Gubernur Dominggus Pastikan Pemprov Segera Tindaklanjuti Rekomendasi BPK
LHP BPK RI menjadi instrumen penting dalam mendorong perbaikan tata kelola keuangan daerah secara berkelanjutan.
MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, menegaskan akan segera menindaklanjuti Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Pemprov tahun Anggaran 2025.
Hal itu disampaikan Gubernur Dominggus dalam Rapat Paripurna Istimewa DPR Papua Barat terkait penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD Pemprov Papua Barat Tahun 2025, Senin (29/62026).
Keberhasilan Pemerintah Provinsi Papua Barat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas LKPD Tahun Anggaran 2025 merupakan bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.
Menurutnya, capaian tersebut tidak terlepas dari kerja sama seluruh perangkat daerah serta pendampingan BPK RI yang telah melaksanakan pemeriksaan secara profesional, independen, dan objektif.
“Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada BPK RI yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan secara profesional sehingga Pemerintah Provinsi Papua Barat kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atas LKPD Tahun Anggaran 2025,” ujar Dominggus.
Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR Papua Barat yang telah menginisiasi serta menyelenggarakan rapat paripurna istimewa tersebut sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Papua Barat, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR Papua Barat atas terselenggaranya rapat paripurna istimewa yang sangat bermakna ini,”ucapnya.
Dominggus menegaskan, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI akan menjadi instrumen penting dalam mendorong perbaikan tata kelola keuangan daerah secara berkelanjutan. Seluruh rekomendasi yang diberikan BPK RI, lanjutnya, akan ditindaklanjuti secara serius, terencana, dan terukur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan, sekaligus memperkuat sistem pengendalian internal agar pengelolaan anggaran semakin efektif, efisien, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pemerintah menyadari bahwa pengelolaan keuangan daerah yang baik merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan Papua Barat yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” ujarnya.
Karena itu, Pemprov Papua Barat akan terus meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan daerah secara konsisten dan berkesinambungan.
Dominggus menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah, DPR Papua Barat, dan BPK RI menjadi faktor penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, serta dipercaya masyarakat.
“Bersama-sama kita wujudkan Papua Barat yang maju, sejahtera, dan bermartabat,” tegasnya.
Gubernur berharap rapat paripurna istimewa tersebut menghasilkan komitmen bersama untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Ia juga mengajak seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Papua Barat menjadikan momentum tersebut sebagai penyemangat untuk bekerja lebih keras, lebih cerdas, dan lebih ikhlas dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Papua Barat.(jp/ask).
