Apa Isi Klarifikasi Ke Mendagri? Pemprov Harus Beri Kepastian Sejauh Mana Proses Pengangkatan 1002 PPPK Papua Barat

MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Pemerintah Provinsi Papua Barat harus memberikan penjelasan konkrit sudah sejauh mana proses pengangkatan 1002 Tenaga Honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Papua Barat.
Hal itu ditegaskan Ketua Parlemen Jalanan Papua Barat Ronald Mambieuw, Selasa (14/1/2025) kepada jagatpapua.com.
Menurut Mambieuw saat ini ribuan tenaga honorer itu membutuhkan kepastian sejauh mana proses pengangkatan tersebut. Sehingga tidak terkesan Pemprov Papua Barat sengaja melakukan pembiaran.
“Ini bukan persoalan baru menurut saya, proses secara administrasi kan sudah berjalan. Nah itu yang disampaikan kepada tenaga honorer. Pemprov tidak hanya asal klarifikasi,
Tenaga onorer butuh kepastian,
Pemprov harus jelaskan sejauh mana urusan administrasinya, apakah masih ada waktu? atau seperti apa,”tandas Mambieuw
“Honorer tidak butuh penjelasan bahwa sekda dan BKD sudah ke Jakarta melakukan klarifikasi ke kemendagri dan sebagainya. Kalau seperti Ini kan, Pemorov terkesan melakukan pembiaran,” cetusnya
Jika pemerintah Provinsi Papua Barat serius maka sejak awal aksi demo yang dilakukan para tenaga honorer, dan aspirasi mereka diterima Pemprov sudah harus memberikan penjelasan yang tepat dan akurat.
“Kalau seperti ini, Integritas Bapak Pj Gubernur dan sekda tentang pelayanan pada publik patut dipertanyakan,”ujarnya.
Sementara itu Kepala BKD Papua Barat Herman Sayori saat dikonfirmasi, secara singkat menjelaskan dalam waktu dekat akan memberikan keterangan resmi terkait sejauh mana proses pengangkatan tenaga honorer.
“Saya sementara ada di jakarta untuk mengurus hal ini,”kata Sayori. (jp/ask)