Komite III DPD RI Desak Evaluasi Total Keamanan Destinasi Wisata Usai Wafatnya Yanto Idorway

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Ketua Komite III DPD RI yang membidangi sektor pariwisata, Dr. Filep Wamafma, S.H., M.Hum., C.L.A., menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya presenter TVRI Papua Barat, Yanto Idorway, yang meninggal dunia saat melakukan kegiatan eksplorasi wisata di kawasan Air Terjun Memti, Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat.

Menurut Senator asal Papua Barat itu, almarhum merupakan sosok pegiat seni, insan penyiaran, sekaligus pencinta alam yang memiliki dedikasi tinggi dalam memperkenalkan keindahan alam Papua Barat kepada masyarakat. Aktivitas yang dijalankan Yanto, kata Filep, bukan sekadar hobi, melainkan bagian dari upaya mempromosikan potensi wisata daerah agar semakin dikenal, baik di tingkat nasional maupun internasional.

“Kita kehilangan salah satu putra terbaik Papua Barat yang telah mengabdikan kemampuan dan kecintaannya kepada alam untuk memperkenalkan kekayaan wisata daerah. Dedikasi seperti ini seharusnya mendapat perlindungan dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan,” ujar Filep.

Ia menilai peristiwa yang terjadi di kawasan wisata Air Terjun Memti harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola sektor pariwisata di Papua Barat. Pemerintah Provinsi Papua Barat bersama pemerintah kabupaten dan kota didorong segera melakukan pembenahan, khususnya pada aspek keselamatan dan keamanan di setiap destinasi wisata.

Menurut Filep, masih banyak objek wisata di Papua Barat yang belum memiliki pemetaan risiko, sistem informasi yang memadai, maupun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas. Padahal, setiap destinasi wisata semestinya dilengkapi informasi mengenai tingkat risiko, jalur evakuasi, nomor kontak darurat, serta prosedur keselamatan yang mudah diakses wisatawan maupun para pegiat eksplorasi.

“Pengelolaan pariwisata tidak boleh lagi dilakukan secara konvensional. Pemerintah daerah harus membangun sistem informasi pariwisata yang terintegrasi dan memastikan setiap destinasi memiliki standar keamanan yang jelas. Keselamatan manusia harus menjadi prioritas utama,” tegasnya.

Selain itu, Filep juga menyoroti besarnya risiko yang dihadapi para fotografer, videografer, konten kreator, presenter, pemandu wisata, hingga pegiat eksplorasi alam yang selama ini berperan penting dalam membuka dan mempromosikan destinasi-destinasi baru di Papua Barat.

“Mereka adalah ujung tombak promosi pariwisata daerah. Karena itu, pemerintah perlu memberikan pendampingan, pelatihan keselamatan, serta jaminan perlindungan agar aktivitas eksplorasi dapat dilakukan secara aman dan profesional,” katanya.

Terkait penanganan kasus meninggalnya Yanto Idorway, Ketua Komite III DPD RI meminta aparat penegak hukum bekerja secara profesional, independen, dan transparan. Menurutnya, seluruh rangkaian penyelidikan, termasuk pelaksanaan autopsi apabila diperlukan, harus dilakukan secara terbuka sehingga memberikan kepastian hukum bagi keluarga korban maupun masyarakat.

“Kita berharap seluruh proses hukum dapat mengungkap fakta yang sebenarnya, apakah peristiwa ini murni merupakan kecelakaan atau terdapat unsur pidana. Jangan sampai muncul keraguan di tengah masyarakat. Keadilan bagi keluarga korban harus menjadi prioritas,” ujarnya.

Filep juga meminta Kapolda Papua Barat beserta jajaran Polres dan seluruh aparat penegak hukum memastikan proses penyelidikan berjalan objektif serta menyampaikan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Menurutnya, kejelasan proses hukum bukan hanya penting untuk memenuhi rasa keadilan keluarga korban, tetapi juga menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap keamanan destinasi wisata di Papua Barat.

“Papua Barat memiliki potensi wisata alam yang luar biasa. Namun potensi tersebut harus dibangun di atas tata kelola yang profesional, sistem keamanan yang kuat, dan kepastian hukum. Jangan sampai Papua Barat dikenal memiliki alam yang indah, tetapi dianggap tidak aman bagi wisatawan maupun para pegiat wisata. Peristiwa ini harus menjadi titik balik untuk membenahi sektor pariwisata secara menyeluruh,” tutupnya.(jp/rls).