Buka FGD Statistik Sektoral Papua Barat, Sekda: Data Valid Sebagai Kunci Kesuksesan Pembangunan Daerah
MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Barat bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat menggelar Focus Group Discussion (FGD) tentang Pembinaan Penyelenggaraan Statistik Sektoral.
FGD tersebut dirangkaikan dengan Grand Launching Portal Kasuari Berseri pada Selasa, (30/7/2024) di ruang rapat Mokwam lantai 3 kantor Gubernur Papua Barat.
Dibuka secara resmi oleh Plt Sekda Papua Barat Dr Ir Yacob Fonataba didampingi Kepala BPS Papua Barat Ir. Merry, M.P.
Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, Yacob Fonataba, menekankan pentingnya data yang valid sebagai kunci utama kesuksesan pembangunan suatu negara.
“Data memainkan peran krusial dalam pembangunan yang tepat sasaran menuju visi Indonesia Emas 2045. Dengan data yang akurat dan terintegrasi, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat merancang kebijakan yang lebih efektif, mengidentifikasi prioritas pembangunan, dan mengalokasikan sumber daya secara optimal,” ujarnya.
Fonataba menjelaskan bahwa, data demografis dan ekonomi memungkinkan identifikasi kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah, sehingga program pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dapat disesuaikan dengan kondisi lokal.
Selain itu, data juga mendukung pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan, memastikan bahwa target-target strategis tercapai sesuai rencana.
Ia menambahkan bahwa data merupakan komponen penting dalam pembangunan nasional dan daerah, diperlukan mulai dari tahap perencanaan, pemantauan pelaksanaan, hingga tahap evaluasi.
Dalam konteks ini, Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik menjelaskan bahwa statistik dasar lintas sektoral menjadi tanggung jawab BPS, sementara statistik sektoral diurus oleh instansi terkait.
Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, diharapkan tata kelola data pemerintah dapat menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui Perpres ini, ditetapkan peran setiap kementerian, lembaga, dan daerah dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
Untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, pemerintah telah menetapkan 45 indikator kunci utama dalam pembangunan nasional. Sejalan dengan ini, pemerintah daerah juga melakukan penyelarasan indikator antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) agar target program pembangunan sesuai dengan fokus utama.
Fonataba mengingatkan bahwa setiap program pembangunan daerah harus merujuk pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam RPJPN. BPS sebagai penyedia data statistik resmi memiliki peran krusial dalam mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan, dengan beragam data yang dihasilkan.
Sejalan dengan tuntutan program pembangunan yang lebih fokus pada visi Indonesia Emas 2045, BPS perlu menajamkan penyajian data dan indikator yang selaras dengan indikator utama dalam dokumen perencanaan baik RPJPD maupun RPJMD.
Pembinaan Statistik Sektoral menjadi bagian dari Strategi Nasional Pembangunan Statistik Indonesia (SNPSI), utamanya untuk mewujudkan Satu Data Indonesia (SDI).
Kegiatan FGD Pembinaan Penyelenggaraan Statistik Sektoral ini diharapkan dapat membantu semua pihak memahami peran, tugas, dan tanggung jawab masing-masing dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia, khususnya dalam konteks statistik sektoral.
Hal ini dimaksudkan untuk menghasilkan data yang berguna bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan di Provinsi Papua Barat.(jp/ask)
