan pengelolaan hutan fokus pada tiga target utama.
Kepala dinas Kehutanan Papua Barat Hendrik Runaweri mengatakan dalam perencanaan dinas kehutanan berfokus pada 3 hal, yakni berupaya meningkatkan sumber daya Manusia, peningkatan ekonomi masyarakat, dan berperan dalam perubahan iklim.
“Segala program yang dilaksanakan oleh dinas kehutanan berfokus pada 3 isu tersebut, Membuat hutan tetap lestari dan rakyat bisa sejahtera dengan dukungan Sumber Daya Manusia kehutanan yang unggul dari segi kualitas dan kuantitas,” kata Runaweri dalam pembukaan Rakornis Kehutanan 2023, di Swissbell Hotel Manokwari, Senin (22/5/2023).
Disebutkan, dalam upaya tersebut dinas kehutanan menyusun program dan kegiatan strategis untuk mewujudkan 3 isu tersebut.
“Kita dituntut agar mampu mewujudkan peran hutan sebagai sumber kesejahteraan dan pencegahan pemanasan global, yang dijabarkan dalam program kegiatan d dinas kehutanan,” lanjut Runaweri.
Menteri kehutanan juga menargetkan tingkat serapan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor kehutanan pada tahun 2030 akan seimbang atau bahkan lebih tinggi dari tingkat emisi yang dilepas, melalui program Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.
“Hutan memiliki peran sentral dalam menjaga perubahan iklim global, sehingga komitmen bersama menjaga tingkat serapan emisi gas rumah kaca dapat dilakukan di daerah,” sebut dia.
Sementara itu, Penjabat Gubernur Papua Bara yang diwakili Staf Ahli Gubernur Nico Untung Tike menyebut luas hutan Provinsi Papua Bara sebelumnya yakni 9,7 juta hektar dan setelah pemekaran Provinsi Papua Barat Daya menjadi 6,2 juta hektar sehingga menguntungkan dari segi rentan kendali pengawasan yang semakin kecil.
“Dengan luas hutan yang kita miliki saat ini kita akan lebih fokus dalam pengawasan kawasan hutan, serta dalam penyusunan rencana kerja kehutanan Provinsi Papua Barat,” lanjut dia.
Meski diuntungkan dari segi pengawasan, provinsi Papua Barat juga mengalami penurunan drastis terhadap pendapatan asli daerah (PAD) sektor Kehutanan, Sehingga diperlukan kerja ekstra SDM Kehutanan untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki.
“PAD dari sektor kehutanan kita turun drastis, bagaimana caranya agar pendapatan kita terus mengalami peningkatan dengan jumlah UPT yang dimiliki saat ini,” sebut dia.
Dari 21 Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) yang sebelumnya dimiliki oleh provinsi Papua Barat, saat ini hanya menyisakan 8 UPTD yang tersebar di 7 Kabupaten sebagai penghasil PAD. (jp*)
