Optimalkan Pemanfaatan Dana Otsus, Satu Dari Tujuh Prioritas RKPD Pemprov Tahun 2026

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com— Gubernur Papua Barat Drs Dominggus Mandacan M.Si menekankan tujuh Prioritas Rencana Pembangunan Daerah tahun 2026.

Penegasan itu disampaikan Dominggus Mandacan saat menyampaikan sambutannya dalam Musrenbang RKPD Pemprov tahun 2026 dan Otonomi Khusus (Otsus), pada (14/5/2025) di Manokwari.

Ia menegaskan bahwa Otsus bukanlah keistimewaan administratif semata, melainkan instrumen keadilan sosial dan pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP) di tanahnya sendiri.

“Hari ini (red) pemerintah sedang merancang wajah papua barat yang lebih adil, lebih manusiawi, dan lebih bermartabat, bukan hanya dalam statistik, tapi dalam keseharian masyarakat kita, terutama OAP, ” tegas Gubernur Dominggus Mandacan.

Dengan demikian, maka arah kebijakan Pemprov Papua Barat menetapkan prioritas rencana pembangunan tahun 2026 yang difokuskan pada 7 (tujuh) prioritas daerah yaitu:

Pertama, kualitas layanan dasar serta perlindungan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.

Kedua, penguatan ekonomi daerah yang produktif, inklusif, dan berbasis potensi lokal.

Ketiga, enguatan ketahanan dan kemandirian pangan melalui pembangunan pertanian dan perikanan berkelanjutan;

Keempat, penguatan ketahanan sosial, budaya, serta stabilitas dan keamanan daerah.

Kelima, ercepatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang transparan. efisien, dan berbasis digital.

Keenam, Optimalisasi pemanfaatan dana otonomi khusus untuk pemberdayaan oap dan pemerataan pembangunan.

Ketujuh, Peningkatan infrastruktur dasar konektivitas dan antar wilayah untuk pemerataan pelayanan dan pertumbuhan ekonomi.

“Keseluruhan prioritas ini juga telah disinergikan dengan prioritas nasional astacita, sehingga musrenbang hari ini bukan sekadar formalitas, melainkan bagian penting dalam proses sinergi pusat dan daerah,” sebut Dominggus Mandacan.

Sejalan dengan semangat otonomi khusus, Gubernur berharap, kerangka pembangunan di Papua Barat dapat menjiwai paradigma pembangunan khususnya dalam mewujudkan perencanaan pembangunan tahun 2026.

Untuk itu, semangat otonomi khusus tersebut seharusnya telah terintegrasi ke dalam berbagai bidang prioritas daerah sebagai upaya mewujudkan penghormatan, pemberdayaan, perlindungan, dan kesejahteraan bagi OAP di Papua Barat. (jp/ask)