Tiga Tahun Laut “Diistirahatkan”, Sasi Rumberpon Hidupkan Ikan, Wisata, dan Harapan Baru Papua Barat

RUMBERPON,JAGATPAPUA.com–Deburan ombak siang itu seakan membawa kabar baik bagi masyarakat pesisir Rumberpon. Wajah Romerus Raubaba tampak menyiratkan rasa heran sekaligus takjub.

Nelayan asal Manokwari yang selama ini menjadikan perairan Rumberpon sebagai lokasi mencari nafkah itu tak menyangka, hanya dengan beberapa kali putaran jaring di bibir pantai, hasil tangkapannya langsung dipenuhi ikan-ikan berukuran besar.

“Tahun-tahun sebelumnya, kalau kita pasang jaring atau memancing di sini, ikannya susah didapat. Tapi setelah kurang lebih tiga tahun disasi, hasilnya luar biasa. Saya sampai heran karena jaring langsung penuh ikan,” ungkap Romerus, menggambarkan kebahagiaan para nelayan pada momentum pembukaan Sasi Laut di Distrik Rumberpon, Kabupaten Teluk Wondama, 16 Mei 2026 lalu.

Siang itu, perairan pesisir Rumberpon seolah menunjukkan tanda-tanda kebangkitan alam. Berbagai jenis biota laut bernilai ekonomi tinggi memenuhi jaring masyarakat. Mulai dari kakap merah berukuran besar, ikan kerapu atau yang dikenal warga sebagai ikan goba, bubara (kuwe), kepiting laut, hingga gorango atau hiu tampak melimpah di sepanjang pesisir.

Fenomena tersebut menjadi bukti nyata pulihnya ekosistem laut setelah kawasan itu “diistirahatkan” dari aktivitas penangkapan secara eksploitatif selama tiga tahun penuh.

Bagi masyarakat adat Kampung Isenebuai, keberhasilan ini bukan sekadar soal melimpahnya hasil tangkapan. Sasi telah menjadi simbol kebangkitan kesadaran kolektif masyarakat untuk kembali menghormati alam, menjaga warisan leluhur, sekaligus merancang masa depan generasi muda melalui jalur pariwisata berbasis kearifan lokal.

Sasi Adalah Perpaduan Adat, Iman, dan Konservasi

Sasi yang diterapkan di wilayah Rumberpon merupakan bentuk nyata perpaduan antara hukum adat, prinsip konservasi lingkungan, dan nilai-nilai religius masyarakat Papua.

Selama tiga tahun, kawasan perairan Pasir Panjang yang membentang dari Batu Sejarah Indauki hingga kawasan Anyeri, Manipi, Nandesawai, dan Abu Sore ditutup total dari aktivitas penangkapan ikan.

Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Doberai, Dr. Markus Waran, ST, M.Si menjelaskan, keputusan melakukan sasi lahir dari evaluasi mendalam terhadap perubahan perilaku masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam. Menurutnya, pola pengelolaan laut sebelumnya mulai menjauh dari prinsip hidup harmonis dengan alam.

“Oleh karena itu harus dilakukan sasi supaya masyarakat kembali mengingat bagaimana mengelola alam ciptaan Tuhan dan bagaimana alam itu menjadi berkat bagi kehidupan manusia,” ujar Markus Waran yang juga dipercaya sebagai Ketua Panitia Pembukaan Sasi.

Sementara itu, tokoh masyarakat sekaligus pegawai Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua Klasis Manokwari Selatan, Orgenes Rumbiak mengatakan, kawasan Pasir Panjang merupakan wilayah adat yang memiliki nilai sejarah dan kesakralan tinggi bagi masyarakat setempat.

“Ada beberapa marga yang tinggal dan memiliki hak ulayat di kawasan ini. Pembagian wilayah sebenarnya sudah diatur oleh nenek moyang sejak pertama kali mereka menetap di Pulau Rumberpon,” jelas Orgenes.

Berangkat dari ikatan sejarah antarmarga tersebut, kesepakatan sasi kemudian diperkuat melalui komitmen bersama yang dilandasi iman Kristiani. Sasi dipandang sebagai bentuk perjanjian moral dan spiritual untuk menjaga ciptaan Tuhan.

Masyarakat percaya, siapa pun yang melanggar aturan adat tersebut akan menerima konsekuensi, baik secara adat maupun secara spiritual.

Laut sebagai “Bank Ikan”

Dari perspektif konservasi modern, praktik sasi yang dilakukan masyarakat Isenebuai dinilai sejalan dengan konsep perlindungan kawasan laut berkelanjutan.

