Soal Anggaran Perjalanan Dinas DPR Papua Barat Yang Dipangkas, Wagub: Akan Kami Tinjau Ulang
MANOKWARI,JAGATPAPUA.com–Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani SH., M. Si mengatakan akan meninjau kembali anggaran perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPR Papua Barat Yang dipangkas Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sesuai Inpres Nomor 1 tahun 2025.
Hal itu dikatakan Wagub Papua Barat menanggapi pernyataan Ketua Fraksi Golkar DPR Papua Barat Amin Ngabalin di sejumlah media Massa yang menolak anggaran perjalanan Dinas Kedewanan di Pangkas TAPD Pemprov PB.
Menurut Wagub, Efisiensi anggaran menyasar ke semua program kerja yang masuk dalam APBD Papua Barat tahun anggaran 2025, dan diberlakukan untuk semua organisasi perangkat daerah (OPD) Papua Barat.
Ia menyebut Item-item yang terkena efisiensi anggaran berdasarkan kebijakan pemerintah pusat yaitu berkaitan dengan kegiatan perjalanan dinas OPD termasuk Sekretariat DPR Papua Barat.
Ia memahami tiga tugas pokok serta fungsi (Tupoksi) Legislatif yaitu, Pengawasan, Penganggaran dan Legislasi.
“Nah, tugas – tugas ini lebih banyak terkait dengan perjalanan sehingga kalau ada yang belum matching dengan apa yang menjadi harapan dari teman-teman Dewan maka akan kita pertimbangan dan lihat kembali,”kata Wagub.
Lembaga legislatif kata Wagub merupakan satu instrument penting dalam proses membangun Provinsi Papua Barat sehingga hubungan baik dengan eksekutif selalu dijaga sehingga persoalan yang terjadi dapat diselesaikan secara baik.
“Teman-teman DPR punya konstituen di daerah pemilihan masing-masing yang harus dijaga karena mereka adalah bagian dari upaya membangun daerah Papua Barat ini melalui pokir, reses dan lainnya,” ujarnya.
Politisi partai besutan Prabowo Subianto itu mengakui, pemotongan anggaran di Papua Barat sangat signifikan.
Untuk OPD lain diluar DPR, efisiensi anggaran kegiatan perjalanan dinas sedangkan bidang infrastruktur lebih di Dana Alokasi Khusus (DAK) infrastruktur.
Prinpsinya Pemprov membuka ruang bagi DPR Papua Barat untuk bertemu dalam rangka efisiensi anggaran yang berdampak pada tugas pokok dan fungsi Kedewanan.
“Ya tentu kita membuka ruang bagi teman-teman di DPR karena mereka adalah Mitra kami, Mitra Pemprov Papua Barat,” ujarnya
Dan Ia menambahkan Terkait surat Gubernur kepada DPR Papua Barat yang diduga dijiplak akan di cek kembali.(jp/ask)
