Nelayan Mansel Keluhkan BBM Terbatas, DPRK Desak Pemda Tambah Stok
Batas pembelian BBM sebanyak 30 liter belum mencukupi kebutuhan nelayan, sehingga perlu ditinjau kembali dengan mempertimbangkan jarak tempuh dan kebutuhan operasional masing-masing nelayan.
RANSIKI, JAGATPAPUA.com – Keterbatasan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan minimnya sarana penunjang aktivitas melaut masih menjadi keluhan masyarakat nelayan di Kabupaten Manokwari Selatan (Mansel).
Persoalan tersebut kembali mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang telah dilaksanakan dua kali bersama Dinas Perikanan. Wakil Ketua I Komisi B DPRK Manokwari Selatan, Joni Saiba, mendesak pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk menjawab kebutuhan masyarakat pesisir, khususnya para nelayan.
Joni mengatakan, ketersediaan BBM merupakan kebutuhan mendasar yang sangat menentukan kelangsungan aktivitas dan mata pencaharian nelayan. Karena itu, ia meminta Pemkab Mansel memfasilitasi pihak SPBU agar menambah pasokan BBM di wilayah tersebut.
“Kami meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari Selatan untuk memfasilitasi pihak SPBU agar dilakukan penambahan stok BBM di wilayah Manokwari Selatan. Jika hal ini tidak segera dilakukan, maka akan menimbulkan masalah baru bagi masyarakat, terutama para nelayan yang sangat bergantung pada ketersediaan BBM,” kata Joni.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu segera ditindaklanjuti mengingat telah dibahas dalam dua kali RDP, namun kebutuhan nelayan belum sepenuhnya terjawab.
Ia bahkan meminta Bupati Manokwari Selatan melakukan perjalanan dinas ke Jakarta untuk menyampaikan surat resmi terkait permohonan penambahan pasokan BBM tersebut kepada pihak berwenang.
“Yang menjadi persoalan bukan hanya kami yang menyampaikan, melainkan para nelayan sendiri yang mengeluhkan keterbatasan pasokan BBM di lapangan,” tegasnya.
Selain persoalan BBM, Joni juga menyoroti penyaluran bantuan bagi nelayan yang dinilai masih perlu dievaluasi agar benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di lapangan.
Ia menyebut, bantuan berupa alat tangkap ikan, rumpun, serta alat penunjuk posisi atau Global Positioning System (GPS) perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Menurutnya, pengalokasian anggaran harus dilakukan berdasarkan kebutuhan riil nelayan.
Berdasarkan hasil pembahasan, kebutuhan tersebut diperkirakan memerlukan anggaran minimal Rp100 juta untuk mendukung nelayan di wilayah oransbari dan Ransiki.
“Anggaran ini harus direncanakan dan tertuang dalam APBD Induk agar persoalan yang berulang ini dapat terjawab dan teratasi,” jelasnya.
Di sisi lain, Joni mengapresiasi upaya pihak terkait dalam mendorong penambahan stok BBM bagi nelayan. Ia berharap komitmen tersebut dapat direalisasikan sehingga masyarakat pesisir tidak terus menghadapi persoalan yang sama.
Ia juga menyambut baik pembentukan Kampung Nelayan di Manokwari Selatan. Program tersebut diharapkan menjadi percontohan sekaligus memberikan manfaat bagi kelompok nelayan lainnya.
Sementara itu, Koordinator Nelayan Kabupaten Manokwari Selatan, Gehasi Dimara, mengungkapkan bahwa keterbatasan pembelian BBM selama ini menjadi salah satu kendala utama nelayan dalam menjalankan aktivitas melaut.
Menurutnya, batas pembelian BBM sebanyak 30 liter belum mencukupi kebutuhan nelayan, sehingga perlu ditinjau kembali dengan mempertimbangkan jarak tempuh dan kebutuhan operasional masing-masing nelayan.
“Selama ini kami dibatasi hanya boleh membeli 30 liter BBM. Padahal, kebutuhan kami jauh lebih besar dari itu. Kami meminta agar batasan ini ditinjau kembali, diperbolehkan lebih dari 30 liter, atau disesuaikan dengan kebutuhan riil di lapangan, mungkin 50 liter atau sesuai kebutuhan yang wajar,” ungkap Gehasi.
Selain BBM, ia menekankan pentingnya penyediaan rumpun dan GPS sebagai sarana pendukung untuk meningkatkan hasil tangkapan nelayan.
Gehasi menjelaskan, rumpun memiliki fungsi penting sebagai tempat berkumpulnya ikan di perairan, sedangkan GPS membantu nelayan mengetahui dan menentukan lokasi penangkapan ikan.
“Kami menempatkan rumpun sebagai rumah bagi ikan-ikan yang kami lindungi di perairan kita. Jika tidak ada rumpun, maka sama saja kita saling menipu, tidak akan ada peningkatan hasil tangkapan. Dengan adanya rumpun dan GPS, kami dapat memastikan hasil tangkapan bertambah dan kesejahteraan nelayan terjaga,” pungkasnya.
Berbagai aspirasi tersebut diharapkan menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan, sehingga kebutuhan dasar masyarakat nelayan, mulai dari ketersediaan BBM hingga sarana penangkapan ikan, dapat segera ditindaklanjuti melalui kebijakan dan penganggaran yang tepat.(jp/fir).
