Gubernur Pastikan Semua Warga Papua Barat Terdaftar di BPJS Kesehatan
MANOKWARI, JAGATPAPUA.com – Pemerintah Provinsi Papua Barat, optimistis seluruh penduduk di daerah dapat tercaver dalam program BPJS Kesehatan. Sebab jaminan sosial merupakan hak konstitusional setiap warga negara dan merupakan wujud tanggung jawab pemerintah.
“Ini memang tugas konstitusional yang harus kita jalani bersama dengan memastikan masyarakat di seluruh pelosok Papua Barat merasakan kehadiran negara, terutama dalam pelayanan kesehatan,” ungkap Gubernur Papua Barat, Drs. Dominggus Mandacan, pada Forum Kemitraan dan Koordinasi Pengawasan Pemeriksaan Kepatuhan BPJS Kesehatan dan Kejaksaan Tinggi Papua Barat Tahun 2021, Selasa (25/5/2021) di Manokwari.
Gubernur, juga mengatakan semua penduduk yang telah didaftarkan oleh pemerintah daerah agar memegang kartu identitas, sehingga mudah untuk berobat gratis, karena pemerintah daerah kabupaten/kota telah menjamin melalui BPJS Kesehatan.
Apalagi, lanjut Gubernut, BPJS Kesehatan juga telah memastikan menjamin seluruh biaya pelayanan kesehatan sehingga semua pihak perlu mendukung dan mengawal perjalanan program ini.
“Pemerintah tidak mau mendengar lagi ada praktek-praktek yang merugikan masyarakat pengguna kartu KIS, sehingga berikan yang terbaik untuk masyarakat. Kita layani dengan baik supaya warga Papua Barat terus sehat,” sebut Gubernur.
Selain itu, Gubernur meminta kepada pihak terkait lainnya dapat membantu memberikan informasi edukasi dan mempermudah akses kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, agar masyarakat dapat terlayani dengan baik.
“Papua Barat merupakan salah satu dari empat provinsi di Indonesia, yang konsen terhadap jaminan kesehatan, dengan jumlah kepesertaan JKN-KIS terhadap populasi penduduk di atas 95%. Ini sangat bagus dan kita berharap kartu ini tidak digunakan artinya masyarakat sehat semuanya jangan senang menggunakan kartu ini,” ucap Gubernur.
Gubernur berpesan kalau rakyat ingin mendapat pelayanan kesehatan jangan di hambat dan tidak dipersulit agar masyarakat yang pergi ke Puskesmas dan rumah sakit dapat sembuh dari penyakit yang dideritanya.
Sementara itu, Gubernur membeberkan berdasarkan laporan pemanfaatan biaya pelayanan kesehatan bagi warga rujukan di luar Papua Barat, tahun 2020 sebesar kurang lebih Rp14 miliar, dan kita ingin menunjukkan kartu Indonesia sehat itu memang betul-betul dan sangat diperlukan.
“Dari data BPJS Kesehatan, 98% penduduk Papua Barat telah tercover oleh program JKN-KIS. Untuk itu diharap semua pemegang kartu bisa memanfaatkan, terutama dalam akses ke pelayanan Kesehatan,” tandas Gubernur.(jp/alb)
