Kerja Sama Papua Barat–Inggris Dorong Pembangunan Berkelanjutan Dan Pendidikan

JAKARTA,JAGATPAPUA.com– Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, M.Si, bersama sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan pertemuan dan silaturahmi dengan Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jermey CVO, OBE, Selasa (3/2/2026). Pertemuan berlangsung pukul 13.00 WIB di kediaman resmi Duta Besar Inggris, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

Pertemuan tersebut menjadi forum strategis untuk membahas berbagai agenda kerja sama, salah satunya rencana penyelenggaraan dua agenda internasional penting di Manokwari, yakni 12th International Flora Malesiana Symposium dan International Nature-Based Climate Solutions Conference yang dijadwalkan berlangsung pada 9–14 Februari 2026.

Pertemuan itu juga membuka ruang diskusi terkait peluang kerja sama antara Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Inggris dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Hubungan antara Papua Barat dan Kedutaan Besar Inggris telah terjalin erat sejak masa jabatan pertama Gubernur Dominggus Mandacan periode 2017–2022. Salah satu tonggak penting kerja sama tersebut adalah lahirnya Deklarasi Manokwari, yang menegaskan komitmen Papua Barat dalam menjaga hutan dan lingkungan sebagai bagian dari kontribusi terhadap upaya global pengendalian perubahan iklim.

Dalam pertemuan ini, kedua pihak membahas perkembangan implementasi Deklarasi Manokwari, termasuk capaian yang telah diraih, tantangan yang masih dihadapi, serta peluang dukungan yang dapat diberikan oleh Pemerintah Inggris melalui kerja sama dengan kementerian terkait.

Pihak Kedutaan Besar Inggris menyampaikan bahwa saat ini tengah dilakukan diskusi dengan Kementerian Kehutanan terkait program pendataan dan registrasi hutan adat di sejumlah wilayah Papua, meski masih berada pada tahap awal pembahasan.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Dominggus Mandacan menjelaskan bahwa komitmen Deklarasi Manokwari telah diterjemahkan ke dalam kebijakan konkret daerah. Pemerintah Provinsi Papua Barat telah menyelesaikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mengacu pada RTRW Nasional sekaligus mengakomodasi RTRW kabupaten/kota.

“Dalam RTRW tersebut, Papua Barat menetapkan sekitar 70 persen kawasan hutan untuk dilindungi dan 50 persen wilayah laut untuk dijaga, dengan prinsip pemanfaatan yang bijaksana dan berkelanjutan,” jelas Gubernur.

Ia juga menegaskan bahwa Papua Barat memiliki dasar hukum yang kuat melalui kebijakan Otonomi Khusus, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 106 serta 23 Peraturan Daerah Khusus (Perdasus), di antaranya yang mengatur tentang pengakuan dan perlindungan hutan adat. Regulasi turunan dari kebijakan tersebut telah disiapkan dan kini memasuki tahap implementasi.

Pada kesempatan itu, Gubernur Dominggus Mandacan secara langsung mengundang Duta Besar Inggris untuk menghadiri konferensi internasional yang akan digelar di Manokwari. Undangan tersebut disambut positif oleh Dubes Inggris, yang menyampaikan apresiasi atas komitmen Papua Barat dalam isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Di sela pertemuan, Dubes Inggris juga menanyakan prioritas pembangunan Papua Barat, khususnya terkait upaya penyelarasan agenda Deklarasi Manokwari dengan kebijakan pemerintah pusat.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Papua Barat, Prof. Dr. Charlie D. Heatubun, S.Hut., M.Si, menjelaskan bahwa Papua Barat mendorong pendekatan pembangunan berbasis lanskap Ridge to Reef. Pendekatan ini diarahkan agar pembangunan nasional, seperti ketahanan pangan dan energi, tetap selaras dengan perlindungan keanekaragaman hayati serta penguatan hak masyarakat adat.

“Salah satu contoh implementasinya adalah pengembangan Kampung Wisata Kwau sebagai proyek percontohan pembangunan berbasis konservasi dan pemberdayaan masyarakat,” jelasnya.

Dalam bidang riset dan inovasi, Pemerintah Provinsi Papua Barat juga telah menjalin kerja sama dengan Royal Botanic Gardens dalam upaya pemetaan dan penetapan kawasan tumbuhan penting di Papua Barat. Kerja sama ini menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan tata ruang daerah, khususnya dalam menentukan kawasan yang harus dilindungi serta kawasan yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan.

“Kawasan yang dilindungi memiliki kekayaan tumbuhan endemik serta flora dan fauna bernilai penting yang wajib dilestarikan. Namun, kawasan tersebut juga menyimpan potensi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan usaha-usaha berkelanjutan,” jelas Kepala BRIDA Papua Barat.

Dalam dialog tersebut, Dubes Inggris juga menyinggung peran British Petroleum (BP) di Papua Barat. Gubernur Dominggus Mandacan menjelaskan bahwa kehadiran BP sejak awal telah melalui proses panjang dengan melibatkan masyarakat adat, hingga kini beroperasi dan memberikan kontribusi ekonomi bagi daerah.

Gubernur secara khusus meminta dukungan Dubes Inggris terkait realisasi Participating Interest (PI) 10 persen yang diharapkan dapat segera dibayarkan pada triwulan pertama tahun 2026. Dana tersebut dinilai penting untuk mendukung pembangunan daerah serta pemberdayaan masyarakat, khususnya di wilayah terdampak industri migas.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Papua Barat juga terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pembentukan BUMD serta kerja sama penjualan gas dengan BP Tangguh.

Upaya ini diharapkan dapat memperkuat kemandirian fiskal daerah sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja, khususnya bagi masyarakat Papua Barat dan Tanah Papua pada umumnya.

“Kita berharap pemberdayaan masyarakat lokal terus ditingkatkan. Pelatihan dan kursus perlu diperbanyak agar masyarakat semakin terampil dalam mengoperasikan peralatan dan terlibat langsung dalam berbagai aktivitas, sehingga ketergantungan pada tenaga kerja dari luar bisa dikurangi,” harap Gubernur.

Pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah pimpinan OPD Papua Barat, di antaranya Kepala BRIDA Papua Barat, Inspektur Papua Barat, Kepala Dinas Kominfo Perstatik, Kepala Dinas PM dan PTSP, serta Kepala Badan Penghubung Daerah Papua Barat.(jp/red).