MRPB Sarankan Pemprov Jalin Kerjasama Dengan Unpres di Jababeka
MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat, disarankan dapat bekerjasama dengan Universitas Presiden (Unpres) Jababeka, untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) bagi orang asli Papua.
Pasalnya Unpres Jababeka, yang terletak di Kabupaten Cikarang, Provinsi Jawa Barat, merupakan salah satu perguruan tinggi bertaraf Internasional, yang ada di Indonesia.
“Ini usulan bagi Pemprov, untuk membangun kerja sama. Apalagi universitas ini sudah memiliki kurikulum nasional dan internasional serta berpola asrama,” kata Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga Majelis Rakyat Papua Papua Barat (MRPB), Yulianus Thebu, Minggu (4/8/2019). .
Menurut dia, universitas berpola asrama, serta sistem komunikasi dengan menggunakan bahasa Inggris, sangat cocok bagi putra putri Papua. Sehingga mereka akan mampu berbahasa Inggris tanpa harus melanjutkan pendidikannya di sejumlah universitas di Luar Negara.
“Universitas ini juga menyiapkan mahasiswa yang mau study S2 keluar Negeri. Bagi saya universitas tersebut sangat cocok dalam meningkatkan SDM OAP dan juga mampu menjawab persoalan pendidikan di Papua Barat,” ujarnya.
Selain itu, peningkatan SDM OAP sangat erat hubungannya dengan pendidikan dan telah menjadi bagian penting untuk pemberdayaan masyarakat. Hal ini juga tidak terlepas dari perintah UU Otsus, pembangunan SDM wajib dilakukan oleh pemerintah.
Dia menuturkan, sejauh ini upaya pemerintah dibidang pendidikan sudah berjalan baik, seperti menyiapkan beasiswa bagi putra putri Papua untuk menempuh pendidikan keluar Luar Negari. Namun perlu dikaji kembali khususnya program afirmasi yang dilakukan Kementrian Leuangan RI.
Dia menilai hasil dari afirmasi tersebut belum mampu menjawab pemenuhan peluang kerja bagi para mahasiwa asal Papua Barat yang lulus dari universitas tersebut.
“Setelah lulus dan kembali ke daerah tidak langsung diberdayakan untuk mengisi jabatan atau menjadi PNS. Nah hal ini yang harus dilihat kembali. Juga harus mendata, sejak adanya afirmasi, sudah berapa anak-anak Papua yang lulus dengan menyandang gelar masing-masing,” ucapnya.
“Kondisi ini sempat menjadi pembahasan saat kunjungan Komisi VII DPR RI beberapa waktu di kabupaten Sorong. Yang disebut tingkat pengangguran generasi muda Papua masih tinggi. Dan sebagian besar tenaga kerja diambil dari luar Papua,” sebutnya.
Dia menambahkan hal ini terjadi karena kualitas SDM yang belum siap di pasar kerja di Papua Barat. Banyak lulusan sarjana yang tidak memiliki keahlian tambahan, tenaga kerja lulusan SMK yang perlu dibekali dengan keahlian, khusus seperti penguasaan Bahasa Inggris.
“Saya sarankan untuk pemerintah Provinsi segera melihat masalah ini secara serius dan bijak agar kemudian tidak terjadi persaingan kerja yang berdampak buruk bagi para sarjana anak asli Papua,” tandasnya.(me)
