DPR Papua Barat Dituntut Gelar Dialog Dengan Masyarakat Terkait Rencana Digulirkannya Otsus Jilid II
MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Provinsi Papua Barat menggelar aksi unjuk rasa ke Kantor Dewan Perwakilan Daerah Papua Barat (DPR-PB) Rabu (22/7/2020). Tujuan aksi tersebut menuntut DPR-PB segera menggelar dialog dengan masyrakat tentang akan digulirkannya Dana Otonomi Khusus (Otsus) jilid II untuk Papua dan Papua Barat.
Para mahasiswa yang membawa spanduk dan aspirasi tersebut diterima oleh Wakil Ketua II DPR-Papua Barat H Saleh Siknun di Kantor DPR-Papua Barat di Kompleks Perkantoran Gubernur PB Arfai, Manokwari.
“Dalam tuntutannya mereka meminta kepada kami (DPR-Papua Barat) untuk melakukan dialog publik berakitan dengan rencana digulirkannya Otsus jilid II oleh pemerintah Daerah maupun Pusat. Kami harus meminta jawaban dari masyarakat secara langsung apakah masyarakat tetap menginginkan Otsus ini tetap berlanjut ataukah tidak,”ungkap Saleh kepada jagatpapua.com.
Karena menurut pengamatan mereka, Otsus yang sudah berusia sekitar 20 tahun tersebut gagal, karena masih adanya kesenjangan di semua Bidang baik pendidikan, infrastruktur, ekonomi juga Bidang kesehatan termasuk didalamnya ketenagakerjaan.
Menanggapi aspirasi mahasiswa tersebut, Saleh mengatakan, pada prinsipnya DPR Papua Barat menyambut baik, karena bagi kami, suara mahasiswa adalah bagian dari suara rakyat yang patut didengar dan ditindaklajti aspirasinya apalagi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat OAP.
Menurut dia, apa yang disampaikan mahasiswa benar adanya karena hal tersebut juga ditemui saat DPR Papua Barat melakukan reses disejumlah daerah, terutama mengenai infrastruktur yang pembangunannya belum merata, kemudian terkesan ada keberpihakan ke daerah tertentu.
“Saya mencontohkan di beberapa wilayah tertentu di papua barat akses jalannya belum tembus sementara di daerah lainnya akses pembangunan infrastruktur secara terus menerus dilakukan peningkatan. Inikan akan membuat kecemburuan bagi daerah lain,”ungkapnya
Kemudian di segi pendidikan lebih lanjut Signun mengatakan, kita juga melihat belum adanya pemertaan, berbiicara pendidikan bukan saja soal bangunan tetapi fasilitas penunjang bagi peserta didik termasuk didalamnya ketersediaan tenaga pengajar juga fasilitas para pengajar.
DPR Papua Barat juga mendapatkan informasi laporan dari masyarakat bahwa biaya pendidikan siswa baru SLTA di beberapa sekolah tertentu di Papua Barat mencapai Rp2 juta bahkan di Kabupaten Sorong ditemukan biayanya mencapai Rp4 juta per siswa.
“Nah inikan di satu sisi kita dihadapkan dengan Covid-19 tetapi di satu sisi orang tua juga harus menyekolahkan anak-anaknya. Apalagi hal ini banyak di temukan di keluarga OAP yang anaknya harus mengenyam pendidikan itu. Ini otomatis sangat memberatkan mereka (para orang tua),”tandas Siknun
Terkait aspirasi GMNI tetap akan ditindaklanjuti oleh DPR- Papua Barat, setelah menerima Aspirasi tersebut pihaknya langsung menyampaikan kepada komisi terkait dan melakukan pertemuan untuk menindaklanjuti aspirasi mahasiswa tersebut.(me)
