DPRP Papua Barat Dorong Pelestarian Situs Keagamaan, Ranperdasi Cagar Budaya Mulai Dibahas

MANOKWARI, JAGATPAPUA.com– Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Barat mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Ranperdasi) tentang Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya Keagamaan di Provinsi Papua Barat, Kamis (12/11/2026).

Pembahasan yang berlangsung di Ruang Sogun 1 Hotel Aston Manokwari tersebut dipimpin langsung Ketua Bapemperda DPRP Papua Barat, Amin Ngabalin, bersama sejumlah anggota Bapemperda. Turut hadir Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Papua Barat, Jafar Werfete, beserta jajaran, serta tim ahli Bapemperda.

Ketua Bapemperda Amin Ngabalin mengatakan, penyusunan regulasi ini merupakan langkah penting untuk menghadirkan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dalam mendukung pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan situs-situs cagar budaya keagamaan yang tersebar di wilayah Papua Barat.

Menurutnya, selama ini pemerintah daerah telah memberikan perhatian dan dukungan terhadap sejumlah tempat ibadah maupun situs bersejarah keagamaan. Namun, dukungan tersebut belum sepenuhnya ditopang oleh landasan hukum yang secara khusus mengatur mekanisme pelindungan dan pengelolaannya.

Beberapa situs yang menjadi perhatian di antaranya Masjid Synam dan Pulau Bonyom di Kabupaten Fakfak, serta berbagai situs bersejarah peninggalan perkembangan agama Kristen dan Islam di wilayah tersebut.

“Regulasi ini disiapkan sebagai payung hukum bagi para pengambil kebijakan, khususnya pemerintah daerah, dalam memberikan dukungan terhadap pelestarian cagar budaya keagamaan,” ujar Amin.

Dalam proses pembahasan, Bapemperda juga menerima usulan perubahan nomenklatur dari jajaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Papua Barat, khususnya Kepala Seksi Kebudayaan.

Perubahan tersebut menyangkut penggunaan istilah “Perlindungan” menjadi “Pelindungan”, sekaligus memperluas cakupan pengaturan dengan memasukkan aspek pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya keagamaan.

Dengan demikian, judul rancangan yang sebelumnya menggunakan nomenklatur Pembangunan, Perlindungan, dan Pelestarian (PELITA) Situs Keagamaan diubah menjadi Ranperdasi tentang Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya Keagamaan di Provinsi Papua Barat Penyesuaian ini diharapkan membuat substansi regulasi lebih komprehensif. Pengaturannya tidak hanya berorientasi pada upaya menjaga dan melindungi situs bersejarah, tetapi juga mencakup strategi pengembangan serta pemanfaatannya secara berkelanjutan.

Aspek penting lainnya yang dibahas adalah mekanisme dukungan anggaran pemerintah daerah terhadap pelestarian cagar budaya keagamaan.

Dalam rancangan pengaturan tersebut, pola pemberian bantuan tidak lagi semata-mata bergantung pada skema hibah yang pengajuannya harus dilakukan berulang setiap tahun. Dukungan pemerintah daerah diarahkan untuk diintegrasikan secara langsung ke dalam program dan kegiatan perangkat daerah sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Skema ini diharapkan memberikan kepastian dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan program pelestarian cagar budaya keagamaan.

Sementara itu, dari sisi kelembagaan, pengelolaan cagar budaya keagamaan direncanakan dilaksanakan melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang melekat pada dinas teknis terkait, dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Papua Barat.

Ke depan, tidak menutup kemungkinan dibentuk lembaga khusus berupa Badan Pengelola Cagar Budaya Keagamaan. Namun, pembentukan kelembagaan tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, kemampuan fiskal daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih dari sekadar menjaga keberadaan bangunan atau situs keagamaan, Ranperdasi ini juga diarahkan untuk mendorong pemanfaatan cagar budaya sebagai sumber pengetahuan, pendidikan sejarah, dan pengembangan pariwisata berbasis warisan budaya.

Cagar budaya keagamaan diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah maupun pusat aktivitas ritual keagamaan, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi objek wisata religi dan sejarah yang memberikan nilai edukasi bagi masyarakat serta generasi muda.

Papua Barat memiliki posisi penting dalam sejarah perkembangan agama-agama di Tanah Papua. Wilayah seperti Manokwari, Teluk Wondama, dan Fakfak menyimpan jejak sejarah masuk dan berkembangnya agama Kristen, Katolik, dan Islam.

Jejak sejarah tersebut merupakan bagian penting dari identitas, perjalanan peradaban, serta kehidupan sosial masyarakat Papua Barat yang perlu dijaga keberlangsungannya.

Karena itu, keberadaan situs-situs keagamaan bersejarah perlu dilindungi agar tidak mengalami kerusakan, kehilangan nilai historis, ataupun tergerus oleh perkembangan zaman.

Melalui pengembangan fungsi edukasi dan pariwisata, situs-situs tersebut juga diharapkan dapat menjadi ruang pembelajaran sejarah bagi generasi muda, sehingga mereka dapat mengenal dan memahami perjalanan masuknya agama-agama serta perkembangan kehidupan masyarakat di Papua Barat.

Bapemperda DPRP Papua Barat bersama perangkat daerah terkait dan tim ahli terus mematangkan substansi Ranperdasi tersebut agar dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah ditetapkan.

Tahapan pembahasan lanjutan difokuskan pada penyempurnaan materi, termasuk penyusunan bahan presentasi serta pemantapan naskah akademik. Hal ini penting untuk memastikan setiap ketentuan yang dirumuskan memiliki landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang kuat.

Ranperdasi tersebut, diharapkan tidak hanya menjadi produk hukum formal, tetapi juga menjadi instrumen kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi pelestarian sejarah, penguatan identitas budaya, pengembangan pendidikan, serta pariwisata daerah.(jp/ask).