MANOKWARI,JAGATPAPUA.com– Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Provinsi Papua Barat meminta agar pemerintah dapat memberikan perhatian serius kepada kelompok rentan khususnya kelompok perempuan dengan disabilitas di Papua Barat.
Ketua HWDI Papua Barat, Pdt Shirley Parinussa mengatakan hak perempuan dengan disabilitas sering kali diabaikan oleh pemerintah dalam kebijakan pembangunan daerah.
Menurut ia, saat ini banyak kelompok perempuan dengan disabilitas yang tidak mendapatkan perhatian dan dukungan pemerintah daerah. Hal ini terlihat dari tidak adanya rumah pembinaan atau pun pendampingan yang disediakan bagi perempuan dengan disabilitas.
“Hak perempuan dengan disabilitas sering diabaikan,”kata pdt Shirley Kamis, (9/9/2021).
Ia menyebutkan masalah utama yang dihadapi saat ini yakni tidak adanya fasilitas gedung atau sanggar yang menampung dan memberdayakan perempuan disabilitas. Tidak adanya gedung sanggar pelatihan sebagai wadah bersama bagi kelompok perempuan dengan disabilitas dalam meraih masa depan mereka harus menjadi perhatian serius pemerintah.
“Pemerintah perlu membangun sarana gedung sanggar yang dapat menampung hasil kerajinan dan kesenian perempuan dengan disabilitas,” bebernya.
Perempuan dengan disabilitas lanjut ketua PGGP Papua Barat ini, bahwa tidak membutuhkan belas kasihan dari pemerintah. Justru diakuinya, kelompok disabilitas lebih membutuhkan dukungan dan perhatian pemerintah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam meningkatkan skill dan ketrampilan perempuan dengan disabilitas. Harapannya bekal skill dan ketrampilan yang dimiliki digunakan untuk menyambung hidup dalam keluarga.
“Kami perempuan dengan disabilitas tidak butuh kasihan, kami lebih butuh dukungan karena kami juga bisa sekalipun terbatas,” pungkasnya. (jp/sos)