Kepala Balai Besar Taman Nasional Teluk Cenderawasih (TNTC), A.G. Martana, S.Hut., MH menilai, sasi sesungguhnya merupakan bentuk “no-take zone” atau kawasan larangan tangkap yang sangat efektif untuk memulihkan populasi biota laut.

“Sasi ini menjadi bentuk proteksi atau no-take zone yang berfungsi sebagai bank ikan. Selama tiga tahun ikan berkembang biak, lalu menyebar keluar dari kawasan sasi dan menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat,” jelas Martana.

Pernyataan tersebut terbukti nyata di lapangan. Ketika laut kembali sehat, masyarakat mulai melihat peluang besar lain yang bisa dikembangkan, yakni sektor pariwisata berbasis alam dan budaya.

Dari Laut yang Pulih Menuju Desa Wisata Mandiri

Momentum pembukaan sasi tahun ini sekaligus menjadi tonggak baru bagi masyarakat Isenebuai. Secara swadaya, warga mencanangkan kampung mereka sebagai Desa Wisata.

Hamparan pasir putih sepanjang sekitar tujuh kilometer, laut biru jernih, serta kekayaan biota laut yang mudah dijumpai menjadi daya tarik utama kawasan tersebut.

Di masa lalu, pesona Pantai Anyeri bahkan pernah menarik perhatian investor asal Prancis yang membangun fasilitas wisata dan mendatangkan wisatawan mancanegara ke kawasan itu.

Kini, masyarakat berharap kejayaan tersebut dapat bangkit kembali.

Akses transportasi yang semakin terbuka melalui penggunaan perahu tradisional, motor laut, hingga perahu cepat atau motorres dinilai menjadi modal penting untuk mendukung pengembangan wisata bahari di Rumberpon.

Menariknya, seluruh konsep pengelolaan wisata nantinya akan dijalankan langsung oleh masyarakat adat setempat. Untuk mempertahankan identitas budaya lokal, warga berencana membangun penginapan berciri khas rumah kaki seribu dengan atap daun nipun.

Anggota DPR Papua Barat, Petrus Makbon, memberikan apresiasi terhadap langkah mandiri masyarakat tersebut.

“Ketika orang datang dan dari pinggir pantai saja sudah bisa melihat banyak ikan, tentu mereka akan datang lagi. Kami sebagai wakil rakyat akan meminta pemerintah memberi perhatian serius terhadap kawasan wisata ini,” ujarnya.

Menjaga Alam, Menjaga Masa Depan

Di balik upaya konservasi dan pengembangan wisata, masyarakat Isenebuai sesungguhnya sedang membangun fondasi ketahanan sosial jangka panjang.

Pencanangan desa wisata dilakukan sepenuhnya secara mandiri meski hingga kini belum ada dukungan finansial resmi dari pemerintah daerah.

Namun bagi Dr. Markus Waran, langkah swadaya ini justru menjadi pemantik agar pemerintah provinsi maupun kabupaten sekitar dapat melihat keseriusan masyarakat adat dalam membangun daerahnya sendiri.

“Dengan kita memulai secara swadaya, pemerintah bisa melihat dan terdorong untuk memberikan dukungan pembangunan,” katanya.

Ia berharap pengembangan wisata ke depan tetap mengedepankan prinsip pelestarian lingkungan, terutama menjaga terumbu karang dan ekosistem laut dari kerusakan.

Selain itu, sektor wisata diyakini mampu membuka lapangan pekerjaan baru dan mengurangi potensi kriminalitas akibat pengangguran.

“Kita mencari solusi lapangan kerja supaya masyarakat, khususnya anak-anak muda, bisa bekerja dan memiliki aktivitas yang positif,” tambahnya.

Harapan tersebut kini mulai mendapat respons positif dari berbagai pihak. Kehadiran Bupati Manokwari Selatan, Bernard Mandacan, S.IP dalam kegiatan pembukaan sasi menjadi sinyal awal terbukanya peluang kolaborasi lintas daerah.

Dengan posisi geografis Pulau Rumberpon yang strategis dan dekat dengan wilayah Manokwari Selatan, Teluk Bintuni, maupun Manokwari, masyarakat berharap pembangunan infrastruktur wisata dapat dilakukan secara bersama-sama.

Kini, suara ombak di pesisir Rumberpon bukan lagi sekadar bunyi alam biasa. Di balik deburnya, tersimpan harapan baru tentang bagaimana masyarakat adat Papua Barat mampu membuktikan bahwa menjaga alam adalah cara paling bermartabat untuk membangun masa depan yang damai, mandiri, dan sejahtera.(jp/alb).