Pemprov dan BPJS Kesehatan Percepat Reaktivasi 40.057 Peserta JKN

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com — Pemerintah Provinsi Papua Barat bersama BPJS Kesehatan Wilayah XII memperkuat sinergi dalam memperluas perlindungan jaminan kesehatan bagi masyarakat melalui percepatan reaktivasi kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) periode Juli–Desember 2026, Senin (3/8/2026) di Manokwari.

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen bersama untuk mewujudkan visi Papua Barat Sehat sekaligus meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang merata hingga ke seluruh wilayah.

Program tersebut ditandai dengan reaktivasi kepesertaan JKN bagi 40.057 jiwa di tujuh kabupaten di Papua Barat, yang terdiri atas 21.364 Orang Asli Papua (OAP) dan 18.693 peserta non-OAP. Pemerintah Provinsi Papua Barat mengalokasikan anggaran sebesar Rp4,84 miliar untuk peserta OAP dan Rp4,23 miliar bagi peserta non-OAP. 

Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah XII, Benjamin Saut Parulian Simanjuntak, mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Papua Barat beserta seluruh pemerintah kabupaten dalam mendukung keberlangsungan Program JKN.

Menurut Benjamin, secara nasional cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional telah mencapai 98 persen, sementara tingkat keaktifan peserta di Papua Barat kini berada pada angka 92 persen.

“Komitmen Pemerintah Provinsi Papua Barat sangat luar biasa. Kami terus melakukan akselerasi reaktivasi kepesertaan JKN dan menyinergikannya dengan program unggulan daerah, yaitu Papua Barat Sehat,” kata Benjamin. 

Ia menjelaskan, pemanfaatan layanan JKN secara nasional kini mencapai sekitar 2 juta layanan kesehatan setiap hari. Di Papua Barat sendiri, fasilitas kesehatan mulai dari puskesmas, klinik pratama hingga rumah sakit rujukan telah melayani sekitar 250 ribu kasus pelayanan kesehatan dalam setahun.

BPJS Kesehatan terus menghadirkan berbagai inovasi pelayanan guna mempermudah akses masyarakat, baik melalui layanan tatap muka maupun layanan digital seperti Mobile JKN, Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA), dan Virtual Office (VIOLA) yang menjangkau masyarakat hingga ke tingkat kampung.

“Sehat memang bukan segalanya, tetapi ketika kita sakit, maka segala yang kita miliki tidak ada artinya. Karena itu, kami terus meningkatkan kualitas pelayanan agar masyarakat semakin mudah memperoleh layanan kesehatan,” tuturnya. 

Sementara itu, Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, M.Si., menegaskan bahwa jaminan kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Karena itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat berkomitmen menghilangkan berbagai hambatan birokrasi maupun ego sektoral agar masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara cepat dan layak.

Gubernur mengatakan, mulai 1 Agustus 2026, pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat dikelola secara terpusat melalui Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dan disinergikan dengan BPJS Kesehatan. Kebijakan ini juga diintegrasikan dengan pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) sebagai upaya memperkuat layanan promotif dan preventif.

“Kami ingin memastikan tidak ada masyarakat Papua Barat yang merasa sendiri ketika menghadapi persoalan kesehatan. Negara harus hadir memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat,” tegas Dominggus.

Selain memperkuat pembiayaan dan akses layanan kesehatan, Pemerintah Provinsi Papua Barat juga terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor kesehatan. Saat ini, lebih dari 100 putra-putri asli Papua tengah menempuh pendidikan kedokteran melalui Program Papua Barat Cerdas, yang dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga dokter dan dokter spesialis di berbagai fasilitas kesehatan di Papua Barat.

Melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, serta seluruh pemangku kepentingan, Papua Barat optimistis mampu mempertahankan capaian Universal Health Coverage (UHC) sekaligus mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, inklusif, dan berkeadilan menuju visi Papua Barat Sehat, Maju, Mandiri, dan Sejahtera.(jp/alb).