Sejak Lahirnya Provinsi PB, Tahun Ini “Sejarah” Pemprov Tak Bahas APBD- Perubahan
MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Informasi terkait tidak adanya pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Provinsi Papua Barat tahun 2021, Wakil Ketua koordinator Bidang Kepartaian PG Papua Barat, Origenes Nauw, Kamis (28/10/2021) angkat bicara.
Menurut Nauw, baru pertama kali Pemprov PB tidak melaksanakan pembahasan APBD Perubahan tahun 2021, dan ini sejarah sejak berdirinya provinsi Papua Barat. Tentu hal ini merupakan sebuah langkah mundur yang patut di pertanyakan oleh publik di Papua Barat kepada pemerintah Provinsi Papua Barat.
Untuk itu, DPR Papua Barat harus menggunakan hak konstitusionalnya utk meminta penjelasan dari pihak Eksekutif. Ia menduga bahwa kerja antara eksekutif dan legislatif tidak berjalan dengan baik karena pemahaman dan kepemimpinan yang tidak memposisikan legislatif sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.
Hal ini lebih lanjut Nauw mengatakan bahwa bisa menjadi indikator tentang carut marutnya pemerintahan Papua Barat karena sekda Papua Barat tidak bisa mengkoordinasikan tugas setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melaksanakan tanggung jawab dalam melakukan, Perencanaan pembangunan secara baik dari tahap awal sampai dengan pembahasan dan penetapan Perda APBD atau APBD Perubahan.
“Hal ini salah satu penyebab masyarakat yang menjadi korban. Pemerintah harus ingat bahwa Papua Barat menempati Kemiskinan nomor 2 tertinggi di Indonesia dan IPM terendah di Indonesia,”tandas mantan Anggota DPR Papua Barat ini.
Alasan covid-19 sehingga dilakukan refocusing anggaran, maka terjadi keterlambatan pembahasan perubahan Anggaran dinilai tidak tepat.
Untuk itu tambah Nauw, sangat perlu gerakan masyarakat sipil untuk mengawasi secara profesional jalannya penyelenggaraan pemerintahan di provinsi Papua barat dan Kabupaten Kota. Sehingga dapat dipastikan setiap rupiah hak masyarakat harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Persoalan kemiskinan, pengangguran, keterbelakangan, kebodohan dan lainnya bukan terjadi karena kurangnya alokasi anggaran dari pemerintah pusat tetapi karena terjadinya kebocoran oleh para elit tertentu.(jp/adv)
