Kejaksaan Tinggi Papua Barat Beri Penerangan Hukum Kepada Dinas Kelautan Dan Perikanan
MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Kejaksaan Tinggi Papua Barat beri penerangan hukum kepada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Papua Barat.
Pertemuan itu digelar di ruang rapat kantor DKP Papua Barat, di Arfai pada Rabu (17/7/2024). Dihadiri pihak kejaksaan tinggi Papua Barat dan Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat, Christian Arends Tanati SH beserta staf.
Pada kesempatan tersebut, Kejaksaan Tinggi Papua Barat juga memaparkan materi tentang tugas pokok dan fungsi Kejati dalam pencegahan tindak pidana korupsi di Papua Barat.
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Billy Wuisan mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada ASN, sebagai upaya preventif mencegah tindak pidana Korupsi, melalui Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (Binmatkum).
“Program pembinaan masyarakat taat hukum (Binmatkum) melalui penerangan hukum kepada ASN yang ada di instansi pemerintah provinsi Papua Barat, dan kali ini sasaran kami di dinas kelautan dan perikanan Papua Barat. Kita beri apresiasi kehadiran bapak sekretaris dan staf dinas kelautan perikanan,”jelas Billy
Sementara, Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat, Christian Arends Tanati SH memberikan apresiasi kepada Kejaksaan Tinggi Papua Barat yang telah memberikan pencerahan terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi pada dinas kelautan dan perikanan provinsi Papua Barat tahun 2024.
Suatu penghargaan, karena DKP mendapat perhatian khusus dari kejaksaan tinggi Papua Barat. Dan melalui kegiatan ini tentu akan sangat memberikan pemahaman kepada staf dan pejabat DKP dalam melaksanakan tugas.
“Supaya kita tidak terjebak dalam lumpur. Yang kami anggap sudah kerja betul saja masih salah apalagi kerja salah, jadi melalui kegiatan ini mengingatkan kami untuk bagaimana bekerja dengan benar,”ujar Tanati
Ia juga menambahkan, kedepan bisa membenahi sistem dalam kantor DKP sehingga semua bekerja tepat sasaran.
Ia berharap kepada seluruh staf DKP agar bisa bekerja sesuai tupoksi, baik dan benar, tidak adanya unsur KKN.(jp/ask)
