MANOKWARI,JAGATPAPUA.com—Pj Gubernur Papua Barat Drs Ali Baham Temongmere M.TP menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Papua Barat T.A 2023 dalam Rapat Paripurna DPR Papua Barat, Masa Sidang ke II Tahun 2024.
Rapat Paripurna itu dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua IV DPR Papua Barat Cartenz Inigo Malibela didampingi Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor SIP, Wakil Ketua III Jongky Fonataba dan Pj Gubernur Papua Barat, pada (5/8/2024) di Aston Hotel Manokwari.
Penjabat Gubernur ABT menyampaikan, Laporan keuangan daerah provinsi papua barat T.A 2023 menunjukan kinerja pendapatan yang melampaui target dengan total realisasi sebesar Rp7,83 triliun, atau tumbuh 109,26 persen.
Capaian ini didorong oleh pertumbuhan signifikan pada PAD yang mencapai Rp590,176 miliar melampaui target sebesar 102,15 persen.
Sementara pendapatan transfer yang terdiri dari dana bagi hasil (DBH) dana alokasi umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otsus dan dana Tambahan infrastruktur otsus juga memberikan kontribusi besar terhadap total pendaatan dengan realisasi mencapau Rp7,244 triliun atau melebihi target 109,88 persen.
Pada tahun 2023, Pemerintah provinsi papua barat telah melaksanakan berbagai program pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Pelaksanaan program-program tersebut didanai melalui APBD yang disusun berdasarkan RKPD dan RPJMD.
Berdasarkan data, kata Pj Gubernur realisasi belanja daerah provinsi papua barat pada t.a 2023 mencapai angka yang cukup signifikan yakni sebesar Rp7,83 triliun, atau melebihi target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp 7,17 triliun. Kinerja ini menunjukan komitmen pemrov dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk Pembangunan.
Secara umum Ia menyebut, belanja daerah provinsi papua barat seperti belanja operasi, terdiri dari belanja pegawai, barang, hibah, dan bantuan sosial realisasi belanja operasi mencapai 79,84% dari total anggaran yang dialokasikan. Belanja modal ditunjukkan untuk pembangunan infrastruktur dan aset tetap lainnya, realisasi belanja modal mencapai 90,53%
Belanja tak terduga digunakan untuk menanggulangi kejadian yang tidak dapat diprediksi sebelumnya realisasi belanja terduga relatif rendah hanya mencapai 5,97% dari anggaran yang dialokasikan. Belanja transfer merupakan transfer dana ke daerah lain atau pihak ketiga realisasi belanja transfer mencapai 81,41%.
Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah paling besar di alokasikan untuk urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar seperti pendidikan kesehatan dan pekerjaan umum.
Hal ini menunjukkan pemerintah daerah memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat pembiayaan daerah sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.
Namun dari realisasi belanja daerah provinsi papua barat pada tahun 2023 ada beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan, yaitu efisiensi penggunaan anggaran, Fokus pada pelayanan dasar, dan potensi optimalisasi belanja tak terduga.
Secara keseluruhan realisasi belanja daerah Papua Barat pada tahun 2023 menunjukkan kinerja yang cukup baik namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan seperti optimalisasi penggunaan anggaran tak terduga dan penguatan sistem Pengendalian internal.
Selanjutnya terkait dengan perubahan pada APBD Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2023, lebih lanjut Penjabat Gubernur, dilakukan karena beberapa faktor , pertama capaian kinerja APBD semester 1 tidak sesuai dengan target yang ditetapkan, kedua ada perubahan pada kebijakan umum APBD (KUA) termasuk perubahan pendapatan penyesuaian harga dan kebijakan pemerintah pusat berdasarkan pertimbangan.
Adanya proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai dengan aspirasi masyarakat dinamika permasalahan aktual yang berkembang terkait dengan kondisi negara serta adanya penjadwalan ulang beberapa kegiatan maka dilakukan penyesuaian alokasi anggaran tahun 2023.
Perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2023 dilakukan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
Terdapat perubahan pada target pendapatan daerah Tahun Anggaran 2023, pendapatan daerah yang semula ditargetkan sebesar Rp6,31 triliun ditargetkan meningkat menjadi Rp7,17 triliun atau bertambah sebesar Rp860, 47 miliar.
Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan asli daerah sebesar Rp106,52 miliar dari target sebelumnya sebesar Rp 471,20 miliar, kenaikan pendapatan transfer sebesar Rp753,89 miliar dari target sebelumnya sebesar Rp5,83 triliun dan kenaikan pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp48,72 juta dari target sebelumnya sebesar Rp1,61 miliar.
Pada sisi belanja daerah terdapat penyesuaian anggaran belanja yang mengakibatkan peningkatan total anggaran sebesar Rp 1,5 triliun menjadi Rp8,28 triliun, rincian penyesuaian anggaran tersebut adalah belanja operasional mengalami kenaikan sebesar Rp625,66 miliar, belanja modal mengalami kenaikan sebesar Rp173,32 miliar belanja tak terduga mengalami kenaikan sebesar Rp20,21 miliar dan belanja transfer mengalami kenaikan sebesar Rp687,30 miliar
Pembiayaan daerah juga mengalami perubahan yang bertambah sebesar Rp646,2 miliar menjadi Rp1,11 Triliun dari anggaran sebelumnya sebesar Rp466, 40 miliar pembiayaan daerah SILPA Tahun anggaran sebelumnya.(jp/ask)
