Gubernur Minta Penjelasan Terkait Jenis Penyakit Yang Tercover Dalam Tanggungan BPJS
MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Gubernur Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan M.Simeminta penjelasan BPJS Wilayah XII terkait jenis Penyakit yang ter-cover dalam tanggungan BPJS.
Hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang masuk dalam kepesertaan JKN KIS di Papua Barat yang harus melakukan penambahan biaya berobat ketika sakit.
Ia juga meminta BPJS memberikan penjelasan jenis penyakit apa saja yang dicover dalam BPJS sehingga pemprov Papua Barat bahkan masyarakat juga mengetahui dengan jelas.
“Pada tahun 2017, saya ingat ada pertemuan dengan salah satu Deputi BPJS, dan saya bertanya jaminan kesehatab ini berlaku untuk semua warga negara indoensia termasuk Papua Barat. Misalkan yang sakit jantung, Paru-Paru, Malaria apakah dijaminkan juga oleh BPJS Kesehatan? Mereka jawab bahwa semua penyakit dijamin hanya operasi untuk merubah wajah yang tidak dibiayai BPJS,”urai Gubernur
Namun kenyataannya, dalam pelayanan kesehatan masih banyak persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini.
“Masyarakat yang sakit ini mereka datang ke rumah sakit, ada yang dibiayai tapi ada juga yang tidak dibiayai. Kasus lainnya ketika diberikan resep obat dan tidak ada di Rumah sakit mereka harus cari obat di apotik yang lain, ini harus dikeluarkan biaya lagi padahal sudah dijamin oleh BPJS. Nah ini solusinya seperti apa? Apakah biaya yang dikeluarkan untuk membayar obat di apotik itu akan diganti oleh BPJS?. Ini harus jelas,”tanya Gubernur
Ia meminta agar BPJS meningkatkan sosialisasi untuk masyarakat, melalui berbagai media sehingga masyarakat juga paham.
Seluruh masyarakat Papua Barat wajib mendapatkan layanan kesehatan melalui program BPJS secara baik dan merata.
“Untuk memastikan sosialisasi itu dan masyarakat mendapatkan jaminan sosial menjadi tugas kita semua, peran seluruh Stakeholder dan pemangku kepentingan,” kata Gubernur Dominggus.
Ia juga menekankan terkait data masyarakat Papua Barat yang harus mendapatkan jaminan sosial terutama bagi Orang Asli Papua (OAP).
Kolaborasi dalam hal pendataan sangat penting sehingga pemerintah dapat mengetahui secara pasti jumlah orang Asli Papua (OAP) di Papua Barat yang sudah menjadi peserta BPJS maupun yang belum.
“Harus kita kolaborasi sehingga kita tahu berapa banyak orang papua di papua Barat yang belum masuk dalam program ini,” imbuhnya.
Menurut Dominggus, mendapatkan informasi terkahir bahwa presentase masyarakat Papua Barat yang mendapat jaminan sosial sudah mencapai 98 persen.
“Sisanya itu ASN dan perusahaan. Kita pastikan data dulu, di Papua Barat berapa banyak orang Papua yang sudah terdaftar menjadi peserta, data by name by adress,”tuturnya.(jp/cr01).
