Bantuan Pengurusan Jenazah hingga Asuransi Diusulkan Dalam Perubahan Perdasus Hak Keuangan MRPB
MANOKWARI, JAGATPAPUA.com– Tim Ahli Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPR Papua Barat, Dr. Henrikus Renjaan, menjelaskan sejumlah poin penting yang diusulkan dalam perubahan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 5 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB).
Henrikus mengatakan, terdapat sejumlah aspek yang menjadi perhatian dalam usulan perubahan perda tersebut. Di antaranya jaminan kecelakaan kerja, premi asuransi kesehatan, bantuan pengurusan jenazah, pengadaan pakaian dan atribut, serta tunjangan transportasi bagi anggota MRPB.
Poin pertama yang diusulkan untuk diakomodasi dalam perubahan perda adalah jaminan kecelakaan kerja dan premi asuransi kesehatan. Menurut Henrikus, pihak MRPB menginginkan adanya kejelasan mengenai hak-hak tersebut, termasuk fasilitas pemeriksaan kesehatan atau medical check-up sebagaimana yang berlaku bagi anggota DPR.
“Kalau menyangkut kesehatan, usulannya agar ada fasilitas yang sama seperti di DPR, misalnya ketika melakukan medical check-up. Teman-teman dari MRPB mengusulkan agar hal tersebut juga diakomodasi,” jelas Henrikus Reyaan kepada awak media, Rabu (11/11/2026).
Poin kedua berkaitan dengan bantuan pengurusan jenazah bagi anggota MRPB. Usulan ini muncul dari pengalaman ketika almarhum Jonas Hindom meninggal dunia di Yogyakarta. Saat itu, proses pemulangan jenazah ke Manokwari maupun Fakfak terkendala karena belum tersedia alokasi anggaran dalam hak keuangan MRPB.
Henrikus menjelaskan, dalam regulasi yang berlaku saat ini belum terdapat ketentuan khusus yang mengatur pembiayaan pengurusan jenazah. Karena itu, pihaknya mengusulkan agar komponen tersebut dimasukkan dalam perubahan perda.
“Di dalam hak keuangan MRPB belum diatur. Karena itu, diusulkan agar anggaran pengurusan jenazah dimasukkan dalam rancangan perubahan perda. Ini meliputi biaya pengurusan jenazah, pemulangan jenazah, pemakaman, termasuk uang duka,” ungkapnya.
Poin ketiga menyangkut pengaturan pakaian dan atribut anggota MRPB. Henrikus menyebutkan, selama ini terdapat perbedaan pemahaman terkait frekuensi pemberian pakaian dinas atau seragam bagi anggota MRPB.
Berdasarkan ketentuan yang menjadi rujukan, pemberian pakaian dinas umumnya dialokasikan satu kali dalam setahun atau satu pasang setiap tahun. Dengan demikian, untuk masa jabatan lima tahun, anggota berhak memperoleh lima pasang pakaian sesuai kategori yang diatur.
Menurutnya, pengaturan hak pakaian dan atribut MRPB perlu disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi anggota DPR agar terdapat kesetaraan dalam pemenuhan hak kelembagaan.
Henrikus menjelaskan, secara regulasi, hak keuangan MRPB selama ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 64 Tahun 2008. Namun, sejumlah komponen hak keuangan belum diatur secara terperinci dalam ketentuan tersebut.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah tunjangan transportasi bagi anggota MRPB. Ia menjelaskan, selama ini fasilitas transportasi hanya diatur bagi pimpinan MRPB. Berdasarkan ketentuan PP Nomor 54 Tahun 2004 yang telah diubah dengan PP Nomor 64 Tahun 2008, pimpinan MRPB seharusnya memperoleh kendaraan dinas dan rumah jabatan setelah dilantik.
Namun, hingga saat ini, fasilitas kendaraan dinas maupun rumah jabatan tersebut belum tersedia sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan tersebut.
Karena itu, khusus terkait transportasi, pihaknya mengusulkan agar pengaturan hak keuangan MRPB merujuk pada ketentuan yang berlaku bagi DPR, yakni PP Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP Nomor 18 Tahun 2017 mengenai Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPR Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
Dalam ketentuan tersebut terdapat landasan pengaturan mengenai tunjangan transportasi bagi anggota DPR yang dapat menjadi rujukan untuk mengakomodasi kebutuhan serupa bagi anggota MRPB.
“Anggota MRPB tidak mendapatkan kendaraan dinas, tetapi harus mendapatkan tunjangan transportasi yang pengaturannya merujuk pada PP Nomor 1 Tahun 2023, sebagaimana yang berlaku bagi DPR. Ini yang selama ini belum terakomodasi. Dengan adanya perubahan perda ini, diharapkan anggota MRPB juga memperoleh hak tunjangan transportasi,” tegas Henrikus.
Ia berharap, melalui perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2012 tersebut, berbagai hak keuangan anggota MRPB dapat diatur secara lebih jelas, proporsional, dan sesuai dengan kebutuhan kelembagaan, sekaligus memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya.(jp/ask).
